TEMPO.CO, Jakarta - Utusan khusus untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa pertumpahan darah di negeri seribu pagoda itu akan semakin parah. Hal tersebut berkaca pada fakta bahwa jumlah korban jiwa terus bertambah tiap harinya. Jika tidak ingin pertumpahan darah tersebut kian parah, Burgener menyarankan komunitas internasional untuk segera mengintervensi situasi di Myanmar.
"Bayangkan bagaimana sejarah akan mengingat hal ini jika kita tidak melakukan apapun? Saya harap kalian semua bisa bertindak bersama, mengesampingkan perbedaan, untuk menghindari kemungkinan terburuk," ujar Burgener, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 31 Maret 2021.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Burgener dalam rapat DK PBB yang secara spesifik membahas situasi di Myanmar. Ketika rapat dimulai, kurang lebih sudah ada 520 warga yang nyawanya melayang akibat situasi kudeta yang berlangsung sejak 1 Februari lalu. Beberapa di antaranya adalah anak-anak.
Sebelumnya rapat DK PBB digelar, duta besar Myanmar Kyaw Moe Tun telah mengirimkan surat ke Sekjen Antonio Guterres, memohon agar rapat berujung pada "keputusan efektif tanpa penundaan apapun". Ia berkata, warga di Myanmar dalam kondisi membutuhkan pertolongan dan mereka tidak bisa terus-terusan menjadi target pembantaian junta militer.
Beberapa hal yang diminta oleh Kyaw Moe Tun ke PBB mulai dari perlindungan terhadap warga Myanmar dari aksi militer, larangan terbang untuk menghindari serangan udara, embargo persenjataan, hingga pembekuan aset milik junta militer. Menurutnya, hal itu akan mampu mendesak Militer Myanmar untuk menghentikan atau mengkaji kembali aksinya.
Penduduk desa yang melarikan diri dari Negara Bagian Karen difoto di lokasi tak dikenal 28 Maret 2021 dalam gambar yang diperoleh dari media sosial ini. [Karen Teacher Working Group melalui REUTERS]
Sayangnya, rapat DK PBB pada Rabu malam berakhir tanpa hasil yang konklusif. Tidak ada "keputusan efektif tanpa penundaan" ataupun sikap agresif seperti yang diminta oleh Kyaw Moe Tun.
Menurut laporan CNN, 15 anggota DK PBB condong ke resolusi berupa "Press Element". Dengan Elemen itu, DK PBB bisa mendesak Militer Myanmar untuk menahan aksinya terhadap warga. Namun, ada kekhawatiran hal tersebut kurang efektif mengingat Militer Myanmar pun bergeming atas sanksi-sanksi dari berbagai negara.
Duta besar Cina untuk PBB, Zhang Jun, menyatakan bahwa negaranya mengecam apa yang terjadi di Myanmar. Namun, kata ia, Cina mendukung langkah diplomatis dibandingkan intervensi yang bersifat militeristik. Ia meminta komunitas internasional untuk meningkatkan langkah diplomatis demi menyamakan sikap dan memperkuat tekanan ke junta militer.
"Langkah-langkah yang sifatnya koersif atau sanksi hanya akan memperburuk situasi di Myanmar," ujar Zhang Jun, mengomentari berbagai opsi untuk menindak situasi di Myanmar.
Baca juga: Jumlah Korban Jiwa Selama Kudeta Myanmar Capai 520 Orang
ISTMAN MP | CNN
