TEMPO.CO, Jakarta - Anggota senat Amerika Serikat dari kelompok bipartisan pada Selasa, 27 April 2021, mendesak pemerintahan Joe Biden agar menjatuhkan lebih banyak sanksi-sanksi pada militer Junta di Myanmar. Salah satunya, menggerus pendapatan sebuah perusahaan BUMN milik Myanmar.
Sanksi-sanki tersebut sebagai respon atas kudeta militer dan pecahnya kekerasan terhadap demonstran, yang menolak kudeta militer.
Anggota Senat dari Partai Demokrat Jeff Merkley dan senat dari Partai Republik Marco Rubio serta empat anggota senat lainnya, melalui sepucuk surat mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen agar mengeksplorasi kemungkinan lain untuk mendukung masyarakat Myanmar.
Biksu berdiri dekat kendaraan militer lapis baja sambil memegang poster saat protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. Kendaraan lapis baja muncul di Yangon, Myitkyin, dan Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine. REUTERS/Stringer
Mereka juga ingin pemerintahan Biden memutus royalti dari bisnis seperti Chevron ke Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Chevron adalah sebuah perusahaan bidang energi Amerika Serikat. MOGE diyakini memberikan bantuan keuangan ke sejumlah komandan militer Myanmar, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing, yang sebelumnya sudah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat.
MOGE adalah mitra Amerika Serikat di Yadana, yakni sebuah ladang gas alam, di mana Chevron memiliki 28,3 persen saham di sana. Kelompok-kelompok HAM mendesak perusahaan-perusahaan bidang energi seperti Chevron dan Total untuk memutus hubungan dengan Myanmar setelah militer di negara itu melakukan kudeta terhadap pemerintahan demokratis terpilih, Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
Suu Kyi sampai sekarang masih ditahan dan hal ini telah memicu terjadinya gelombang unjuk rasa. Lebih dari 750 orang di Myanmar dilaporkan tewas sejak kudeta militer terjadi.
Revenue sektor gas dari perusahaan – perusahaan joint ventures seperti Total dan Chevron adalah pemasukan besar bagi pertukaran revenue asing untuk pemerintahan Myanmar. Pembayaran dari sektor ini bisa sekitar USD 1,1 miliar per tahun (Rp 15 triliun).
Baca juga: Barack Obama Prihatin Kondisi di Myanmar
Sumber: Reuters
