Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Respon Konsentrasi Militer di Ukraina, Amerika Hukum Rusia dengan Sanksi Baru

image-gnews
Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Wakil Presiden AS Joe Biden selama pertemuan mereka di Moskow 10 Maret 2011. [REUTERS / Alexander Natruskin]
Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Wakil Presiden AS Joe Biden selama pertemuan mereka di Moskow 10 Maret 2011. [REUTERS / Alexander Natruskin]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan antara Amerika dan Rusia kian panas. Amerika menerapkan sejumlah sanksi kepada Rusia atas sejumlah isu, mulai dari peretasan, intervensi Pilpres Amerika, pelanggaran hak asasi manusia, hingga penempatan 80 ribu tentara di perbatasan timur Ukraina. Menurut Pemerintah Amerika, Rusia memiliki niatan jahat di balik aksi-aksi tersebut

Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Jake Sullivan, menyatakan pemberian sanksi ini merupakan langkah signifikan dan kredibel terhadap Rusia. Tujuan utamanya, selain memberikan pelajaran kepada Rusia, tetapi juga untuk mengatur ulang hubungan Rusia-Amerika yang lebih stabil dan terkendali.

"Kami mempercayai bahwa aksi dan diplomasi yang kami lakukan hari ini bisa menghasilkan hubungan Amerika-Rusia yang lebih baik," ujar Sullivan, dikutip dari CNN, Kamis, 15 April 2021.

Sanksi yang diberikan Amerika beragam. Salah satunya, Pemerintah Amerika melarang institusi keungan mereka untuk membeli surat utang negara yang diterbitkan oleh bank sentral Rusia di pasar utama. Pengecualian diberikan untuk pembelian di pasar sekunder yang diyakini akan memiliki dampak lebih besar jika dilarang juga.

Selain itu, Pemerintah Amerika, lewat Kementerian Keuangan, memasukkan 32 entitas dan individu Amerika dalam daftar hitam. Dengan begitu, mereka tidak bisa lagi berbisnis ataupun melakukan transaksi ekonomi di Amerika. Pemerintah menyebut sanksi ini sebagai respon atas intervensi selama Pilpres Amerika 2020 dan tekanan yang dilakukan terhadap Krimea.

Presiden AS Joe Biden berbicara tentang sektor lapangan pekerjaan dan ekonomi di Gedung Putih di Washington, AS, 7 April 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]

Sebagai tambahan, Pemerintah Amerika mengusir 10 diplomat Rusia, termasuk pejabat lembaga intelijen, dari Washington. Menurut laporan CNN, pengusiran ini berkaitan dengan peretasan yang dilakukan Rusia ke perusahaan teknologi SolarWinds yang banyak digunakan lembaga Pemerintah Amerika.

Jake Sullivan melanjutkan, Presiden Amerika Joe Biden akan memberikan keterangan lebih lanjut soal sanksi-sanksi itu dalam waktu dekat. Adapun ia menyakini Joe Biden akan membahasnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin jika permintaannya untuk pertemuan tingkat tinggi disetujui.

Diberitakan Selasa kemarin, Joe Biden menelepon Putin dan menawarkannya untuk bertemu. Joe Biden dikabarkan ingin meng-clearkan sejumlah isu dengan Rusia, termasuk soal Ukrainan dan Krimea. Joe Biden mengajukan permintaan itu tak lama setelah Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Amerika sebagai musuh ihwal isu konsentrasi militer di Ukraina dan Krimea.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Presiden Joe Biden dan Vladimir Putin blak-blakan, saling memahami satu sama lain. Presiden Joe Biden mengusulkan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas berbagai isu yang mempengaruhi hubungan Amerika - Rusia," ujar Sullivan.

Pada pemilu 2018 untuk periode jabatan presiden 2018-2024 Putin kembali mencalonkan diri, Putin meraih sekitar 75 persen suara, yang menjadi tiket untuknya menjabat sebagai presiden satu periode lagi. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Mantan Pejabat Kementerian Keuangan Amerika, Gary Hufbaeur, menyakini sanksi-sanksi tersebut akan mendapat reaksi keras dari Rusia. Soal surat utang misalnya, meski Amerika bukan pembeli utama, ia menyatakan hal tersebut akan tetap berdampak ke Rusia.

"Amerika memang tidak belanja besar terhadap surat utang Rusia, namun tetap saja itu akan berpengaruh. Harga surat utang akan turun dan bunga menjadi naik. Bakal lebih mahal untuk menjalankan negara bagi Rusia," ujarnya.

Sebelum menerbitkan sanksi, hubungan Amerika dan Rusia tengah memanas akibat penempatan 80 ribu tentara Rusia di perbatasan Ukraina dan Krimea. Kementerian Luar Negeri Amerika mengendusnya sebagai sinyal perang Rusia terhadap Ukraina yang tengah berhadapan dengan kelompok separatis pro-Kremlin.

