![Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan pidato yang disiarkan televisi pada Tahun Baru Iran, di Teheran, Iran 20 Maret 2020. [Situs web resmi Khamenei / Handout via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2020/05/21/id_939934/939934_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Agung Iran, Ayatollah Ali Khamene, mengkritik Menteri Luar Negeri Javad Zarif. Menurut Khamenei, Javad Zarif telah menghinanya ketika mengatakan di sebuah wawancara bahwa Garda Revolusi Iran memiliki lebih banyak kuasa terhadap isu luar negeri dibanding dirinya.
"Tidak ada negara di dunia ini di mana Menteri Luar Negeri memiliki kendali atas kebijakan luar negeri. Ada pejabat yang lebih tinggi dibanding dirinya. Walau begit, tentu Kementerian Luar Negeri juga dilibatkan dalam pengambil keputusan,'' ujar Khamenei, dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 3 Mei 2021.
Sebelumnya, diberitakan Zarif "curhat" soal kebijakan luar negeri dalam wawancaranya dengan media lokal. Dalam wawancara itu, Ia mengeluhkan dirinya tidak memiliki wewenang atau kuasa dalam pembentukan kebijakan luar negeri, termasuk negosiasi Perjanjian Nuklir Iran. Malah, kata Zarif, Garda Revolusi Iran lebih memiliki kuasa dibanding dirinya.
Wawancara itu belum sepenunya terpublikasi. Walau begitu, hal tersebut sudah mempertegas gambaran soal seperti apa hubungan sipil dan militer di Iran. Selama ini, hubungan keduanya memang tak sepenuhnya harmonis di mana militer mampu mampu mengganggu segala upaya pendekatan dengan Barat jiak dirasa "mengancam" Iran.
Mohammad Javad Zarif melepaskan jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Iran, Senin, 25 Februari 2019. Sumber: Tehran Times
Besarnya kendali Garda Revolusi diyakini Zarif, dalam wawancaranya, akan mengganggu upayanya untuk kembali membawa Iran ke Perjanjian Nuklir 2015 (JCPOA). Padahal, hal itu diperlukan untuk membebaskan Iran dari segala sanksi yang ditetapkan oleh Amerika. "Saya tidak pernah bisa meminta Komandan militer untuk membantu diplomasi Iran," ujar Zarif.
Kembali ke Khamenei, ia meminta siapapun termasuk Javad Zarif untuk tidak kembali membuat komentar yang menghini administrasinya. Ia berkata, hal tersebut adalah sebuah kesalahan besar dan tidak seharusnya diperbuat oleh seorang pejabat Muslim.
"Kejadian itu benar-benar salah. Tidak sepantasnya seorang pejabat Muslim membuat keputusan seperti itu," ujar Khamenei.
Zarif, menurut laporan Reuters, dikabarkan sudah meminta maaf kepada Khamenei karena telah membuatnya jengkel. Ia kemudian mengakui bahwa Khamenei memiliki kendali ata segala urusan kenegaraan.
Sebagai tambahan, Iran telah menerapkan larangan berpergian kepada 15 orang. Mereka diduga telah membocorkan wawancara Zarif. Pemerintah Iran beralasan rekaman wawancara Zarif akan menjadi dokumentasi milik pemerintah, bukan media.
Baca juga: Iran Tingkatkan Pengayaan Nuklir ke 60 Persen Karena Insiden Natanz
ISTMAN MP | REUTERS
