Demonstran Myanmar Serukan Aksi Mogok Membayar Tagihan Listrik

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penduduk desa memprotes kudeta militer, di kota Launglon, Myanmar 4 April 2021 dalam gambar yang diperoleh dari media sosial ini. [Dawei Watch / melalui REUTERS]

    Penduduk desa memprotes kudeta militer, di kota Launglon, Myanmar 4 April 2021 dalam gambar yang diperoleh dari media sosial ini. [Dawei Watch / melalui REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Unjuk rasa melawan Militer Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda mereda usai KTT ASEAN digelar. Dikutip dari kantor berita Reuters, warga masih aktif menggelar protes di mana yang terbaru adalah mogok membayar tagihan listrik serta mogok sekolah untuk anak-anak.

    "Kita semua, warga di kota, kecamatan, kabupaten, maupun negara bagian harus bekerja sama untuk memastikan boikot terhadap junta militer sukses. Jangan berpartisipasi dalam sistem yang ada karena kita tidak mau kooperatif dengan mereka (junta)," ujar aktivis Khant Wai Phyo, Senin, 26 April 2021.

    Bersamaan dengan ajakan mogok itu, warga tetap menggelar demonstrasi di berbagai kota. Sejauh ini, belum ada laporan korban jatuh, penangkapan, ataupun tindak kekerasan meski Militer Myanmar tengah aktif melakukan penggeledahan dan penggrebekan untuk mencari para aktivis yang bersembunyi.

    Sebelumnya, aktivis Myanmar juga memprotes KTT ASEAN yang spesifik membahas krisis Myanmar pada Sabtu pekan lalu. Menurut beberapa aktivis, pertemuan KTT ASEAN itu tidak adil karena hanya mengundang pemerintahan junta dan tidak melibatkan pemerintahan bayangan, National Unity Government (NUG).

    Selain itu, ada juga yang menganggap lima poin konsensus yang dihasil KTT ASEAN kurang tegas dalam menyikapi krisis di Myanmar. Salah satunya soal pembebasan tahanan. Para aktivis menyayangkan tidak ada perintah tegas pembebasan tahanan politik walaupun poin itu disinggung dalam daftar hal-hal yang diminta dilakukan.

    "Pemimpina junta (Min Aung Hlaing) tidak memberikan perintah apapun (usai KTT ASEAN) untuk membebaskan tahanan politik, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. Selain itu, konsensus ASEAN juga tidak memiliki timeline kerja yang jelas," ujar para aktivis yang memprotes KTT ASEAN.

    NUG, sebagai pemerintah tandingan, memberikan respon yang lebih halus. Mereka memberikan apresiasi terhadap upaya ASEAN untuk mengakhiri krisis di Myanmar, bahkan menyebut lima poin konsensus sebagai kabar menggembirkan. Walau begitu, mereka tidak ingin konsensus tersebut berakhir menjadi rencana saja tanpa adanya eksekusi.

    "Kami menunggu langkah tegas selanjutnya dari ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi serta kebebasan untuk warga di Myanmar," ujar Dr. Sasa, juru bicara dari NUG.

    Baca juga: Australia Mendukung ASEAN Cari Jalan Keluar untuk Myanmar

    ISTMAN MP | REUTERS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.