Rapat G7 Berakhir Tanpa Pernyataan Soal Akses ke Paten Vaksin COVID-19

TEMPO.CO, Jakarta - Penanganan pandemi dan distribusi vaksin COVID-19 menjadi salah satu fokus yang dibahas dalam rapat G7. Namun, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, isu pembagian akses ke paten vaksin COVID-19 tidak disinggung dalam pernyataan bersamanya.

Selain pembagian akses ke paten vaksin COVID-19, pendanaan untuk meratakan distribusi vaksin pun tidak mereka singgung. Padahal, itu salah satu isu yang kerap dikeluhkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO berkata, mayoritas suplai vaksin COVID-19 masih dikuasai negara-negara maju.

Anggota G7, yang terdiri atas Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika, hanya menyatakan bahwa mereka akan mengupayakan peningkatan produksi vaksin.

"Kami berkomitmen menggelar kerjasama dengan pelaku industri untuk memfasilitasi peningkatan produksi alat medis, terapi, serta vaksin COVID-19 yang terjangkau," ujar para menteri luar negeri G7 dalam pernyataan bersamanya, Rabu waktu setempat, 5 Mei 2021.

Selain berkomitmen untuk mendukung peningkatan produksi vaksin COVID-19, anggota G7 berkata akan mendukung transfer teknologi atau kerjasama strategis antar perusahaan farmasi. Harapannya, hal tersebut bisa menggenjot produksi maupun kualitas dari vaksin COVID-19 serta alat medis.

Petugas medis mempersiapkan vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech yang akan disuntikan pada warga. Otorotas Norwegia mengatakan 23 orang yang telah meninggal, 13 kematian kemungkinan bisa disebabkan, secara langsung, oleh efek samping vaksin Covid-19. REUTERS/Ciro De Luca

Pernyataan tersebut kontras apabila dibandingkan dengan hasil survei penduduk negara anggota G7. Hasil survei menunjukkan warga negara anggota G7 mendukung pemerintahannya mendorong perusahaan farmasi untuk berbagi formula serta teknologi vaksin COVID-19nya. Sebanyak 7 dari 10 responden mendukung hal itu.

Responden menambahkan bahwa mereka tidak menolak adanya kompensasi terhadap perusahaan farmasi terkait pengembangan vaksin COVID-19. Namun, kata mereka, perlu ada upaya dari pemerintah agar jangan sampai terjadi monopoli vaksin COVID-19.

Amerika, yang 69 persen warganya mendukung pencegahan monopoli vaksin COVID-19, sudah menunjukkan sikap soal itu. Perkembangan terbaru, administrasi Joe Biden berubah sikap soal pembagian akses ke paten vaksin COVID-19. Joe Biden sekarang mendukung pembagian akses ke paten karena gentingnya pandemi di beberapa negara.

Sikap itu dinyatakan dalam rapat Organisasi Dagang Dunia (WTO). Walau begitu, Administrasi Joe Biden menyakini pembahasan soal pembagian akses ke paten vaksin COVID-19 ini bakal alot. Sebab, mereka memprediksi bakal ada upaya dari negara-negara tetangga serta pelaku industri untuk membatasinya. Hal itu mengingat berbagai perusahaan farmasi untung besar dari penjualan vaksin COVID-19.

Baca juga: Amerika Sebut Negosiasi Pembagian Paten Vaksin COVID-19 Bakal Alot

ISTMAN MP | AL JAZEERA | REUTERS