SBY: G-20 Akomodasi Gagasan Global Expenditure Support Fund  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Washington :Pertemuan puncak G 20 di Washington, DC, berakhir Sabtu (16/11). Para kepala Negara menyepakati deklarasi bersama memperkuat upaya bersama mengatasi krisis ekonomi dunia. Nicolas Sarcozy melangkah ke podium. Perdana Menteri Prancis yang gemar bergaya dramatis ini kemudian mengangkat lembaran kertas yang diberikan pembantunya tinggi tinggi.

     

    Saya terima saja usulan deklarasi ini,” kata Sarcozy tanpa membaca dulu usulan deklarasi dan menelungkupkannya ke atas meja dengan ayunan pasti. “Deklarasi ini terlalu teknis dan rinci, lebih cocok untuk para teknokrat,” katanya. “Kita para pemimpin sebaiknya membuat deklarasi sendiri dan ini usulan saya,” lanjutnya.

    Sarcozy lalu menampilkan empat butir gagasannya. Yakni melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi krisis likuiditas yang terjadi, terus menerus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dunia, mengkaji dan mereformasi badan keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia agar lebih sesuai dengan tantangan abad ke 21, serta menegaskan kembali komitmen pada pasar bebas. Tampilan itu dilakukannya dalam waktu singkat. Lalu ia melangkah gagah kembali ke tempatnya.

    Pembicara-pembicara berikut, para kepala negara anggota G 20 yang umumnya mendukung gagasan ini. Pembicara terakhir, Presiden Amerika Serikat George W Bush. Ia mengatakan bisa menerima usulan Sarcozy dan menambahkan, “tak perlu drafnya ditulis kembali untuk disepakati, cukup kita artikan saja sendiri-sendiri gagasan ini dan kita deklarasikan,” katanya. Tepuk tangan membahana dan pertemuan yang mewakili 90 persen kekuatan ekonomi dunia itu pun ditutup.

    Drama lahirnya kesepekatan atas dasar interpretasi masing-masing ini membuat terkesima DR Hadi Susastro, ekonom Indonesia yang dibawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pertemuan eksklusif tersebut. “Barangkali memang begitu caranya para leaders mengambil keputusan,” tuturnya dengan wajah bersemangat.

    Ekonom lulusan Rand Corporation ini termasuk tim ahli yang membantu menyiapkan paparan Presiden Yudhoyono di kota Washington DC itu. Pandangan Indonesia memang tak beda jauh dibandingkan Negara-negara lain bahkan lebih tajam dalam menggagas dibentuknya Global Expenditure Support Fund untuk memastikan Negara berkembang dapat mempertahankan perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia dan pelaksana utama upaya dunia mengentaskan kemiskinan.

    “Saya senang gagasan Indonesia itu diakomodasi dalam deklarasi,” kata Presiden Yudhoyono. “Soalnya krisis yang menerpa Indonesia sekarang ini berasal dari luar dan bila dibiarkan akan mengancam momentum pertumbuhan ekonomi kita,” Yudhoyono menambahkan. Presiden berharap dengan dukungan GESP ini pemerintah dapat terus menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan yang ada agar target millenium pun tetap dapat diraih.

    Harapan dukungan ini membuat cerah wajah Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menemani Presiden Yudhoyono di pertemuan puncak itu. “Semua yang kami harapkan sudah berhasil didapat, mudah-mudahan ini dapat mengurangi kekhawatiran presiden,” katanya.

    Apalagi dalam pertemuan itu Presiden Bank Dunia, Robert Zoelick, sempat melontarkan pujian kepada Indonesia yang dinyatakannya telah menjalankan kebijakkan fiskal yang amat bertanggungjawab. Itu sebabnya, menurut Zoelick, Indonesia amat layak dibantu untuk menjaga pertumbuhan ekonominya. Bank Dunia bahkan sempat menyatakan akan menyiapkan dana 100 milyar dolar untuk menghadapi krisis dunia ini.

    Presiden Yudhoyono, yang bertemu dengan Robert Zoelick setelah penutupan acara G 20, sempat menyampaikan usulannya agar prasyarat dalam mengucurkan dana untuk mengatasi krisis ini dibuat jauh lebih longgar. “Jangan sampai dana ini tak dapat digunakan karena persyaratan kondisinya terlalu ketat,” kata presiden. Soalnya kondisi di saat krisis tentu tak sama dengan pada keadaan normal.

    Bambang Harymurti


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.