ASEAN Usul Seruan Embargo Senjata ke Myanmar Dicabut

Reporter:
Editor:

Ahmad Faiz Ibnu Sani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo  (kiri depan) berjalan bersama dengan Menteri Luar Negeri  Retno Marsudi  (kanan depan) saat  menghadiri KTT ASEAN, di Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. ANTARA FOTO/HO-Setpres

    Presiden Joko Widodo (kiri depan) berjalan bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan depan) saat menghadiri KTT ASEAN, di Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. ANTARA FOTO/HO-Setpres

    TEMPO.CO, -, Sembilan negara anggota ASEAN mengusulkan mencabut seruan embargo senjata di Myanmar dalam resolusi Majelis Umum PBB. Hal ini agar resolusi tersebut lebih mudah memperoleh dukungan bulat dari 193 anggota PBB.

    Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam menyurati Liechtenstein, yang telah menyusun resolusi, setelah pemungutan suara pekan lalu ditunda di menit-menit terakhir.

    Dalam surat tertanggal 19 Mei yang dilihat oleh Reuters pada Jumat, ASEAN menilai resolusi yang disusun Liechtenstein sulit mendapat dukungan luas. Terutama dari semua negara yang terkena dampak langsung.

    ASEAN menilai negosiasi lebih lanjut diperlukan untuk membuat resolusi dapat diterima, terutama untuk negara-negara yang terdampak langsung dan yang sekarang terlibat dalam upaya untuk menyelesaikannya.

    "Ini juga merupakan keyakinan teguh kami bahwa jika resolusi Majelis Umum tentang situasi di Myanmar akan membantu negara-negara di ASEAN, maka itu perlu diadopsi melalui konsensus," tulis negara-negara tersebut, dikutip dari Reuters, Senin, 31 Mei 2021.

    ASEAN ingin kalimat "penangguhan segera atas pasokan, penjualan atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata dan amunisi" ke Myanmar dalam rancangan resolusi dihapus.

    Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik. Berbeda dengan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.

    Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih pemimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari dan menahannya serta pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi miliknya.

    Sementara ASEAN menginginkan rancangan resolusi PBB mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang penahanan itu dan menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat.

    Seorang juru bicara ASEAN tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    ASEAN telah memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar dan mempromosikan dialog antara junta militer dan lawan-lawannya.

    Baca juga: (Eksklusif) Penetapan Lima Poin Konsensus ASEAN Soal Myanmar Diwarnai Perdebatan

    Sumber: REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.