Tekan Junta Untuk Akhiri Kudeta, Ini Negara yang Hukum Militer Myanmar

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Myanmar berjalan di sepanjang jalan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

    Tentara Myanmar berjalan di sepanjang jalan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

    TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai negara memiliki cara berbeda-beda untuk mengakhiri kudeta Myanmar. Namun, sejauh ini, mayoritas anggota komunitas internasional melakukannya dengan memberikan sanksi ekonomi dan personal. Beberapa yang melakukannya adalah Amerika, Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan masih banyak lagi.

    Sanksi-sanksi dari mereka terus bertambah seiring dengan berjalannya kudeta Myanmar yang dimulai pada 1 Februari lalu. Selain semakin tegas, juga menyasar semakin banyak pihak yang terlibat dalam kudeta Myanmar. Berikut beberapa negara atau organisasi yang memberikan sanksi ke Myanmar:

    1. Amerika
    Sepuluh hari setelah kudeta Myanmar dimulai, administrasi Presiden Amerika Joe Biden langsung mengeluarkan sanksi baru untuk Militer Myanmar. Sanksi tersebut membekukan US$1 miliar aset Myanmar di Bank Sentral Amerika. Pembekuan yang dilakukan via New York Fed itu berlangsung tepat saat Militer Myanmar berusaha menariknya.

    Setelah membekukan aset Myanmar, Amerika kemudian menyasar para pejabat junta militer. Total ada 12 pejabat militer yang mendapat sanksi dari Amerika pada Februari lalu. Sanksi tersebut dipertegas dengan pelarangan aktivitas dagang untuk perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Militer Myanmar. Tak lama setelahnya, anak dari otak Kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing, beserta perusahaannya juga ikut dikenai sanksi.

    Perkembangan terbaru, Pemerintah Amerika menerbitkan sanksi untuk dua pejabat dan dua unit militer milik junta Myanmar. Mereka adalah Than Hlaing, Aung Soe, Divisi Infantri Ringan 77, dan Divisi Infantri Ringan 33. Keempatnya berada di belakang pembantain warga di dua kota terbesar Myanmar, Yangon serta Mandalay.

    Sebagai catatan, sanksi-sanksi tersebut bukan yang pertama bagi Amerika. Di tahun 2017, mereka juga memberikan sanksi kepada Militer Myanmar, termasuk ke Min Aung Hlaing, atas krisis Rohingya.

    Para pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan petugas keamanan di tengah aksi protes anti-kudeta di Hlaing Township di Yangon, Myanmar, 17 Maret 2021. REUTERS/Stringer

    2. Uni Eropa
    Senin Kemarin, para menteri luar negeri Uni Eropa memberi sanksi terhadap 11 individu yang terlibat atau bertanggung jawab atas kudeta Myanmar. Sanksi yang diberikan berupa pembekuan aset dan larangan berkunjung ke Eropa.

    Beberapa individu yang terkena sanksi Uni Eropa adalah Min Aung Hlaing serta Myint Swe. Min Aung Hlaing, seperti disebutkan sebelumnya, adalah panglima militer sementara Myint Swe adalah pejabat militer yang diangkat sebagai pelaksana tugas Presiden Myanmar.

    Uni Eropa menyatakan, sanksi tersebut baru awal. Mereka tidak menutup kemungkinan memperkuatnya dengan melarang entitas bisnis dan investor di Eropa untuk berbisnis dengan perusahaan-perusahaan milik Militer Myanmar.

    Sebelumnya, Uni Eropa sudah mengembargo perdagangan senjata dengan Myanmar berkaitan dengan krisis Rohingya.

    3. Inggris
    Pada 13 Februari, Inggris menerbitkan sanksi untuk tiga pejabat militer Myanmar. Sanksi itu berupa pembekuan aset serta larang berkunjunga ke Inggris. Selain itu, Inggris juga membatasi pengiriman bantuan ke Myanmar untuk mencegah kemungkinan nyasar ke junta militer.

    Pengunjuk rasa anti-kudeta militer membuat barikade saat mereka terlibat bentrok dengan pasukan keamanan di Jembatan Bayint Naung di Mayangone, Yangon, Myanmar, 16 Maret 2021. Hingga kini sudah sekitar 200 demonstran yang tewas akibat kekerasan dari militer Myanmar. REUTERS/Stringer

    4. Kanada
    Di hari yang sama dengan Inggris, Kanada memasukkan sembilan pejabat Militer Myanmar ke dalam daftar hitam. Efeknya sama, kesembilannya tidak bisa lagi bertransaksi dengan entitas apapun di Kanada serta dilarang berkunjung ke sana.

    5. Selandia Baru
    Pekan lalu, Selandia Baru mengumumkan bahwa mereka telah menahan segala komunikasi tingkat tinggi dengan Myanmar. Selain itu, mereka juga melarang pejabat Militer Myanmar untuk berkunjung ke Selandia Baru.

    6. Australia
    Pada 7 Maret, Australia menyatakan telah membekukan segala bentuk kerjasama dengan Militer Myanmar. Selain itu, segala bantuan untuk mereka telah dialihkan sebagai bantuan kemanusiaan ke organisasi-organisasi kemanusiaan.

    Baca juga: Tingkatkan Tekanan, Amerika Beri Sanksi Baru ke Militer Myanmar

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.