Pemerintahan Sipil Myanmar Bentuk Tentara Rakyat untuk Lawan Junta Militer

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (National Unity Government/NUG), yang dibentuk oleh penentang pemerintahan junta militer, mengatakan pada Rabu mereka telah membentuk pasukan pertahanan rakyat untuk melindungi para pendukungnya dari serangan militer dan kekerasan oleh junta militer.

Dalam sebuah pernyataan, NUG mengatakan langkah itu merupakan pelopor untuk membentuk Tentara Persatuan Federal, dikutip dari Reuters, 5 Mei 2021.

NUG mengatakan mereka bertanggung jawab untuk mewujudkan reformasi yang efektif di sektor keamanan untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama 70 tahun.

Pembentukan pasukan keamanan ini adalah tindak lanjut dari Piagam Demokrasi Federal yang disusun oleh Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), parlemen darurat Myanmar, pada awal April kemarin.

Piagam Demokrasi Federal setebal 20 halaman melahirkan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang nantinya akan berupaya untuk menggulingkan junta militer dengan segala cara, mulai dari ekonomi, sosial, politik, diplomasi luar negeri, termasuk dengan pertahanan dan keamanan, surat kabar The Irrawaddy melaporkan pada 3 April.

Bersamaan dengan pengumuman Piagam Demokrasi Federal, CRPH juga mengumumkan pencabutan Konstitusi 2008, dengan mengatakan konstitusi itu dirancang untuk melanggengkan kekuasaan militer dan mencegah terbentuknya serikat federal yang demokratis.

Pangkalan militer Myanmar di tepi Sungai Salween terbakar, di Provinsi Mae Hong Son, Thailand, 27 April 2021. Kelompok pemberontak Persatuan Nasional Karen (KNU) mengklaim berhasil menyerang dan mengambil alih pangkalan militer Myanmar di wilayah perbatasan dengan Thailand. REUTERS/Athit Perawongmetha

Kekerasan telah meningkat sejak kudeta dan pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan lebih dari 760 warga sipil, kata kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Junta militer membantah angka tersebut dan mengatakan 24 polisi dan tentara Myanmar tewas dalam protes tersebut.

Media Myanmar melaporkan bahwa lima orang tewas oleh setidaknya satu bom parsel pada hari Selasa, termasuk seorang anggota parlemen yang digulingkan dan tiga petugas polisi yang telah bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil yang menentang kekuasaan militer.

Sementara itu, Pasukan Pertahanan Chinland, milisi yang baru dibentuk di negara bagian Chin yang berbatasan dengan India, mengatakan di halaman Facebook-nya pada hari Selasa bahwa pasukannya telah menewaskan sedikitnya empat tentara Myanmar dan melukai 10 lainnya dalam pertempuran semalam.

Junta militer mengklaim mereka merebut kekuasaan karena keluhannya atas kecurangan dalam pemilihan 8 November, yang dimenangkan telak oleh partai Aung Suu Kyi, tidak ditangani oleh komisi pemilihan umum Myanmar yang menganggap pemilu itu adil.

Baca juga: (Eksklusif) Indonesia Kontak Pemerintah Bayangan Myanmar Sebelum KTT ASEAN

REUTERS | THE IRRAWADDY






Presiden NUG Berharap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar

1 hari lalu

Presiden NUG Berharap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar

Di tengah situasi mengerikan perang militer melawan rakyat di Myanmar, ASEAN diharapkan dapat menjadi agen dalam menghentikan krisis.


Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

4 hari lalu

Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

Kementerian Luar Negeri RI dengan tanpa menyebutkan alasannya, memastikan Myanmar tidak diundang ke Bali Democracy Forum pekan depan.


2.000 Pejuang Dilaporkan Tewas Melawan Junta Myanmar

4 hari lalu

2.000 Pejuang Dilaporkan Tewas Melawan Junta Myanmar

NUG sebagai pemerintah sipil Myanmar yang diakui dunia, juga mendesak sekutu untuk memberikan bantuan militer seperti halnya Ukraina


Nur Hassan Wirajuda Sarankan Strategi Baru dalam Selesaikan Krisis Myanmar

7 hari lalu

Nur Hassan Wirajuda Sarankan Strategi Baru dalam Selesaikan Krisis Myanmar

Mantan Menteri Luar Negeri RI Nur Hassan Wirajuda menyarankan Indonesia untuk meninjau ulang pendekatan dalam menyelesaikan masalah Myanmar.


Menimang Kabinet Langsing Anwar Ibrahim

7 hari lalu

Menimang Kabinet Langsing Anwar Ibrahim

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim belum merampungkan kabinet rampingnya. Masalah yang akan dihadapi pemerintahnya sudah menumpuk.


Retno Marsudi Berpeluang Jadi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar

10 hari lalu

Retno Marsudi Berpeluang Jadi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berpeluang menjadi utusan khusus ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.


Sean Turnell Penasihat Aung San Suu Kyi Dibebaskan Junta Myanmar

18 hari lalu

Sean Turnell Penasihat Aung San Suu Kyi Dibebaskan Junta Myanmar

Penasihat ekonomi pemimpin Myanmar Aung Sang Suu Kyi asal Australia, Sean Turnell, dibebaskan oleh Junta Militer


Myanmar Beri Pengampunan pada Ribuan Tahanan

19 hari lalu

Myanmar Beri Pengampunan pada Ribuan Tahanan

Di antara ribuan tahanan yang mendapat pengampunan dari Pemerintah Myanmar adalah tahanan WNA.


Jokowi: Situasi Myanmar Tidak Boleh Ganggu Kerja Sama ASEAN

25 hari lalu

Jokowi: Situasi Myanmar Tidak Boleh Ganggu Kerja Sama ASEAN

Ada 15 butir keputusan para pemimpin negara anggota ASEAN soal Myanmar yang akan diumumkan oleh ketua ASEAN


Junta Myanmar Tak Laksanakan Konsensus 5 Poin, Jokowi: Indonesia Sangat Kecewa

25 hari lalu

Junta Myanmar Tak Laksanakan Konsensus 5 Poin, Jokowi: Indonesia Sangat Kecewa

Jokowi mengatakan, Indonesia sangat kecewa dengan pemerintah junta Myanmar karena tidak membuat kemajuan dalam implementasi Konsensus 5 Poin ASEAN