PBB Komentari Krisis Politik di Samoa

Sekjen PBB, Antonio Guterres. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - PBB mendesak para pemimpin di Samoa agar menyelesaikan krisis politik di negara itu melalui dialog. Kegaduhan politik di Samoa terjadi setelah hasil pemilu di persengketakan.

Fiame Naomi Mataafa, Ketua Partai FAST menang berdasarkan hasil pemilu. Dengan begitu, dia seharusnya menjadi Perdana Menteri pertama di Samoa. Hasil pemilu juga telah disahkan oleh pengadilan. Namun Perdana Menteri inkumben Tuilaepa Sailele Malielegaoi menolak untuk menyerahkan kekuasaan.

 

Perdana Menteri Tuilaepa menuduh pengadilan sudah bias. Tuilaepa sudah lebih dari dua dekade berkuasa di Samoa.

Juru bicara untuk Sekjen PBB Antonio Guterres pada Selasa, 25 Mei 2021 mengatakan PBB akan memberikan dukungan jika diminta oleh pihak-pihak terkait di Samoa.

“Guterres mendesak para pemimpin di Samoa agar mencari solusi terkai kondisi politik saat ini melalui dialog demi kepentingan rakyat dan institusi Samoa,” demikian keterangan PBB.

Jika Fiame jadi duduk di kursi orang nomor satu di Samoa, maka itu mungkin bisa membentuk ulang hubungan Samoa dengan Cina. Samoa adalah sebuah negara di Selatan Pasifik.

Pada akhir pekan lalu, Fiame mengatakan dia akan mengurangi dukungan Beijing dalam pembangunan sebuah pelabuhan di Samoa. Alasannya pembangunan pelabuhan itu dirasa berlebihan bagi Samoa, sebuah negara keci yang sudah punya utang besar dengan Cina.

Perdana Menteri Tuilaepa adalah sekutu dekat Beijing di kawasan Selatan Pasifik. Dia pernah mengatakan negara-negara di Selatan Pasifik hanya menyalahkan diri mereka sendiri jika terperosok dalam lilitan utang.

Ketika pengadilan di Samoa mendukung klaim kemenangan Fiame untuk menjadi Perdana Menteri yang baru. Sedangkan Tuilaepa mendapat dukungan dari Kepala Negara Samoa.   

Baca juga: Dewan Gereja Larang Islam di Samoa, Begini Alasannya  

Sumber: Reuters






PBB: Swiss Miliki Masalah Rasisme Sistemik

1 hari lalu

PBB: Swiss Miliki Masalah Rasisme Sistemik

Laporan komite PBB dalam rapat Dewan HAM menunjukkan Swiss memiliki masalah rasisme sistemik yang serius terhadap orang-orang keturunan Afrika


Chad Mundurkan Pemilu Sampai 2 Tahun

2 hari lalu

Chad Mundurkan Pemilu Sampai 2 Tahun

Rencana baru yang disetujui pada Sabtu, 1 Oktober 2022, menyepakati pemilu Presiden Chad mundur selama dua tahun.


Pemilu Brazil Melaju ke Putaran Kedua

2 hari lalu

Pemilu Brazil Melaju ke Putaran Kedua

Pemilu presiden Brazil menuju putaran kedua setelah secara mengejutkan Jair Bolsonaro dan Lula da Silva belum ada yang memenangkan suara mayoritas


Denis Becirevic Unggul dalam Perhitungan Awal Suara Presiden Bosnia

2 hari lalu

Denis Becirevic Unggul dalam Perhitungan Awal Suara Presiden Bosnia

Kandidat moderat Bosnia, Denis Becirevic memimpin dalam pencalonan kursi kepresidenan antar etnis tripartit Bosnia berdasarkan perhitungan awal


Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

2 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

Partai GERB milik mantan Perdana Menteri Boyko Borissov maju dalam pemilu hari Minggu kemarin. GERB diprediksi menang tipis


Perdana Menteri Krisjanis Karins Menangkan Pemilu Latvia

3 hari lalu

Perdana Menteri Krisjanis Karins Menangkan Pemilu Latvia

Perdana Menteri Krisjanis Karins kembali mempertahankan posisinya sebagai orang nomor satu di Latvia.


Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

3 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.


Menjelang Pemilu 2024, Kenali Istilah Elektabilitas dalam Politik

3 hari lalu

Menjelang Pemilu 2024, Kenali Istilah Elektabilitas dalam Politik

Elektabilitas menjadi perbincangan menjelang pemilu 2024. Apa makna sebenarnya?


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

5 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


PBB: Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina Pantas Dikutuk

5 hari lalu

PBB: Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina Pantas Dikutuk

Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, referendum dilakukan di bawah pendudukan Rusia dan di luar kerangka hukum dan konstitusional Ukraina.