![Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]](https://statik.tempo.co/data/2021/04/24/id_1016834/1016834_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (National Unity Government/NUG), yang dibentuk oleh penentang pemerintahan junta militer, mengatakan pada Rabu mereka telah membentuk pasukan pertahanan rakyat untuk melindungi para pendukungnya dari serangan militer dan kekerasan oleh junta militer.
Dalam sebuah pernyataan, NUG mengatakan langkah itu merupakan pelopor untuk membentuk Tentara Persatuan Federal, dikutip dari Reuters, 5 Mei 2021.
NUG mengatakan mereka bertanggung jawab untuk mewujudkan reformasi yang efektif di sektor keamanan untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama 70 tahun.
Pembentukan pasukan keamanan ini adalah tindak lanjut dari Piagam Demokrasi Federal yang disusun oleh Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), parlemen darurat Myanmar, pada awal April kemarin.
Piagam Demokrasi Federal setebal 20 halaman melahirkan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang nantinya akan berupaya untuk menggulingkan junta militer dengan segala cara, mulai dari ekonomi, sosial, politik, diplomasi luar negeri, termasuk dengan pertahanan dan keamanan, surat kabar The Irrawaddy melaporkan pada 3 April.
Bersamaan dengan pengumuman Piagam Demokrasi Federal, CRPH juga mengumumkan pencabutan Konstitusi 2008, dengan mengatakan konstitusi itu dirancang untuk melanggengkan kekuasaan militer dan mencegah terbentuknya serikat federal yang demokratis.
Pangkalan militer Myanmar di tepi Sungai Salween terbakar, di Provinsi Mae Hong Son, Thailand, 27 April 2021. Kelompok pemberontak Persatuan Nasional Karen (KNU) mengklaim berhasil menyerang dan mengambil alih pangkalan militer Myanmar di wilayah perbatasan dengan Thailand. REUTERS/Athit Perawongmetha
Kekerasan telah meningkat sejak kudeta dan pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan lebih dari 760 warga sipil, kata kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Junta militer membantah angka tersebut dan mengatakan 24 polisi dan tentara Myanmar tewas dalam protes tersebut.
Media Myanmar melaporkan bahwa lima orang tewas oleh setidaknya satu bom parsel pada hari Selasa, termasuk seorang anggota parlemen yang digulingkan dan tiga petugas polisi yang telah bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil yang menentang kekuasaan militer.
Sementara itu, Pasukan Pertahanan Chinland, milisi yang baru dibentuk di negara bagian Chin yang berbatasan dengan India, mengatakan di halaman Facebook-nya pada hari Selasa bahwa pasukannya telah menewaskan sedikitnya empat tentara Myanmar dan melukai 10 lainnya dalam pertempuran semalam.
Junta militer mengklaim mereka merebut kekuasaan karena keluhannya atas kecurangan dalam pemilihan 8 November, yang dimenangkan telak oleh partai Aung Suu Kyi, tidak ditangani oleh komisi pemilihan umum Myanmar yang menganggap pemilu itu adil.
Baca juga: (Eksklusif) Indonesia Kontak Pemerintah Bayangan Myanmar Sebelum KTT ASEAN
