Demokrat Mau Ubah Status Washington DC Menjadi Negara Bagian AS

Orang-orang menikmati cuaca hangat di Memorial Perang Dunia II dekat Lincoln Memorial, di Washington, AS 27 Maret 2021. [REUTERS / Cheriss May]

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Kamis meloloskan RUU yang akan mengubah status District of Columbia Washington menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat.

RUU yang lolos dengan suara tipis ini kemudian dikirim ke Senat di mana akan menghadapi oposisi keras dari Partai Republik.

Dengan pemungutan suara 216 banding 208, DPR yang dikendalikan Demokrat menyetujui inisiatif tanpa dukungan Republik.

Penduduk Washington DC sangat Demokrat. Pada pilpres November kemarin, Washington DC memilih Joe Biden daripada Presiden Donald Trump dengan selisih 92%:5%, CNN melaporkan.

Jika disahkan menjadi negara bagian, Washington kemungkinan akan memilih dua senator Demokrat, yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan di Senat yang sekarang memiliki 50 Demokrat dan 50 Republik.

Demokrat, yang telah mengadvokasi status negara bagian untuk ibu kota Amerika Serikat selama beberapa puluh tahun, berharap untuk memanfaatkan pemilihan Presiden Joe Biden November lalu serta kendali Senat dan DPR untuk menerima negara bagian baru untuk pertama kalinya sejak 1959, tahun ketika Alaska dan Hawaii bergabung dengan Amerika Serikat.

"Status negara bagian akan memperbaiki kesalahan berabad-abad lebih dari 700.000 warga Amerika yang membayar pajak federal, yang berjuang dan mati dalam perang, yang menjadi juri kita namun tidak memiliki suara di Senat atau Dewan Perwakilan Rakyat," kata Perwakilan Demokrat Jan Schakowsky.

Suasana pelantikan Presiden AS ke-46 Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris di Capitol AS, Washington, AS, 20 Januari 2021. REUTERS/Jim Bourg

Negara bagian baru akan diberi nama "Washington, Douglass Commonwealth" yang diambil dari nama George Washington, presiden pertama AS, dan Frederick Douglass, mantan orang yang diperbudak yang menjadi seorang abolisionis perbudakan terkenal.

Partai Republik, yang menuduh Demokrat melancarkan perebutan kekuasaan untuk memajukan agenda sayap kiri, dipastikan akan memblokir RUU di majelis Senat, di mana 60 dari 100 anggota harus setuju untuk mengesahkan sebagian besar undang-undang.

"Ini tentang perawatan kesehatan yang dikelola pemerintah, Kesepakatan Baru Hijau senilai US$ 93 triliun, menggembungkan Mahkamah Agung, pajak yang lebih tinggi, dan bentuk pemerintahan yang lebih besar dan kurang efisien," kata anggota DPR Republik Nancy Mace dalam debat di majelis DPR AS.

DPR AS pertama kali mengesahkan RUU ini Juni lalu dengan suara 232-180. Partai Republik, yang mengontrol Senat saat itu, menolak untuk meloloskannya.

Status negara bagian juga akan memberi Washington setidaknya satu anggota DPR. Populasinya sekitar 700.000 lebih dari negara bagian Wyoming dan Vermont. Sekitar setengah dari penduduknya berkulit hitam.

Perkiraan populasi Washington DC pada 2019 adalah 705.749, lebih besar dari perkiraan populasi 77 dari 435 distrik kongres yang ada, menurut perkiraan satu tahun dari Census Bureau's American Community Survey, CNN melaporkan.

Washington DC juga memiliki perkiraan populasi yang lebih besar dari dua negara bagian pada 2019: Vermont (623.989) dan Wyoming (578.759).

Saat ini, Washington DC, hanya memiliki satu anggota Kongres, seorang "delegasi" DPR yang tidak diizinkan untuk memberikan suara pada undang-undang.

Jika Washington menjadi negara bagian AS, maka akan memiliki tiga suara elektorat, yang digunakan dalam proses pemilihan presiden, di mana suara elektorat negara bagian didasarkan pada populasi.

Baca juga: Joe Biden Digugat Pemerintah Negara Bagian di Amerika Serikat

REUTERS | CNN






Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

9 jam lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

10 jam lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

10 jam lalu

Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan nama capres koalisi akan diumumkan 10 November. Hadir di acara bersama Anies Baswedan.


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

18 jam lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

2 hari lalu

Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

Kemendagri membantah soal adanya utusan Jokowi ke Partai Demokrat untuk membahas pengisian posisi kursi Wagub Papua.


PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

2 hari lalu

PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

Pengamat menilai alasan PDIP menganggap Pemilu 2009 diwarnai kecurangan cukup kuat.


Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

2 hari lalu

Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

Pengacara Lukas Enembe memohon agar Presiden Jokowi memberikan izin kliennya berobat ke luar negeri.


Lukas Enembe Dipastikan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK Senin Mendatang

2 hari lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK Senin Mendatang

Pengacara Lukas Enembe memastikan kliennya tak akan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan pada Senin mendatang.


Setelah Ratu Elizabeth II Wafat, Sejumlah Negara Persemakmuran Inggris Ingin Jadi Republik

3 hari lalu

Setelah Ratu Elizabeth II Wafat, Sejumlah Negara Persemakmuran Inggris Ingin Jadi Republik

Sebelum kematian Ratu Elizabeth II pada 8 September lalu, beberapa negara persemakmuran mulai serius mempertanyakan nasib mereka.


Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

4 hari lalu

Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut tidak ada kecurangan vertikal pada Pemilu 2009.