Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

(Eksklusif) Menlu Retno: Tak Ada Pengakuan Junta Myanmar di KTT ASEAN

image-gnews
Presiden Joko Widodo  (kiri depan) berjalan bersama dengan Menteri Luar Negeri  Retno Marsudi  (kanan depan) saat  menghadiri KTT ASEAN, di Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. ANTARA FOTO/HO-Setpres
Presiden Joko Widodo (kiri depan) berjalan bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan depan) saat menghadiri KTT ASEAN, di Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. ANTARA FOTO/HO-Setpres
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi merespon anggapan bahwa ASEAN mengakui pemerintahan Junta Myanmar karena mengundang mereka ke KTT atau Leaders Meeting. Retno berkata, kehadiran mereka bukan sebagai bentuk pengakuan, tetapi "engagement". Isu pengakuan sendiri, kata ia, tidak disinggung selama jalannya pertemuan.

"Banyak sekali pihak yang bertanya mengenai masalah rekognisi. Di titik ini kami tidak menyentuh isu rekognisi (pengakuan)...Kami melakukan engagement karena kami bisa menyuarakan apa yang kami inginkan," ujar Retno Marsudi, dalam wawancara dengan Tempo pekan lalu, Kamis, 29 April 2021.

Retno melanjutkan, engagement dengan Junta Myanmar penting dilakukan karena mereka adalah salah satu pihak yang dapat mengakhiri krisis. Sebagaimana diketahui, mereka yang mengawali kudeta pada 1 Februari lalu. Jadi, kata Retno, Junta Myanmar adalah bagian dari solusi atas krisis Myanmar.

Jika engagement tidak dilakukan, kata Retno, maka akan sulit untuk mengakhiri krisis Myanmar. Hal itu dikarenakan berbagai alasan mulai dari tidak mengatahui apa rencana junta Myanmar berikutnya, bagaimana akan memulai dialog konstruktif/ negosiasi, hingga bagaimana membuka akses bantuan kemanusiaan ke negeri seribu pagoda itu.

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

"Kami kadang-kadang mengatakan bahwa Junta Myanmar adalah bagian dari solusi masalah ini...Jadi, sekali lagi, kami tidak berbicara soal masalah pengakuan, melainkan engagement," ujar Retno.

Ditanyai apakah Indonesia tidak mengakui Junta Myanmar sebagai pemimpin sah karena masih menyebut dalang kudeta, Min Aung Hlaing, sebagai panglima militer, Retno menjawab diplomatis. Ia berkata bahwa Pemerintah Indonesia berusaha untuk bersikap "correct" soal status.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perihal engagement antara ASEAN dengan pemerintah bayangan Myanmar, National Unity Government (NUG), Retno tidak bisa memastikan waktunya. Namun, ia optimistis engagement itu bakal segera terealisasi setelah berbagai komunikasi.

Pekan lalu, NUG menyatakan hanya akan menggelar dialog konstruktif dengan ASEAN jika syarat mereka terpenuhi. Syarat tersebut adalah bebasnya para tahanan politik Myanmar. Menurut Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, ada 3000 lebih warga Myanmar yang menjadi tahanan. 

"Kami berusaha berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan di Myanmar, termasuk pada saat itu dengan CRPH (Komite Perwakilan Parlemen Myanmar) dan kemudian NUG," ujar Retno menegaskan.

Baca juga: (Eksklusif) Indonesia Kontak Pemerintah Bayangan Myanmar Sebelum KTT ASEAN

ISTMAN MP

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

5 jam lalu

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares. ANTARA/HO-KBRI Moskow.
Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN ke Indonesia


HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Francois de Maricourt usai acara HSBC Summit 2023 di The St.Regis Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani
HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan platform untuk pengembangan usaha perusaan yang mengincar bisnisnya berkembang di Asia Tenggara.


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

3 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Tidak Tepati Janji Pidato Pertama, Presiden Vietnam Vo Van Thuong Mundur karena Kasus Korupsi

7 hari lalu

Presiden Vietnam Vo Van Thuong. RICHARD A. BROOKS/Pool via REUTERS
Tidak Tepati Janji Pidato Pertama, Presiden Vietnam Vo Van Thuong Mundur karena Kasus Korupsi

Presiden Vietnam Vo Van Thuong lengser dari jabatannya dengan mengumumkan pengunduran diri karena kasus korupsi.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

8 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

9 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar