Hanya Satu Perempuan Afganistan yang Ikut Delegasi KTT Perdamaian Afganistan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan tingkat tinggi untuk perdamaian Afganistan hanya diikuti oleh seorang perempuan Afganistan, menimbulkan pertanyaan tentang nasib hak perempuan Afganistan pasca-perdamaian.

Adalah Habiba Sarabi, seorang advokat HAM dan politisi, satu-satunya perempuan dari 12 anggota delegasi pemerintah Afganistan dalam pertemuan di Moskow pada Kamis. Sementara Taliban mengirim 10 orang delegasi tanpa satu pun perempuan.

Pada Kamis, Sarabi berpidato di depan meja bundar besar dengan para kolega pria di sebuah aula hotel Moskow, menyerukan gencatan senjata.

"Mengapa (saya) menjadi satu-satunya perempuan di ruangan itu? Kalau kami tidak menjadi bagian dari perang, setidaknya kami pasti bisa berkontribusi untuk perdamaian," katanya, menurut twit dari sesama negosiator yang dia bagikan, dikutip dari Reuters, 19 Maret 2021.

"Lima puluh satu persen orang tidak boleh diabaikan," katanya.

Dengan hanya enam minggu tersisa sebelum tenggat waktu bagi pasukan asing untuk mundur dari Afganistan, Shaharazad Akbar, yang memimpin Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afganistan, mengatakan bahwa tidak dapat diterima jika hanya satu perempuan yang menghadiri pertemuan tersebut.

Itu juga merupakan tanda yang mengkhawatirkan untuk masa depan Afganistan, katanya.

Para pejabat, termasuk mantan Presiden Afganistan Hamid Karzai dan wakil pemimpin dan negosiator Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar, menghadiri konferensi perdamaian Afganistan di Moskow, Rusia 18 Maret 2021. [Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS]

KTT Moskow adalah awal dari serangkaian pertemuan internasional yang mencerminkan pergeseran fokus oleh Amerika Serikat, karena batas waktu 1 Mei untuk penarikan pasukan AS dan asing lainnya semakin dekat, dan negosiasi antara pemerintah dan Taliban di Doha telah terhenti.

Para diplomat mengatakan AS menginginkan dukungan dari kekuatan regional untuk mendorong Afganistan membentuk pemerintahan pembagian kekuasaan. Pada pembicaraan di Moskow, Amerika Serikat bergabung dengan Rusia, Cina dan Pakistan untuk menyerukan gencatan senjata di Afganistan.

Aktivis hak-hak perempuan khawatir bahwa perubahan itu akan semakin melemahkan peran segelintir perempuan yang terlibat dalam proses perdamaian, yang berpihak pada tokoh politik laki-laki secara tradisional.

Dalam banyak kasus, kekuatan regional berutang pengaruhnya di Afganistan pada hubungan dengan panglima perang yang memegang kekuasaan selama empat dekade konflik, yang semuanya laki-laki.

"Sejumlah kolega kami di komunitas internasional akan menjadi...pemimpin yang sama, yang memerintah Afganistan dua puluh tahun lalu," kata Fauzia Koofi, salah satu dari empat negosiator perempuan di antara 42 yang mewakili pihak Afganistan di Doha.

Baca juga: Larangan Menyanyi Siswi Sekolah Mengancam Hak Perempuan Afganistan

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington berharap ada lebih dari satu perempuan di delegasi Moskow. Amerika Serikat akan mengadvokasi partisipasi perempuan dalam KTT selanjutnya.

"Perempuan, anak perempuan, dan kelompok minoritas di Afganistan telah membuat keuntungan luar biasa...dan mempertahankan keuntungan itu adalah prioritas tinggi untuk pemerintahan Biden," kata juru bicara itu.

Seorang juru bicara istana kepresidenan Afganistan tidak berkomentar terkait minimnya keterlibatan perempuan di KTT Moskow.

Selama menguasai pemerintahan 1996-2001, Taliban menegakkan interpretasi hukum Islam yang paling keras, termasuk terhadap hak-hak perempuan di dunia. Perempuan diharuskan untuk menutupi tubuh dan wajah mereka dengan burqa, dan dilarang mengikuti pendidikan resmi atau bekerja, atau meninggalkan rumah tanpa kerabat laki-laki.
Taliban mengatakan mereka telah berubah tetapi banyak perempuan Afganistan tetap skeptis.

Sejak Taliban digulingkan dari kekuasaan pada 2001 oleh serangan udara AS, komunitas internasional telah mengucurkan miliaran dolar AS untuk pembangunan Afganistan. Keuntungan bagi perempuan dan anak perempuan Afganistan dalam akses ke pendidikan dan kehidupan publik berulang kali disebut-sebut sebagai salah satu keberhasilan besar dari keterlibatan asing selama dua dekade terakhir.

REUTERS