TEMPO.CO, Jakarta - Dalam KTT ASEAN, Pemerintah Malaysia meminta negara-negara anggota blok Asia Tenggara itu untuk tidak takut mengintervensi krisis Myanmar. Meski piagam ASEAN melarang intervensi terhadap urusan internal negara anggota, Malaysia menyatakan situasi di Myanmar sudah terlalu genting untuk dibiarkan. Apalagi, kata Pemerintah Malaysia, jika situasi di Myanmar memburuk, maka hal itu akan berdampak terhadap keamanan serta stabilitas regional ASEAN.
"Malaysia menyakini pembunuhan dan kekerasan yang berada di Myanmar harus segera diakhiri. Segala pihak harus menahan diri, menghindari provokasi serta tindakan yang bisa memicu kekerasan dan kerusuhan," ujar Pemerintah Malaysia dalam pernyataan resminya di KTT ASEAN, Sabtu, 24 April 2021.
Malaysia melanjutkan, klausul non-intervensi di Piagam ASEAN juga tidak bisa dijadikan tameng atau alasan untuk menghindari krisis Myanmar. Sebaliknya, kata Malaysia, negara anggota ASEAN harus aktif mencari cara yang bisa dipakai untuk mengakhiri krisis tersebut.
Salah satu langkah yang bisa diambil, menurut Malaysia, adalah mendorong pelaksanaan dialog inklusif untuk mencari solusi atas krisis terkait. Selain itu, mengawali diskusi inklusif tersebut dengan membebaskan para tahanan politik lebih dulu.
"Jika ASEAN adalah mekanisme untuk menolong Myanmar kembali ke normalitas, langkah ke depan adalah memberi akses terhadap Ketua ASEAN dan Sekjen ASEAN ke Myanmar untuk menemui segala pihak yang terlibat."
"Jika situasi di Myanmar membaik, maka hal itu akan membuka pintu untuk ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan terhadap mereka yang terdampak krisis Myanmar," ujar Pemerintah Malaysia menegaskan.
Per berita ini ditulis, situasi di Myanmar belum membaik. Jumlah korban jiwa dan warga yang dijadikan tahanan politik kian banyak. Untuk jumlah korban jiwa, misalnya, sudah mencapai 700 lebih dan diprediksi akan terus bertambah jika krisis Myanmar tak segera diakhiri.
Krisis itu sendiri dipicu kudeta yang dilakukan Militer Myanmar pada 1 Februari lalu. Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing memerintahkan penangkapan pejabat-pejabat pemerintahan mulai dari Presiden Win Myint hingga Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.
Ia menyakini para pejabat tersebut telah bermain curang di Pemilu Myanmar tahun lalu sehingga pantas untuk dikudeta. Adapun Min Aung Hlaing menjanjikan bakal ada pemilu baru untuk mencari pemimpin Myanmar yang "sah".
Min Aung Hlaing hadir dalam KTT ASEAN ini. Beberapa pihak menganggap hal itu sebagai momentum ASEAN untuk segera mencari solusi atas krisis Myanmar. Beberapa mengkritik kedatangannya, menyebut hal itu sama saja dengan ASEAN melegitimasi kepemimpinan junta Myanmar.
Baca juga: Rakyat Myanmar Kecewa Pemerintah Sipil Tak Diundang ke Jakarta
ISTMAN MP
