Joe Biden Akui Pembantaian Armenia 1915 Sebagai Genosida

Presiden AS Joe Biden berbicara tentang sektor lapangan pekerjaan dan ekonomi di Gedung Putih di Washington, AS, 7 April 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Joe Biden membuat pernyataan bersejarah dengan mengakui pembantaian Armenia di Kekaisaran Ottoman pada 1915 sebagai genosida. Selama ini, Amerika selalui menghindari segala kemungkinan mengakui peristiwa tersebut untuk menjaga hubungan baik dengan Turki. Namun, seiring dengan memburuknya hubungan kedua negara, deklarasi terbaru mempertegas status terbaru Amerika dan Turki.

"Beberapa dekade terakhir, warga Armenia telah memperkaya Amerika dalam banyak cara, namun mereka tidak pernah melupakan sejarah tragis mereka. Kami menghormati cerita mereka, merasakan penderitaan mereka, dan mengakui sejarah itu. Kami tidak ingin sejarah terulang," ujar Joe Biden, dikutip dari kantor berita Reuters, Sabtu, 24 April 2021.

Administrasi Joe Biden menegaskan bahwa deklarasi ini bukan bertujuan untuk mengukum Turki ataupun menyalahkan pihak tertentu. Sebaliknya, kata ia, sebagai upaya untuk mendorong rekonsiliasi antara Turki dan Armenia.

Sebagai catatan, deklarasi kali ini sekaligus sebagai pemenuhan janji dari Joe Biden. Saat ia masih menjadi calon Presiden Amerika tahun lalu, Joe Biden berjanji di depan diaspora dan warga Amerika keturunan Armenia bahwa dia akan berupaya mengakui peristiwa pembantaian di tahun 1915.

Sejumlah sukarelawan Armenia bersembunyi di parit sambil mendengarkan instruksi saat mengikuti latihan menembak di tengah konflik perang dengan Azerbaijan di Yerevan, Armenia, 27 Oktober 2020. Latihan menembak ini diikuti oleh puluhan warga baik pria dan wanita. REUTERS/Gleb Garanich

Selama ini, cuma ada satu Presiden Amerika yang mengakui peristiwa pembantaian Armenia. Presiden tersebut adalah Ronald Reagan yang mengakui pembantaian itu secara publik. Setelah ia, tidak ada lagi Presiden Amerika yang mengakuinya, bahkan setelah Turki dan Armenia meneken kesepakatan rekonsiliasi yang kemudian dibatalkan.

Peristiwa pembantaian Armenia itu sendiri berkaitan erat dengan Perang Dunia I. Dalam perang itu Turki Ottoman, yang berada di pihak Jerman dan Kerajaan Austro-Hungarian, khawatir Armenia akan mendukung pihak lawan yakni Rusia. Rusia, pada saat itu, diketahui mengincar Konstantinopel (sekarang Istanbul) yang memegang akses atas laut hitam di mana merupakan perairan strategis.

Khawatir warga Armenia yang tinggal di Ottoman akan benar-benar mendukung Rusia, kekaisaran mencap mereka sebagai ancaman nasional. Tak lama setelah itu, pembantaian dimulai dengan jumlah korban mencapai jutaan. Beberapa di antaranya tewas karena kelaparan atau kehausan ketika deportasi besar-besaran dilakukan terhadap warga Armenia di Anatolia.

Peneliti dari Hellenic Foundation for European and Foreigen Policy, Nicholas Danforth, tidak kaget dengan langkah Joe Biden mengakui pembantaian Armenia pada 1915. Menurutnya, hubungan Amerika dan Turki sudah terlalu buruk sehingga tidak ada lagi hal yang bisa menghentikan Joe Biden untuk tidak mengakui pembantaian tersebut.

Presiden Turki Tayyip Erdogan menyapa pasukan dalam parade militer untuk menandai kemenangan atas konflik Nagorno-Karabakh, di Baku, Azerbaijan 10 Desember 2020. Kunjungan tersebut untuk memperingati keberhasilan militer Azerbaijan baru-baru ini dalam membebaskan wilayah Nagorno-Karabakh dari hampir 30 tahun pendudukan Armenia. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

"Ankara tidak lagi memiliki sekutu di Amerika untuk mencegah deklarasi tersebut. Washington, di sisi lain, tidak khawatir misalkan Turki marah sekalipun," ujar Danforth.

