Turki Tahan 10 Purnawirawan Laksamana karena Kritik Rencana Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Turki pada Senin menahan 10 purnawirawan laksamana setelah 104 pensiunan perwira angkatan lain menandatangani deklarasi bersama mengkritik pernyataan Ketua Parlemen Mustafa Sentop perihal Konvensi Montreux.

Penahanan 10 pensiunan laksamana ini telah dilayangkan oleh Ketua Kejaksaan Ankara, menurut surat kabar Hurriyet Daily News, 5 April 2021.

Jaksa juga memerintahkan empat tersangka lainnya untuk melapor ke polisi Ankara dalam waktu tiga hari, memilih untuk tidak menahan mereka karena usia mereka.

Para mantan pemimpin militer senior dituduh menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk menyingkirkan tatanan konstitusional, lapor televisi NTV, dikutip dari Al Jazeera.

Penahanan itu terjadi sehari setelah surat terbuka yang ditandatangani oleh 104 purnawirawan laksamana dikecam oleh kantor kepresidenan, yang mengatakan langkah itu mengingatkan pada masa kudeta masa lalu Turki.

Ke-14 tersangka diyakini telah mengatur deklarasi tersebut. Jaksa penuntut meluncurkan penyelidikan pada Ahad terhadap mantan perwira tinggi angkatan laut atas dugaan untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan mengganggu ketertiban konstitusional.

Bulan lalu Ankara menyetujui rencana untuk mengembangkan kanal pengiriman di Istanbul, sebanding dengan kanal Panama atau Suez, yang otomatis akan membuka perdebatan tentang Konvensi Montreux 1936.

Proyek Kanal Istanbul ini memiliki panjang 45 kilometer dan lebar 400 meter untuk menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara. Istanbulrealestate

Kanal Istanbul adalah rencana ambisius yang disebut Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai "proyek gila", yang telah membuatnya membangun bandara, jembatan, jalan, dan terowongan baru selama 18 tahun kekuasaannya.

Dalam surat mantan perwira angkatan laut yang dirilis Sabtu malam, para pensiunan laksamana mengaku khawatir untuk memperdebatkan kembali perjanjian Montreux, menyebutnya sebagai kesepakatan yang "paling melindungi kepentingan Turki".

Konvensi Montreux menjamin perjalanan bebas kapal sipil melalui selat Bosphorus dan Dardanelles di masa damai dan perang. Pakta ini juga mengatur penggunaan selat oleh kapal militer dari negara non-Laut Hitam, Al Jazeera melaporkan.

Jalur air antara Eropa dan Asia melalui dua selat di Turki tersumbat oleh lalu lintas maritim dan telah mengalami beberapa kecelakaan pengiriman dalam beberapa tahun terakhir.

"Mereka (para laksamana) harus tahu bahwa bangsa kita yang terhormat dan perwakilannya tidak akan pernah membiarkan mentalitas ini," kata juru bicara kepresidenan Ibrahim Kalin di Twitter.

Kementerian pertahanan Turki mengatakan deklarasi itu "tidak memiliki tujuan selain merusak demokrasi kita".

Militer, yang telah lama menganggap dirinya sebagai penjamin konstitusi sekuler negara, melakukan tiga kudeta antara 1960 dan 1980. Pada 2016, kudeta yang gagal menyebabkan lebih dari 250 tewas.

Deklarasi tersebut menuai reaksi keras dari pemerintah dan pejabat. Angkatan Bersenjata Turki tidak dapat digunakan sebagai kendaraan untuk ambisi seseorang atau orang yang tidak memiliki tugas dan tanggung jawab, kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan.

"Deklarasi tersebut hanya akan berdampak negatif terhadap moral dan motivasi stafnya serta membuat musuh senang," kata kementerian pertahanan dan menekankan bahwa menerbitkan deklarasi semacam itu "tidak akan menghasilkan apa pun selain merusak demokrasi kita."

Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu mengatakan para laksamana tidak boleh menggunakan pangkat dan jabatan mereka sebagai sarana untuk mendorong retorika politik mereka.

Baca juga: Simalakama Kanal Istanbul, Proyek Ambisi Erdogan

Deklarasi purnawirawan laksamana dari Angkatan Laut Turki mengecam pemerintah karena membuka jalan bagi perdebatan tentang kemungkinan penarikan diri dari Konvensi Montreux.

"Jika tidak, Republik Turki mungkin dapat menghadapi peristiwa, risiko, dan ancaman paling berbahaya, yang merupakan contoh dalam sejarah," kata deklarasi tersebut.

Dilaporkan Hurriyet, kisruh dengan pensiunan laksamana dimulai pada akhir Maret, ketika entop menjelaskan kepada stasiun televisi HaberTürk pada 24 Maret tentang keputusan Turki untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul.

Wartawan itu bertanya, "Bagaimana jika suatu hari presiden berkata 'Saya menarik diri dari Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia, saya tidak mengakui Montreux, saya membubarkannya?'"

"Dia bisa. Tidak hanya presiden kita, tetapi Jerman, AS, atau Prancis juga dapat melakukannya. Tapi ada perbedaan antara mungkin dan memungkinan," jawab entop dalam acara tersebut.

entop pada 30 Maret, menegaskan kembali bahwa berhenti dari perjanjian internasional, seperti Konvensi Montreux, bukanlah agenda Turki.

HURRIYET | AL JAZEERA