Mantan Sekjen Anjurkan PBB Konfrontasi Langsung Junta Soal Krisis Myanmar

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PBB, Ban Ki-moon, memeriksa barisan penjaga kehormatan saat kedatangannya ke markas Otoritas Palestina untuk bertemu PM Palestina, Rami al-Hamdallah, di Ramallah, Tepi Barat, 13 Oktober 2014. (AP/Nasser)

    Sekjen PBB, Ban Ki-moon, memeriksa barisan penjaga kehormatan saat kedatangannya ke markas Otoritas Palestina untuk bertemu PM Palestina, Rami al-Hamdallah, di Ramallah, Tepi Barat, 13 Oktober 2014. (AP/Nasser)

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekjen PBB, Ban Ki-moon, ikut berkomentar soal situasi krisis di Myanmar. Dikutip dari kantor berita Reuters, ia menyarankan inkumben Sekjen PBB, Antonio Guterres, untuk berani mengkonfrontir langsung junta militer Myanmar. Menurutnya, jika tidak ada upaya tersebut, maka penyelesaian krisis tak akan kunjung tercapai.

    "Menimbang kedaruratan situasi di Myanmar, saya menyakini Sekjen PBB harus berani menggunakan wewenangnya untuk mengkonfrontir langsung junta militer, untuk mencegah eskalasi kekerasan di sana," ujar Ban, yang memimpin PBB dari tahun 2007 hingga 2016, Selasa, 20 April 2021.

    Per berita ini ditulis, situasi di Myanmar memang belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Warga masih aktif menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang kudeta yang berlangsung pada 1 Februari lalu. Di sisi lain, militer Myanmar juga aktif membantai warga-warga yang melakukan perlawanan.

    Menurut laporan Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 737 orang yang tewas selama kudeta Myanmar berlangsung. Adapun jumlah warga yang telah ditangkap, di mana salah satunya adalah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, mencapai 3.229 orang.

    Menanggapi pernyataan Ban, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan Guterres sangat aktif terlibat dalam penanganan krisis Myanmar. Selain itu, kata Dujarric, Guterres juga menggunakan wewenangnya sebaik mungkin, termasuk mengkoordinasi utusan khususnya, untuk memastikan ada resolusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan krisis Myanmar.

    Senin kemarin, Guterres mengatakan kepada DK PBB bahwa respon internasional yang solid dibutuhkan untuk menyelesaikan krisis Myanmar. Oleh karenanya, ia meminta anggota DK PBB untuk bersatu. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Cina dalam posisi menentang "upaya ikut campur" terhadap krisis Myanmar. Mereka bersikap serupa pada krisis Rohingya, 2017 lalu.

    Selain mendesak anggota DK PBB untuk membuat respon internasional yang solid, ia juga membujuk tokoh-tokoh regional untuk memainkan pengaruh dan peranannya di Myanmar. Menurutnya, hal itu bisa membantu pencarian resolusi damai atas krisis Myanmar.

    Baca juga: Pemerintah Sipil Myanmar Minta Diundang ke Jakarta

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.