Perkembangan terakhir, Turki telah mengecam keputusan Joe Biden. Juru bicara Pemerintah Turki, Ibrahim Kalin, pernyataan Joe Biden memiliki agenda untuk menyudutkan mereka. Selain itu, juga menyebut pernyataan terkait sebagai langkah populis.

"Kami menyarankan Amerika untuk urusi sendiri sejarah mereka di masa lalu dan sekarang," ujar Kalin.

Beberapa waktu terakhir, hubungan Amerika dan Turki memburuk terkait berbagai isu. Beberapa di antaranya adalah pembelian sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia, hak asasi manusia, hingga perbedaan sikap soal Suriah. Soal pembelian sistem pertahanan udara itu sendiri sudah direspon Amerika dengan pemberian sanksi sebelum Joe Biden menjadi Presiden. 

Baca juga: Panglima Militer Armenia Dipecat Karena Diduga Ingin Kudeta

ISTMAN MP | REUTERS






Samuel Eto'o Terlibat Pertengkaran di Piala Dunia 2022

4 jam lalu

Samuel Eto'o Terlibat Pertengkaran di Piala Dunia 2022

Mantan striker Kamerun Samuel Eto'o bentrok dengan seorang pria yang memegang kamera video.


Hubungan Bilateral Sangat Erat, Dubes AS: Joe Biden Berkomitmen Bantu Transportasi Rendah Emisi di RI

4 jam lalu

Hubungan Bilateral Sangat Erat, Dubes AS: Joe Biden Berkomitmen Bantu Transportasi Rendah Emisi di RI

"Presiden Joe Biden berkomitmen membantu meningkatkan transportasi rendah emisi di Indonesia," kata Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia.


Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

9 jam lalu

Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

Airlangga Hartarto memastikan pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti komitmen pendanaan JETP dan proyek infrastruktur infrastruktur hasil KTT G20.


Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

13 jam lalu

Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

Ribuan orang dibantai secara massal di Kolombia pada 5-6 Desember 1928. Peristiwa ini disebut Pembantaian Pisang.


Elon Musk Jawab Isu Soal Bunuh Diri Usai Beberkan Bisnis Anak Biden di Ukraina

1 hari lalu

Elon Musk Jawab Isu Soal Bunuh Diri Usai Beberkan Bisnis Anak Biden di Ukraina

Elon Musk menyangkal kabar upaya bunuh diri di tengah pertanyaan mengenai kesehatan mentalnya yang membeberkan dugaan intervensi di pemilu AS.


KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

2 hari lalu

KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

KontraS menilai pasal pelanggaran HAM berat di RKUHP justru mendegradasi kekhususan tindak pidana kemanusiaan yang berat.


Formula 1 Cina 2023 Dibatalkan Lagi, Apa Penyebabnya?

3 hari lalu

Formula 1 Cina 2023 Dibatalkan Lagi, Apa Penyebabnya?

Grand Prix Formula 1 Cina dipastikan tidak akan masuk dalam agenda F1 2023. Apa penyebabnya? Simak selengkapnya di artikel ini!


Biden Tak Mau Bertemu Putin, Tapi Siap Berdialog Demi Ukraina

3 hari lalu

Biden Tak Mau Bertemu Putin, Tapi Siap Berdialog Demi Ukraina

Gedung Putih menyatakan Biden belum berencana bertemu dengan Putin sekarang, namun AS maupun Rusia bersedia berdialog dengan sejumlah syarat.


Kanye West Puji Hitler, dari Biden sampai Twitter dan Adidas Mengutuknya

3 hari lalu

Kanye West Puji Hitler, dari Biden sampai Twitter dan Adidas Mengutuknya

Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan perhatian mengenai masalah anti-semit setelah heboh pernyataan Kanye West memuji Pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler.


Fitur Emergency SOS via Satellite iPhone 14 Selamatkan Pria di Alaska

3 hari lalu

Fitur Emergency SOS via Satellite iPhone 14 Selamatkan Pria di Alaska

Aktivasi fitur Emergency SOS via Satellite milik Apple ini diharapkan meluas ke Prancis, Jerman, Irlandia dan Inggris pada Desember ini.