Dianggap Monopoli Pasar, Cina Beri Alibaba Denda 18,2 Miliar Yuan

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Alibaba Group terlihat di kantornya di Beijing, Cina 5 Januari 2021. [REUTERS / Thomas Peter]

    Logo Alibaba Group terlihat di kantornya di Beijing, Cina 5 Januari 2021. [REUTERS / Thomas Peter]

    TEMPO.CO, Jakarta - Upaya Pemerintah Cina untuk mengetatkan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan online berlanjut. Perkembangan terbaru, mereka mendenda Alibaba 18,2 miliar Yuan (US$2,8 miliar) setelah regulator persaingan usaha mendapati perusahaan e-commerce tersebut mempraktikkan monopoli selama ini.

    Dikutip dari CNN, monopoli dilakukan Alibaba dengan meneken perjanjian eksklusif dengan berbagai merchant. Dengan begitu, para merchant tersebut tidak bisa menjual produk atau jasa mereka via platform e--commerce selain Alibaba.

    "Badan Administrasi untuk Regulasi Pasar telah menjatuhkan penaliti kepada Alibaba (BABA) karena membuat perjanjian eksklusif yang mencegah merchant beralih ke platform lain. Ini dikenal sebagai praktik memilih satu dari dua," ujar pernyataan pers Pemerintah Cina, Sabtu, 10 April 2021.

    Didirikan oleh pebisnis nyentrik Jack Ma, Alibaba adalah salah satu perusahaan swasta dan e-commerce paling berpengaruh di Cina. Berawal dari hanya melayani jual beli produk, Alibaba berkembang menjadi mega korporasi yang bermain di berbagai sektor penting cina mulai dari media, pembayaran, hingga jasa keuangan.

    Jack Ma, pendiri Alibaba Group tiba di KTT "Tech for Good" di Paris, Prancis, 15 Mei 2019. [REUTERS / Charles Platiau]

    Beberapa tahun terakhir, Alibaba berada dalam bidikan Cina. Dianggap terlalu berpengaruh dan memonopoli pasar, Pemerintah Cina mulai menyelidiki Alibaba atas berbagai dugaan pelanggaran persaingan usaha. Hal itu diperburuk dengan Jack Ma terang-terangan mengkritik pemerintah Cina karena minimnya dukungan terhadap inovasi.

    "Inovasi yang bagus tidak takut terhadap regulasi, tetapi takut terhadap regulasi yang usang. Perumpamaannya, jangan menggunakan sistem manajamen stasiun kereta api untuk meregulasi bandara komersil," ujar Jack Ma dalam event Bund Summit, Shanghai, Oktober lalu.

    Di sisi lain, Cina memang mulai mengetatkan kendali dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi. Menurut Presiden Cina Xi Jinping, hal itu dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nasional.

    Secara terpisah, pihak Alibaba menyatakan mereka akan kooperatif terhadap investigasi dan denda dari Pemerintah Cina. Mereka berkata, Alibaba tidak akan mencapai kesuksesannya seperti sekarang apbila regulasi, layanan, dan pengawasan pemerintah.

    "Kami berterima kasih dan menghormati keputusan yang ada. Ini adalah hal yang wajar di mana masyarakat memiliki ekspektasi baru terhadap platform kami. Kami pun harus lebih bertanggung jawab sebagai bagian dari pembangunan sosial serta ekonomi Cina," ujar Alibaba dalam keterangan persnya.

    Baca juga: Pemerintah Cina Hapus UC Browser Milik Alibaba Group dari App Store

    ISTMAN MP | CNN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.