![Pemandangan udara menunjukkan tangki penyimpanan untuk air olahan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang lumpuh akibat tsunami di kota Okuma, prefektur Fukushima, Jepang 13 Februari 2021, dalam foto ini diambil oleh Kyodo News. [Kyodo News / melalui REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2021/04/13/id_1014078/1014078_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, menentang rencana Jepang membuang 1 juta ton limbah nuklir Fukushima ke laut. Hal itu menyusul adanya protes dari aktivis lingkungan hidup serta nelayan. Dikutip dari kantor berita Reuters, Moon Jae-in memerintahkan pejabat-pejabatnya untuk mengkaji kemungkinan menggagalkan rencana Jepang via petisi di Mahkamah Internasional.
Di saat bersamaan, administrasi Moon Jae-in juga memanggil Duta Besar Jepang di Korea, Koichi Aiboshi, untuk menghadap. Pertemuan tersebut untuk meminta penjelasan dari Aiboshi soal kenapa Jepang memutuskan membuang limbah nuklir Fukushima ke laut.
"Saya bisa mengatakan bahwa ada banyak kekhawatiran di sini soal keputusan Jepang mengingat lokasi kedua negara (Korea Selatan 0 Jepang) yang berdekatan dan berbagi wilayah perairan yang sama," ujar Moon Jae In, Rabu, 14 April 2021.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, secara terpisah, menyatakan ada banyak negara yang memiliki sentimen sama dengan negeri gingseng itu. Beberapa di antaranya, klaim Korea Selatan, adalah Cina dan Amerika. Menurut kementerian tersebut, berbagai negara khawatir pembuangan limbah ke laut akan membahayakan wilayah perairan di Korea Selatan.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyampaikan pidatonya di depan prototipe jet tempur KF-21 dalam upacara peluncurannya di Sacheon, Korea Selatan, 9 April 2021. Prototipe jet tempur KF-21 Boramae merupakan kelanjutan dari proyek jet tempur bersama Korea Fighter Experimental (KF-X) / Indonesian Fighter Experimental (IF-X) yang diteken Korea Indonesia sejak 2010. Yonhap via REUTERS
Cina membenarkan telah memprotes rencana Jepang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, khawatir rencana Jepang akan akan menjadi preseden buruk soal pengelolaan dan pembuangan limbah nuklir.
"Lautan itu bukan tempat sampah milik Jepang. Samudra Pasifik itu bukan salurang pembuangan. Tidak seharusnya Jepang meminta seluruh dunia ikut menanggung dampak dari limbah nuklir Fukushima," ujar Zhao Lijian.
Di luar pemerintahan, aktivis lingkungan hidup dan nelayan menggelar demonstrasi untuk mendesak Jepang membatalkan rencananya. Mereka menggelar demonstrasi itu di depan kantor Kedutaan Besar Jepang di Seoul serta depan kantor Konsulat Jepang di Busan dan Jeju.
Koalisi 25 organisasi nelayan Korea Selatan melengkapi unjuk rasa yang ada dengan mengeluarkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan tersebut, mereka tidak hanya mendesak pembatalan pembuangan limbah, tetapi juga meminta Korea Selatan memblokir impor makanan laut dari Jepang jika negeri matahari terbit itu lanjut dengan rencananya.
"Industri kami tentu yang terkana dampak paling besar. Publik khawatir soal kemungkinan zat radioaktif mengkontaminasi produk dari laut," ujar ke-25 organisasi nelayan itu.
Koalisi 30 organisasi lingkungan hidup dan anti-nuklir memberikan pernyataan yang lebih keras dibanding para nelayan. Mereka menganggap rencana pembuangan limbah Fukushima sebagai terorisme nuklir. Dan, sebagai bukti banyak orang menentangnya, koalisi itu mengirimkan petisi berisi tandatangan 64 ribu orang yang menolak rencana Jepang.
Jepang, hingga berita ini ditulis, belum memberikan keterangan baru soal pembuangan limbah nuklir Fukushima. Terakhir kali memberikan keterangan, mereka bargumen limbah yang dibuang sudah disaring dan tak berbeda dengan air yang secara rutin dibuang pembangkit nuklir lain.
Baca juga: Jepang Mau Buang 1 Juta Ton Air PLTN Fukushima, Cina dan Korea Selatan Protes
ISTMAN MP | REUTERS
