(Eksklusif) Menlu Retno: Tak Ada Pengakuan Junta Myanmar di KTT ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi merespon anggapan bahwa ASEAN mengakui pemerintahan Junta Myanmar karena mengundang mereka ke KTT atau Leaders Meeting. Retno berkata, kehadiran mereka bukan sebagai bentuk pengakuan, tetapi "engagement". Isu pengakuan sendiri, kata ia, tidak disinggung selama jalannya pertemuan.

"Banyak sekali pihak yang bertanya mengenai masalah rekognisi. Di titik ini kami tidak menyentuh isu rekognisi (pengakuan)...Kami melakukan engagement karena kami bisa menyuarakan apa yang kami inginkan," ujar Retno Marsudi, dalam wawancara dengan Tempo pekan lalu, Kamis, 29 April 2021.

Retno melanjutkan, engagement dengan Junta Myanmar penting dilakukan karena mereka adalah salah satu pihak yang dapat mengakhiri krisis. Sebagaimana diketahui, mereka yang mengawali kudeta pada 1 Februari lalu. Jadi, kata Retno, Junta Myanmar adalah bagian dari solusi atas krisis Myanmar.

Jika engagement tidak dilakukan, kata Retno, maka akan sulit untuk mengakhiri krisis Myanmar. Hal itu dikarenakan berbagai alasan mulai dari tidak mengatahui apa rencana junta Myanmar berikutnya, bagaimana akan memulai dialog konstruktif/ negosiasi, hingga bagaimana membuka akses bantuan kemanusiaan ke negeri seribu pagoda itu.

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

"Kami kadang-kadang mengatakan bahwa Junta Myanmar adalah bagian dari solusi masalah ini...Jadi, sekali lagi, kami tidak berbicara soal masalah pengakuan, melainkan engagement," ujar Retno.

Ditanyai apakah Indonesia tidak mengakui Junta Myanmar sebagai pemimpin sah karena masih menyebut dalang kudeta, Min Aung Hlaing, sebagai panglima militer, Retno menjawab diplomatis. Ia berkata bahwa Pemerintah Indonesia berusaha untuk bersikap "correct" soal status.

Perihal engagement antara ASEAN dengan pemerintah bayangan Myanmar, National Unity Government (NUG), Retno tidak bisa memastikan waktunya. Namun, ia optimistis engagement itu bakal segera terealisasi setelah berbagai komunikasi.

Pekan lalu, NUG menyatakan hanya akan menggelar dialog konstruktif dengan ASEAN jika syarat mereka terpenuhi. Syarat tersebut adalah bebasnya para tahanan politik Myanmar. Menurut Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, ada 3000 lebih warga Myanmar yang menjadi tahanan. 

"Kami berusaha berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan di Myanmar, termasuk pada saat itu dengan CRPH (Komite Perwakilan Parlemen Myanmar) dan kemudian NUG," ujar Retno menegaskan.

Baca juga: (Eksklusif) Indonesia Kontak Pemerintah Bayangan Myanmar Sebelum KTT ASEAN

ISTMAN MP