Ketua Konferensi Perubahan Iklim Minta Indonesia Lebih Ambisius Capai Nol Emisi

Presiden Konferensi Perubahan Iklim PBB Alok Sharma (Sumber: Leon Neal/ Reuters).

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 26) Alok Sharma menantikan langkah yang lebih ambisius dari Indonesia untuk mencapai emisi nol (net zero emission). Hal tersebut merespon kurang tegasnya sikap Indonesia untuk mencapai target tersebut ketika mengikuti Leader Summit on Climate 2021 pada April lalu.

Dalam event tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pokok pikiran, namun tidak satupun soal target waktu mencapai emisi nol. Hal tersebut kontras dibandingkan negara-negara tetangga. Amerika, misalnya, menaikkan target pengurangan emisi dua kali lipat dari komitmen sebelumnya, 26-28 persen jadi 50-52 persen per 2005-2030.

"Pesan kami konsisten, kami menginginkan target nol emisi yang ambisius. Kami menginginkan nol emisi dicapai pada pertengahan abad ini. Bersamaan dengan itu, kami juga menginginkan implementasi NDC yang ambisius juga," ujar Sharma ketika diwawancarai di Hotel Mandarin Oriental, Selasa, 1 Juni 2021.

Sharma tidak menyangkal bahwa Indonesia sudah berupaya untuk mencapai nol emisi secepat mungkin. Namun, ia menyakini Indonesia bisa lebih baik perihal pencapaiannya. Oleh karenanya, ia berharap Indonesia hadir pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 26) di Glasgow pada November nanti dengan rencana dan target yang lebih spesifik.

Sharma menegaskan bahwa dia tidak pilih kasih dalam hal ini. Rencana dan target nol emisi yang lebih ambisius juga ia tagih pada negara-negara peserta COP 26 lainnya. Per berita ini ditulis, Indonesia adalah negara ke-22 yang dihadiri Sharma sebagai persiapan menuju COP 26.

"Kebijakan, strategi jangka panjang untuk mencapai target , untuk mengubah komitmen menjadi ambisi kemudian menjadi langkah, adalah hal vital (dalam mencapai nol emisi)," ujar Sharma menegaskan.

Seorang wanita membawa poster saat melakukan aksi protes perubahan iklim di Melbourne, Australia, 20 September 2019. Aksi protes ini menjelang KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 September mendatang REUTERS/Melanie Burton

Sharma melanjutkan bahwa transisi ke energi baru terbarukan adalah langkah integral untuk mendukung pencapaian nol emisi abad ini. Ia mengaku senang ketika mendengar Indonesia memiliki rencana transisi ke energi panas matahari, angin, dan air yang lebih maju dari yang sebelumnya bergantung pada energi berbasis fosil. Namun, ia ingin melihat realisasinya, terutama pengurangan penggunaan batu bara.

Menurut Sharma, pengurangan penggunaan batu bara bukan hal yang muluk. Tren terbaru, klaim ia, investor mulai skeptis untuk berinvestasi di batu bara karena makin murahnya energi baru terbarukan. Di sisi lain, untuk bisa balik modal dalam investasi pembangkit tenaga batu bara, diperlukan 15-20 tahun. Melihat tren, Sharma berkata pembangkit batu bara berpotensi usang dan terbengkalai sebelum balik modal tercapai.

"Di Inggris, porsi energi dari pembangkit tenaga batu bara sempat mencapi 40 persen pada 2012. Sekarang, kurang dari 2 persen. Per 2024, kami yakin sudah nol. Hal itu karena kami mengandalkan pembangkit tenaga angin lepas laut. Kami mendorong investor berinvestasi di sana."

"Saya paham bahwa setiap negara memiliki titik mulai yang berbeda-beda soal bauran energinya dan hal itu saya maklumi. Namun, tidak boleh dikesampingkan bahwa potensi energi baru terbarukan itu begitu tinggi sekarang," ujar Sharma yang berharap negara anggota G20, salah satunya Indonesia, bisa mengikuti langkah G7 menghentikan pendanaan internasional proyek batu bara dan energi bebasis fossil.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan turbin kincir angin saat meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin, 2 Juli 2018. Jokowi meresmikan PLTB Sidrap, yang memiliki kapasitas 75 megawatt. Foto: Biro Pers Setpres

Senin kemarin, Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya menyatakan bahwa Indonesia berupaya keras untuk mencapai nol emisi. Namun, target tiap sektor akan berbeda-beda di mana menyesuaikan pada komitmen masing-masing. Sektor kehutanan, misalnya, diproyeksikan mencapai nol emisi pada 2030.

Sektor paling berat diakui oleh Siti adalah sektor energi. Tantangannya banyak walaupun sudah ada target nol emisi dan pembangkit energi baru terbarukan pada 2050. Ia berkata, teknologi dan finansial akan menjadi kunci.