Sebagai pendukung Ukraina, Amerika meminta Rusia untuk menarik pasukannya. Rusia membantah memiliki niatan untuk berperang, namun tidak mengingkari bahwa akan bertindak tegas jika terjadi sesuatu terhadap kelompok separatis di kawasan Donbass.

Baca juga: Rusia Tanggapi Santai Ajakan Ketemuan dari Joe Biden

ISTMAN MP | REUTERS | CNN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

3 jam lalu

Bendera AS dan logo TikTok terlihat melalui pecahan kaca dalam ilustrasi yang diambil pada 20 Maret 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

Amerika Serikat resmi melarang TikTok karena alasan keamanan jika ByteDance tidak melakukan divestasi sahamnya. Perusahaan Cina itu melawan.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

5 jam lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

9 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, menerima ucapan selamat dari Menteri Pertahanan AS, Lloyd J. Austin III, pada Rabu, 24 April 2024, setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Foto: Tim Media Prabowo
Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

Presiden terpilih Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam membina kemitraan yang erat dengan AS.


Rusia Siap Pasok Pesawat Tempur Sukhoi Jika Indonesia Berminat

15 jam lalu

Pesawat Sukhoi SU-57 dilengkapi dengan kemampuan multi-misi, otomatisasi, dan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Rusia secara dramatis. Karena peningkatan aerodinamis, Sukhoi Su-57 dapat melakukan perjalanan hingga Mach 2 tanpa afterburner yang memiliki jangkauan hingga 3.500 kilometer dengan kecepatan subsonik. Foto : Twitter
Rusia Siap Pasok Pesawat Tempur Sukhoi Jika Indonesia Berminat

Kedubes Rusia mengatakan Moskow siap memasok pesawat tempur Sukhoi jika ada minat dari Jakarta.


Top 3 Dunia: Spyware Israel, Kerja Sama Rusia-RI, Korea Utara-Iran

16 jam lalu

Spyware pegasus. Amnesty.org
Top 3 Dunia: Spyware Israel, Kerja Sama Rusia-RI, Korea Utara-Iran

Top 3 Dunia dibuka dengan berita dari Spanyol tentang spyware Israel yang memata-matai PM Pedro Sanchez.


Rusia Sebut Punya Persenjataan Cukup untuk Lawan Ukraina dan Bantuan Miliaran Dolar AS

17 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin mengecek persenjataan saat mengunjungi pusat pelatihan Distrik Militer Barat untuk pasukan cadangan yang dimobilisasi, di Wilayah Ryazan, Rusia 20 Oktober 2022. Dihadapkan dengan serangkaian kekalahan dalam perang, Putin bulan lalu mendeklarasikan
Rusia Sebut Punya Persenjataan Cukup untuk Lawan Ukraina dan Bantuan Miliaran Dolar AS

Kedubes Rusia mengatakan persiapan negaranya sangat kuat untuk melawan Ukraina yang akan mendapat bantuan senilai miliaran dolar dari AS.


Kedubes: Rusia Jadi Lebih Kuat di Bawah Sanksi Barat

1 hari lalu

Rusia Balas Sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa
Kedubes: Rusia Jadi Lebih Kuat di Bawah Sanksi Barat

Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia mengatakan industri Rusia kini menjadi lebih kuat meski banyak disanksi oleh Barat.


Rusia Menilai AS Buka Kedoknya dengan Veto Permohonan Palestina Jadi Anggota PBB

1 hari lalu

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara kepada anggota Dewan Keamanan dalam pertemuan untuk mengatasi situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, di markas besar PBB di New York City, New York, AS, 18 April 2024. REUTERS /Eduardo Muno
Rusia Menilai AS Buka Kedoknya dengan Veto Permohonan Palestina Jadi Anggota PBB

Perwakilan Rusia menilai Amerika Serikat menunjukkan sikap aslinya dengan memveto permintaan Palestina untuk menjadi anggota PBB.


Wakil Menhan Rusia Ditangkap karena Korupsi

1 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan Rusia Timur Ivanov memberikan penjelasan kepada Presiden Vladimir Putin, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Patriark Kirill, kepala Gereja Ortodoks Rusia, (tidak terlihat dalam gambar) yang memeriksa model Katedral Utama Angkatan Bersenjata Rusia di  jalannya pembangunannya di dekat Moskow, Rusia, 19 September 2018. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS
Wakil Menhan Rusia Ditangkap karena Korupsi

Wakil Menteri Pertahanan Timur Ivanov masuk dalam daftar Majalah Forbes sebagai salah satu orang terkaya di struktur keamanan Rusia.


Rusia Siap Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia yang Baru

1 hari lalu

Veronika Novoseltseva charg d'affaires (kiri) dan Maxim Lukyanov (kanan) atase pertahanan di Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Indonesia dalam acara jumpa pers di Jakarta Selatan pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Rusia Siap Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia yang Baru

Moskow siap kerja sama dengan pemerintah baru Indonesia yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 24 April 2024