Cina: Inggris Lindungi Kriminal Dengan Memberi Suaka ke Aktivis Hong Kong

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian menghadiri konferensi pers di Beijing, Cina 8 April 2020. [REUTERS / Carlos Garcia Rawlins]

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian menghadiri konferensi pers di Beijing, Cina 8 April 2020. [REUTERS / Carlos Garcia Rawlins]

    TEMPO.CO, Jakarta - Cina mengecam langkah Inggris memberikan suaka politik terhadap aktivis demokrasi Nathan Law yang diburu oleh Pemerintah Hong Kong. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian, apa yang dilakukan Inggris sama saja dengan ikut campur urusan Hong Kong dan Cina secara "kasar".

    Tidak berhenti di situ, Zhao Lijian juga menyebut Inggris sebagai ladang pelarian para penjahat dari Hong Kong. Menurutnya, pemberian suaka politik kepada Nathan Law oleh Inggris sama saja dengan memberi perlindungan terhadap seorang buron.

    "Inggris jelas menjadi tempat pelarian untuk agitator kemerdekaan Hong Kong di mana mereka memberikan tempat berlindung terhadap buron," ujar Zhao Lijian, dikutip dari dari Channel News Asia, Kamis, 8 April 2021.

    Lebih lanjut, Zhao Lijian meminta Inggris untuk segera membatalkan pemberian suaka politik terhadap Nathan Law. Selain itu, ia kembali mengingatkan Inggris untuk tidak lagi ikut campur urusan internal Hong Kong dan Cina.

    Diberitakan sebelumnya, Nathan Law akhirnya mendapatkan suaka politik dari Inggris usai empat bulan menjalani serangkaian wawancara dengan Kementerian Dalam Negeri setempat. Sejak Juli lalu, Nathan Law berlindung di Inggris karena ia menjadi incaran pemerintah Hong Kong lewat UU Keamanan Nasional yang disahkan Parlemen Cina.

    Aktivis pro demokrasi Nathan Law diwawancarai oleh wartawan di luar Pengadilan Tinggi setelah diberikan jaminan di Hong Kong, Cina 24 Oktober 2017. [REUTERS / Bobby Yip]

    Nathan Law sendiri adalah figur di balik salah satu organisasi demokrasi pemuda berpengaruh di Hong Kong, Demosisto. Organisasi itu ia bentuk bersama kawan-kawannya untuk memprotes kebijakan yang opresif dan membungkam kebebasan berpendapat di Hong Kong. Namun, sejak ia dan rekan-rekannya diburu, Nathan Law memutuskan untuk membubarkan Demosisto demi keamanan bersama. 

    Nasibnya lebih beruntung dibandingkan beberapa rekan-rekan aktivisnya. Tidak semua berhasil kabur ke luar negeri seperti Law. Walau begitu, Law berharap Inggris bisa memberikan perlakuan serupa terhadap pencari-pencari suaka lainnya dari Hong Kong.

    Keputusan Pemerintah Inggris memberikan suaka politik pada Law tak ayal akan terus memanaskan tensi dengan Cina. Beberapa waktu terakhir, Cina menganggap Inggris terlalu ikut campur dalam urusan internal Hong Kong mulai dari UU Keamanan Nasional hingga perubahan sistem elektoral.

    Inggris sendiri menganggap Cina telah mengancam demokrasi Hong Kong. Menurut mereka, apa yang dilakukan Cina dengan UU Keamanan Nasional dan perubahan sistem elektoral melanggar perjanjian tahun 1997 di mana Inggris menyerahkan Hong Kong terhadap Cina. Perjanjian kala itu, menurut pihak Inggris, mengatur bahwa Cina akan memastikan Hong Kong memiliki otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya.

    Sebagai negara yang dulunya memasukkan Hong Kong ke dalam persemakmurannya, Inggris memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap jutaan warga sana. Tahun ini, Inggris disebut akan membuka pintu untuk kurang lebih lima juta imigran atau penyintas asal Hong Kong yang merasa situasi di negara asal mereka tak lagi aman.

    Inggris tidak hanya menjanjikan tanda kependudukan, tetapi juga bantuan pekerjaan. Dikutip dari kantor berita Reuters, Inggris menganggarkan 43 Juta Poundsterling untuk membantu warga Hong Kong mendapatkan pekerjaan, rumah, dan sekolah untuk anak-anak mereka.

    Baca juga: Dukung Uighur, Inggris Ingin Ubah Nama Jalan di Dekat Kedubes Cina

    ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.