"Pak Presiden (Joko Widodo) sudah memerintahkan untuk membuat peta jalan bagaimana mengurangi PLTU-PLTU yang didukung batu bara. Masalah utamanya memang ada di batu bara kalau teknologi dan finansialnya buruk," ujar Siti.

Dalam analisis KLHK beberapa waktu lalu, semua sektor harus makin menurunkan emisi gas rumah kaca menuju 2050. Pada tahun itu, proyeksi KLHK, diperkirakan bauran batu bara mencapai 39 persen, gas 12 persen, minyak bumi 17 persen, dan energi baru terbarukan 32 persen.

Kondisi itu menurut KLHK bisa dicapai asal ada transformasi sistem energi, pengurangan konsumsi batu bara, dan penerapan teknologi yang berdampak signifikan pada pengurangan emisi. Jika lancar, KLHK memproyeksikan nol emisi dicapai paling lamban 2070 yang dianggap berbagai pakar terlalu lama. 

Baca juga: Kelompok G7 Sepakat Hentikan Pendanaan Batu Bara untuk Atasi Perubahan Iklim

ISTMAN MP






Duta Besar Norwegia Ungkap Upaya Negosiasi Ulang Dana Lingkungan

10 jam lalu

Duta Besar Norwegia Ungkap Upaya Negosiasi Ulang Dana Lingkungan

Duta Besar Norwegia Rut Krger Giverin mengungkapkan bagaimana upayanya untuk mengosiasi ulang dana lingkungan yang duul putus.


Selain Produksi Mobil Listrik, Ini yang Harus Dilakukan untuk Sambut NZE

1 hari lalu

Selain Produksi Mobil Listrik, Ini yang Harus Dilakukan untuk Sambut NZE

Sejumlah pihak telah berusaha untuk mempercepat era elektrifikasi di Indonesia demi menyambut net zero Emission (NZE). Apa yang harus dilakukan?


Kate Middleton dan Pangeran William Tampil dengan Setelan Serasi saat Tiba di Boston

1 hari lalu

Kate Middleton dan Pangeran William Tampil dengan Setelan Serasi saat Tiba di Boston

Kate Middleton dan Pangeran William mengunjungi Amerika Serikat untuk menghadiri Earthshot Prize Awards.


Pakar UGM Sebut Bencana Kelaparan Ancaman Mendatang, 3 Negara Ini Sudah Siap

2 hari lalu

Pakar UGM Sebut Bencana Kelaparan Ancaman Mendatang, 3 Negara Ini Sudah Siap

Akan terjadi kelaparan luar biasa manakala produksi pangan tidak naik sebesar 70 persen dari sekarang.


Datangi Proyek HPAL di Sulawesi, Luhut Bicara soal Kepentingan dan Kesehatan Lingkungan

4 hari lalu

Datangi Proyek HPAL di Sulawesi, Luhut Bicara soal Kepentingan dan Kesehatan Lingkungan

Luhut mengklaim pemerintah selalu mementingkan kesehatan lingkungan melalui kebijakan-kebijakannya.


Dampak Perubahan Iklim, 9 Kota di Dunia Ini Terancam Tenggelam pada 2050

6 hari lalu

Dampak Perubahan Iklim, 9 Kota di Dunia Ini Terancam Tenggelam pada 2050

Ancaman terjadi bukan dikarenakan akibat perubahan iklim saja melainkan dikarenakan pemanasan global dan permukaan air laut naik dengan cepat.


Menteri LHK Klaim Teknologi Hulu Migas Berdampak Signifikan Turunkan Emisi Karbon

7 hari lalu

Menteri LHK Klaim Teknologi Hulu Migas Berdampak Signifikan Turunkan Emisi Karbon

Menurut Siti, pemerintah menaruh harapan besar terhadap program penurunan emisi melalui penerapan teknologi maju oleh hulu migas.


Siti Nurbaya Sebut Migas Punya Peran Penting untuk Ketersediaan Energi RI

8 hari lalu

Siti Nurbaya Sebut Migas Punya Peran Penting untuk Ketersediaan Energi RI

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan permintaan energi khususnya di sektor migas cukup tinggi.


Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

8 hari lalu

Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

Pengamat mengatakan komitmen dari JETP itu tidak cukup. Karena transisi energi butuh Rp 500 triliun.


AS Akan Tindak Penjahat Lingkungan Perusak Hutan Amazon

8 hari lalu

AS Akan Tindak Penjahat Lingkungan Perusak Hutan Amazon

AS akan menindak penjahat lingkungan di balik deforestasi di Amazon Brasil, dengan hukuman seperti sanksi Magnitsky untuk mengatasi perubahan iklim