Hong Kong Gelar Hari Khusus Promosi UU Keamanan Nasional, Sasar Anak-anak

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Lester Shum, ditangkap polisi setelah 50 aktivis Hong Kong laun ditahan dalam operasi penggerebekan pagi hari, 6 Januari 2021.[REUTERS/Tyrone Siu]

    Aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Lester Shum, ditangkap polisi setelah 50 aktivis Hong Kong laun ditahan dalam operasi penggerebekan pagi hari, 6 Januari 2021.[REUTERS/Tyrone Siu]

    TEMPO.CO, Jakarta - Demi memastikan UU Keamanan Nasional Hong Kong dipatuhi warga, pemerintah negara bekas koloni Inggris tersebut menggelar hari khusus untuk mempromosikannya. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, hari tersebut dinamai "Hari Pendidikan Keamanan Nasional".

    Tahu bahwa penting pendidikan UU Keamanan Nasional Hong Kong ditanamkan sejak dini, pemerintah setempat mendesain khusus hari perayaan tersebut untuk anak-anak. Berbagai kegiatan digelar di sekolahan mulai dari parade, pameran, hingga quiz yang pada intinya mempropagandakan UU Keamanan Nasional Hong Kong serta posisi Cina.

    "Kami berharap mengajarkan anak-anak, bahkan sejak tk, untuk memahami dengan benar tujuan dari Hari Pendidikan Keamanan Nasional. Misalnya, soal identitas nasional, mereka harus tahu bahwa kita semua adalah warga Cina yang tinggal di Hong Kong," ujar salah satu Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak di Hong Kong, Nancy Lam Chui-ling, Kamis, 15 April 2021.

    Sebagaimana diketahui, Parlemen Cina mengesahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong pada tahun lalu. Dalih Parlemen Cina, regulasi itu dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas Hong Kong menyusul banyaknya gerakan pro demokrasi dan anti-pemerintah beberapa tahun terakhir.

    Di permukaan, UU Keamanan Nasional Hong Kong mengatur penindakan banyak hal mulai dari intervensi asing, kudeta, pengkhianatan, hingga subversi. Namun, karena batasan-batasannya dibuat kabur, regulasi itu lebih banyak digunakan untuk membungkam dan memperkarakan aktivis atau kelompok pro-demokrasi. Per berita ini ditulis, sudah ada 100 orang ditangkap karena regulasi itu.

    Pengunjuk rasa anti UU Keamanan Nasional Hong Kong berdemo pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, 1 Juli 2020. Ketika ribuan demonstran berkumpul di pusat kota untuk berdemonstrasi tahunan yang menandai hari peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina di 1997, polisi anti huru hara menggunakan semprotan merica untuk melakukan penangkapan, sementara toko-toko dan satu stasiun metro tutup. [REUTERS / Tyrone Siu]

    Nancy Lam Chui-ling mengakui bahwa konsep dari UU Keamanan Nasional Hong Kong sulit untuk dipahami oleh anak-anak. Itulah kenapa, kata ia, sebuah perayaan nasional digelar agar konsep yang rumit itu mulai diajarkan sejak dini dan anak-anak bisa melihat maksud positifnya.

    "Jadi mereka bisa memisahkan mana benar dan salah sembari tumbuh besar," ujar Nancy.

    Pemerintah Hong Kong, secara terpisah, menyatakan hari perayaan ini digelar untuk membentuk atmosfir positif terhadap UU Keamana Nasional. Hal itu, kata ia, mengingat masih banyaknya perlawanan terhadap UU Keamanan Nasional Hong Kong.

    Kelompok pro-demokrasi tidak terpengaruh dengan perayaan besar-besaran yang digelar pemerintah. Menurut laporan Al-Jazeera, beberapa dari mereka masih tetap berdemonstrasi, memprotes demokrasi yang makin hilang dari Hong Kong. Mereka juga menentang kebebasan berbicara serta berpendapat.

    "Kita tidak bisa membiarkan pemerintah mendominasi (makna) dari keamanan nasional. Sebuah negara itu hadir itu rakyat, bukan malah hadir untuk mencabut hak rakyat-rakyatnya," ujar salah satu demonstran, Chow Hang-tung. Hang-tung menambahkan, makin hilangnya demokrasi di Hong Kong memaksa sejumlah warga kabur atau mengasingkan diri demi keamanan.

    UU Keamanan Nasional Hong Kong bukan satu-satunya langkah Cina untuk mempertahankan kendali terhadap salah satu pusat bisnis Asia itu. Bulan Maret lalu mereka juga mengesahkan perubahan sistem elektoral Hong Kong yang bertujuan untuk memastikan pos pemerintah diisi loyalis Cina.

    Baca juga: 

    ISTMAN MP | AL JAZEERA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.