TEMPO.CO, Jakarta - KTT ASEAN atau ASEAN Leaders Meeting yang berlangsung pada 24 April lalu dikritik berbagai pihak. Salah satunya, karena tidak adanya keterlibatan pemerintahan tandingan Myanmar, National Unity Governmeny (NUG). Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, membantah klaim tersebut. Ia menyatakan bahwa komunikasi dengan NUG telah dilakukan, salah satunya oleh Indonesia.
Tidak berhenti di situ, Retno Marsudi menambahkan bahwa NUG pun bersurat dengan Sekjen ASEAN. Dengan kata lain, ada kontak resmi antara NUG dengan ASEAN sebelum ASEAN Leaders Meeting berlangsung untuk membahas krisis di negeri seribu pagoda itu.
"Kita selalu berusaha untuk melakukan komunikasi dengan semua stakeholders yang ada di Myanmar, termasuk dengan NUG," ujar Retno Marsudi dalam wawancara dengan Tempo, Kamis pekan lalu, 29 April 2021.
NUG, sebagaimana diketahui, adalah pemerintah bayangan yang mengklaim sebagai representasi sejati warga Myanmar. Mereka terdiri atas politisi dan anggota parlemen yang tersingkirkan begitu Militer Myanmar mengambil alih pemerintahan pada 1 Februari lalu.
Sebelum KTT ASEAN digelar, NUG mengklaim berkali-kali mencoba untuk turut serta dalam event itu. Tujuannya, agar keresahan dan permintaan warga Myanmar terdengarkan, bukan dari sisi junta militer. Namun, hingga KTT ASEAN berakhir dengan lima poin konsensus soal krisis Myanmar, mereka tak hadir dalam kapasitas apapun di acara itu.
Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu, 24 April 2021. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Seorang sumber di Pemerintahan Indonesia mengatakan, meski NUG tak hadir, permintaan mereka tetap tersampaikan di KTT ASEAN. Sebab, kata ia, pemerintah aktif mengontak NUG sejak pemerintahan bayangan tersebut berdiri pada Maret lalu.
Sumber itu berkata, begitu kudeta di Myanmar terjadi, Indonesia langsung mencari tahu siapa perwakilan warga yang bisa dihubungi di sana. Ketika NUG terbentuk, Indonesia langsung membangun jalur komunikasi dengan mereka untuk mengetahui perkembangan di Myanmar dari berbagai perspektif.
Komunikasi tersebut disebut sumber Tempo kian intensif menjelang pelaksanaan KTT ASEAN pada 24 April. Di periode tersebut, kata Sumber Tempo, komunikasi dilakukan untuk mengetahui apa saja yang hendak disampaikan oleh NUH ke KTT ASEAN. Dengan begitu, walau mereka tidak hadir secara fisik, concern mereka tetap menjadi pertimbangan dalam pembuatan lima poin konsensus soal krisis Myanmar.
"NUG sangat berterima kasih kepada kami karena kami lah yang mendekati ia terus," ujar sumber TEMPO.
Ketika KTT ASEAN berakhir, NUG mengapresiasi lima poin konsensus yang dihasilkan. Mereka menyebutnya sebagai kabar yang menggembirakan. Namun, mereka meminta konsensus itu benar-benar tegas diwujudkan mengingat Militer Myanmar sudah mulai menunjukkan sinyal akan menghindarinya. Selain itu, mereka juga mengajukan syarat jika ASEAN menginginkan dialog konstruktif dengan NUG.
"Sebelum dialog konstruktif bisa dilakukan, ada syarat yang harus dipenuhi dulu yaitu pembebasan tahanan politik seperti Presiden Myanmar Win Myint dan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi," ujar Perdana Menteri NUG, Mahn Winn Khaing Thann, Rabu, 28 April 2021.
Per berita ini ditulis, situasi di Myanmar belum membaik. Demonstrasi masih terus berlangsung, diikuti aksi kekerasan oleh Militer Myanmar yang menewaskan banyak orang. Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik menyatakan ada 8 warga tewas pada pekan lalu, menambah jumlah korban menjadi 765.
Baca juga: Balas Serangan, Kelompok Etnis Bersenjata Tembak Helikopter Militer Myanmar
ISTMAN MP
