TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Hong Kong pada Selasa menangguhkan operasional kantor perwakilannya di Taiwan sebagai tanda meningkatnya ketegangan diplomatik antara Taiwan dan Cina.
Ketegangan antara pemerintah Hong Kong yang didukung Beijing dan Taiwan telah meningkat sejak protes pro-demokrasi meletus di Hong Kong pada 2019, dan Cina menanggapi dengan memberlakukan undang-undang keamanan nasional Hong Kong yang mendorong banyak aktivis untuk pergi, beberapa ke Taiwan.
Seorang perwakilan pemerintah Hong Kong tidak memberikan penjelasan atas keputusan untuk menghentikan operasi di Kantor Ekonomi, Perdagangan, dan Kebudayaan Hong Kong, hanya mengatakan keputusan itu tidak terkait dengan peningkatan kasus virus corona baru-baru ini di Taiwan.
"Penangguhan itu tidak terkait dengan situasi pandemi di Taiwan. Kami tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditambahkan," kata kantor perwakilan, dikutip dari Reuters, 18 Mei 2021.
Pemerintah Taiwan mengatakan menyesali sekaligus menghormati keputusan Hong Kong.
"Kami sangat menyesali keputusan sepihak pemerintah Hong Kong hari ini," kata Dewan Urusan Daratan Taiwan.
Taiwan telah mengkritik Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong dan membuka kantor di Taipei untuk membantu orang-orang yang ingin pergi.
Demonstran pro-demokrasi mengangkat tangannya sebagai simbol dari "Lima tuntutan, tidak kurang" selama protes terhadap rencana Beijing untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, Cina, Kamis, 27 Mei 2020. REUTERS/Tyrone Siu
UU Keamanan Nasional Hong Kong menghukum apa yang secara luas didefinisikan oleh Cina sebagai subversi, separatisme, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing dengan ancaman penjara seumur hidup.
Kritikus hukum khawatir itu akan menghancurkan kebebasan luas yang dijanjikan ketika kembali ke pemerintahan Cina. Sementara pendukungnya mengatakan UU Keamanan Nasional Hong Kong telah memulihkan stabilitas yang penting untuk keberhasilan ekonomi Hong Kong.
Pada Agustus tahun lalu, Cina mencegat sebuah kapal yang membawa 12 orang dari Hong Kong, yang semuanya menghadapi dakwaan terkait dengan protes anti-pemerintah, dan tampaknya ingin melarikan diri ke Taiwan.
Tahun lalu, pejabat Taiwan di Hong Kong diberitahu bahwa visa mereka tidak akan diperpanjang kecuali jika mereka menandatangani dokumen yang mendukung klaim Beijing atas Taiwan di bawah kebijakan "satu Cina", kata seseorang yang mengetahui langsung masalah itu, Reuters melaporkan.
Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan bulan ini hanya ada delapan anggota staf Taiwan yang tersisa di konsulat de facto di Hong Kong, dan semua visa mereka akan kedaluwarsa tahun ini.
Biro Urusan Konstitusi dan Daratan Hong Kong mengatakan penangguhan operasi berarti permintaan bantuan dari orang-orang Hong Kong di Taiwan akan ditangani melalui hotline dan melalui situs web pemerintah Hong Kong.
Beijing melihat Taiwan sebagai bagian dari "satu Cina" dan berupaya mengambil kembali pulau itu di bawah kendalinya.
Cina telah mengusulkan agar Taiwan dibawa ke bawah pemerintahan Cina di bawah pengaturan "satu negara dua sistem", prinsip serupa yang ditawarkan ke Hong Kong ketika kembali ke pemerintahan Cina pada tahun 1997.
Semua partai politik utama Taiwan telah menolak gagasan itu.
Hong Kong telah lama menjadi saluran perdagangan dan investasi penting antara Taiwan dan Cina, yang tidak memiliki hubungan diplomatik.
Baca juga: Taiwan Akan Bertempur Sampai Titik Darah Penghabisan Jika Diserang Cina
REUTERS
