![Logo perusahaan minyak dan gas Prancis Total terlihat di kawasan bisnis La Defense di Courbevoie dekat Paris, Prancis, 8 Februari 2021. [REUTERS / Sarah Meyssonnier]](https://statik.tempo.co/data/2021/05/27/id_1023873/1023873_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan minyak dan gas Prancis Total dan perusahaan energi AS Chevron telah menangguhkan beberapa pembayaran dari joint venture gas yang akan diterima junta Myanmar.
Perusahaan internasional yang berbisnis di Myanmar mendapat tekanan dari kelompok hak asasi manusia dan pemerintah sipil Myanmar untuk meninjau operasi mereka guna menghentikan pembayaran mengalir ke pemerintah militer yang merebut kekuasaan pada 1 Februari.
Dikutip dari Reuters, 27 Mei 2021, Total mengatakan menangguhkan semua distribusi uang tunai ke Myanmar setelah proposal bersama dengan pemegang saham Chevron pada pertemuan Perusahaan Transportasi Gas Moattama.
Total adalah pemegang saham terbesar dengan 31,24%, sedangkan Chevron memegang 28%. Sisanya adalah PTTEP Thailand dan perusahaan gas migas negara Myanmar Myanma Oil and Gas Enterprise.
"Total mengutuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar dan menegaskan kembali bahwa mereka akan mematuhi setiap keputusan yang mungkin diambil oleh otoritas internasional dan nasional yang relevan, termasuk sanksi yang berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas UE atau AS," kata pernyataan itu.
"Krisis kemanusiaan di Myanmar membutuhkan tanggapan kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Myanmar," katanya.
Sementara Chevron mengatakan, "setiap tindakan harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan rakyat Myanmar tidak lagi dirugikan oleh konsekuensi yang tidak diinginkan dan tak terduga dari keputusan yang beritikad baik."
Justice for Myanmar, sebuah kelompok aktivis, menyambut baik keputusan untuk menangguhkan pembayaran dividen, yang dikatakan akan membatasi satu sumber pendapatan bagi junta militer.
"Tapi kami mencatat bahwa ini hanya sebagian kecil dari pendapatan yang diterima junta dari operasi Total di Myanmar, yang juga termasuk bagian pendapatan gas negara, royalti dan pajak pendapatan perusahaan," kata juru bicara Justice For Myanmar Yadanar Maung.
Terletak di lepas pantai barat daya Myanmar di Teluk Martaban, ladang Yadana memproduksi gas untuk dikirim ke pembangkit listrik di Thailand. Ladang gas Yadana juga memasok pasar domestik Myanmar, melalui pipa lepas pantai yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan energi negara Myanma Oil and Gas Enterprise.
Total mengatakan pihaknya terus menjaga produksi ladang gas Yadana agar tidak mengganggu pasokan listrik yang vital bagi penduduk lokal Myanmar dan Thailand.
Baca juga: Muncul di Pengadilan, Aung San Suu Kyi Akhirnya Bertemu Kuasa Hukumnya
REUTERS
