Cina dan Rusia Dukung Inisiatif RI Gelar KTT ASEAN untuk Atasi Krisis Myanmar

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers soal Myanmar. dok. Kemenlu RI

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers soal Myanmar. dok. Kemenlu RI

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina dan Rusia mendukung inisiatif Indonesia mengadakan KTT ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar, kata Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pada Jumat.

    Presiden RI Joko Widodo telah mendesak dialog agar krisis di Myanmar bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi. Presiden Jokowi, Jumat pekan lalu mengatakan, ia meminta Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN saat ini, agar menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar.

    "Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, memiliki kekhawatiran yang sama terhadap perkembangan situasi dan tidak ingin melihat rakyat Myanmar menderita," kata Retno L. P. Marsudi pada konferensi pers virtual pada Jumat, 2 April 2021, saat lawatan ke Cina bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

    Pemerintah Cina, kata Retno Marsudi, juga menginginkan agar masalah di Myanmar bisa diselesaikan dengan dialog dan menyerukan kekerasan dihentikan.

    "RRC memberikan dukungan ASEAN untuk menyelesaikan krisis, termasuk mendukung inisiatif Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik Myanmar dengan KTT ASEAN," tutur Retno Marsudi.

    Dua hari sebelumnya Menlu RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengadakan pembicaraan perihal situasi Myanmar dan mendukung KTT ASEAN.

    Seorang pria memberi salam tiga jari saat melewati ban yang terbakar saat memprotes kudeta militer, di Mandalay, Myanmar 1 April 2021. [REUTERS / Stringer]

    Negara anggota ASEAN lazimnya tidak mencampuri urusan internal politik dalam negeri masing-masing anggota berdasarkan komitmen yang tercantum di Piagam ASEAN, tetapi penindasan yang semakin berdarah semakin membuat negara-negara Asia Tenggara khawatir.

    Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan yang terbaru Thailand telah menyerukan diakhirinya kekerasan.

    Thailand yang awalnya diam terhadap kudeta Myanmar, kini semakin mengeraskan retorikanya menentang tindakan brutal aparat keamanan junta, ketika konflik berpotensi menyebar ke perbatasan Thailand setelah junta membombardir desa-desa perbatasan.

    Beberapa menteri luar negeri Asia Tenggara telah bertemu secara terpisah minggu ini dengan mitranya dari Cina, yang merupakan salah satu dari sedikit negara yang dapat mempengaruhi jenderal Myanmar.

    Baca juga: Gerilya Retno Marsudi Bantu Penyelesaian Konflik Myanmar

    Dilaporkan Reuters, dalam transkrip wawancara pada Kamis malam, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan dia khawatir dan terkejut atas kekerasan yang semakin parah di Myanmar.

    Pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan empat sekutunya telah didakwa melanggar undang-undang pembocoran rahasia negara era kolonial, kata pengacaranya pada Kamis. Dakwaan tambahan ini adalah dakwaan paling serius yang diajukan terhadapnya dan pelanggaran ini dapat dihukum hingga 14 tahun penjara.

    Hingga Jumat, 2 April 2021, sekitar 543 orang telah tewas dalam gerakan pembangkangan sipil menentang junta militer, menurut kelompok advokasi Association for Political Prisoners (AAPP), kelompok yang melacak korban dan orang yang ditahan sejak kudeta. Junta militer Myanmar berulang kali mengatakan mereka yang tewas adalah orang yang telah memicu kekerasan.

    TEMPO | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.