Najib Razak Dikirimi Surat Kebangkrutan karena Gagal Bayar Pajak Rp 5,9 Triliun

Ekspresi mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak saat memberikan keterangan usai menjalani sidang di gedung Mahkamah Kuala Lumpur, Malaysia, 28 Juli 2020. Najib bersalah atas tujuh tuntutan terkait lima kasus dugaan korupsi dari perusahaan investasi milik negara 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. REUTERS/Lim Huey Teng

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak telah menerima surat pemberitahuan kebangkrutan karena gagal membayar pajak lebih dari US$ 400 juta atau sekitar Rp 5,9 triliun.

Najib Razak, yang kalah dalam pemilu Malaysia 2018, menghadapi puluhan dakwaan korupsi dan pencucian uang atas penyelewengan miliaran dolar AS dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), perusahaan negara Malaysia yang ia dirikan.

Ia membantah melakukan kesalahan dan pada hari Senin meluncurkan banding untuk hukuman penjara 12 tahun dalam kasus terkait 1MDB.

Tahun lalu, pengadilan Malaysia memerintahkan Najib untuk menyelesaikan 1,69 miliar ringgit (Rp 5,9 triliun) pajak yang belum dibayar, yang terakumulasi antara 2011 dan 2017 saat dia masih menjabat, termasuk denda dan bunga, dikutip dari Reuters, 7 April 2021.

Dalam tulisan di Facebook Selasa malam, Najib mengatakan pejabat dari Inland Revenue Board, dewan pendapatan negara yang bertugas menarik pajak, telah mengeluarkan pemberitahuan kebangkrutan kepadanya atas tagihan pajak yang belum dibayar pada hari Senin, tak lama setelah sidang bandingnya.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak setibanya di gedung Mahkamah Kuala Lumpur, untuk menjalani sidang vonis, di Malaysia, 28 Juli 2020. REUTERS/Lim Huey Teng

Najib Razak mengatakan dia yakin waktu pemberitahuan itu terkait dengan keputusan bulan lalu oleh partai politiknya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), untuk berhenti berkoalisi dengan pemerintah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam pemilu mendatang.

Jika dinyatakan bangkrut, Najib mengatakan akan kehilangan kursinya sebagai anggota parlemen dan tidak akan bisa mencalonkan diri dalam pemilu Malaysia.

"Saya tidak akan tunduk pada individu yang menyalahgunakan hukum negara ini untuk menindas saya atas dasar politik dan keserakahan untuk mempertahankan kekuasaan," kata Najib.

Ia juga mengatakan telah meminta pengacaranya untuk mendapatkan perintah penangguhan penyitaan dalam pemberitahuan tersebut.

Kantor Muhyiddin tidak segera menanggapi permintaan komentar. Seorang juru bicara dari dewan pendapatan negara menolak berkomentar.

Baca juga: Pengadilan Malaysia Menggelar Sidang Pledoi Najib Razak

UMNO kembali berkuasa tahun lalu sebagai bagian dari koalisi yang menominasikan Muhyiddin menjadi perdana menteri, setelah pemerintah koalisi sebelumnya yang dipimpin oleh pemimpin veteran Mahathir Mohamad bubar.

Terlepas dari tuduhan terhadapnya, dan meskipun dia tidak lagi memimpin UMNO, Najib Razak masih memiliki popularitas yang tinggi dan sangat aktif di media sosial, terutama di Facebook di mana dia memiliki lebih dari 4 juta pengikut, lebih banyak daripada politisi Malaysia lainnya.

REUTERS






DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

2 jam lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

3 jam lalu

Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

Kementerian Kesehatan Malaysia mengeluarkan kebijakan baru tidak lagi mewajibkan penumpang menggunakan masker dalam pesawat terbang.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

6 jam lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

2 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

2 hari lalu

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Sumatera Barat Siap Sambut Kembali Wisatawan Malaysia Mulai 1 Oktober

2 hari lalu

Sumatera Barat Siap Sambut Kembali Wisatawan Malaysia Mulai 1 Oktober

Pemerintah setempat akan menyambut kedatangan wisatawan asing ke SUmatera Barat dengan kesenian daerah saat hari pertama pembukaan.


Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan TKI Ilegal, Diduga Ada Peran Cukong Malaysia

2 hari lalu

Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan TKI Ilegal, Diduga Ada Peran Cukong Malaysia

Polda Kepri berhasil menyelamatkan tujuh orang korban Tenaga Kerja Indonesia atau TKI Ilegal yang akan dikirim ke Malaysia.


Komika, Dr. Jason Leong Bikin Pertunjukan Percobaan Sebelum Tampil di Panggung Sebenarnya

2 hari lalu

Komika, Dr. Jason Leong Bikin Pertunjukan Percobaan Sebelum Tampil di Panggung Sebenarnya

Komika Malaysia, dr. Jason Leong mengungkapkan, ia pernah gagal melawak ketika tak ada satupun penonton yang tertawa.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

2 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Pelajar dan Pekerja Indonesia Keluhkan Sulitnya Masuk Malaysia

3 hari lalu

Pelajar dan Pekerja Indonesia Keluhkan Sulitnya Masuk Malaysia

Pelajar dan pekerja migran Indonesia mempertanyakan sulitnya mendapatkan entry permit masuk Malaysia khususnya setelah pembatasan Covid-19 dicabut