Kudeta Myanmar Masih Berlanjut, Ini 5 Hal yang Perlu Diketahui

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Orang-orang menarik Shell Ye Win (24) yang ditembak saat pasukan keamanan dalam aksi protes anti-kudeta di Mandalay, Myanmar, 14 Maret 2021. REUTERS/Stringer

    Orang-orang menarik Shell Ye Win (24) yang ditembak saat pasukan keamanan dalam aksi protes anti-kudeta di Mandalay, Myanmar, 14 Maret 2021. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Kudeta di Myanmar sudah berlangsung selama sebulan lebih. Dalam periode tersebut, berbagai hal terjadi mulai dari penangkapan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, pemblokiran internet, hingga pembunuhan demonstran oleh Militer Myanmar. Tak mengherankan, per berita ini ditulis, berbagai negara mengecam apa yang terjadi di Myanmar dan menyiapkan sanksi.

    Militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing bergeming. Meski sudah diancam, mereka tetap melanjutkan kudeta dan mengklaim akan menghentikannya begitu pemilu baru digelar. Pemilu itu untuk menggantikan hasil pemilu tahun lalu yang memenangkan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD). Perihal kapan akan digelar, masih misteri hingga sekarang.

    Berikut adalah beberapa keterangan soal kudeta Myanmar yang akan membantu untuk memahami apa yang terjadi di sana:

    1. Kenapa Militer Myanmar Melakukan Kudeta?
    Seperti disampaikan sebelumnya, Militer Myanmar tidak menerima kekalahannya di Pemilu 2020. Partai afiliasinya. Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), kalah telak dari NLD yang menghapuskan harapan para pendukungnya untuk memiliki presiden berlatar militer secara demokratis.

    Militer Myanmar menganggap NLD telah bermain curang hingga bisa menang begitu telak dari USDP. Mereka mengklaim ada 10,5 juta surat suara fiktif dalam Pemilu 2020. Namun, mereka tidak bisa memberikan bukti. Alhasil, tuduhan itu tidak ditindaklanjuti oleh Komite Penyelenggara Myanmar. Tidak terima, Militer Myanmar membalas dengan kudeta.

    Menurut analis, Kudeta Myanmar terjadi bukan karena alasan kecurangan, tetapi lebih ke upaya Militer Myanmar yang ingin mempertahankan pengaruhnya. Jika USDP kalah dari NLD, maka mereka harus menunggu lima tahun lagi untuk kesempatan berikutnya.

    Sosok Min Aung Hlaing kembali disorot bersamaan dengan dugaan penindasan yang dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya pada 2017. Penyelidik PBB mengatakan operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas dan dilakukan dengan niat genosida. REUTERS/Ann Wang


    2. Kenapa Warga Myanmar Melawan?

    Kudeta Myanmar diawali dengan penangkapan para pejabat negara. Dua di antaranya adalah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint. Selain itu, Militer Myanmar juga membubarkan kabinet, membubarkan parlemen, dan memperkarakan Komite Penyelenggara Pemilu.

    Warga Myanmar tidak bisa menerima hal tersebut. Menurut mereka, NLD telah dipilih secara demokratis untuk menjadi partai penguasa. Oleh karenanya, mereka menuntut kudeta diakhiri, tahanan politik dibebaskan, dan demokrasi dikembalikan. Militer Myanmar bergeming.

    Untuk merespon Militer Myanmar yang tak terpengaruh, Warga Myanmar mulai melakukan berbagai aksi protes. Awalnya hanya aksi memukul perkakas dapur yang merupakan ritual pengusiran roh jahat. Belakangan, perlawanan berkembang menjadi unjuk rasa dan mogok kerja.

    3. Bagaimana Militer Myanmar Merespon Perlawanan Warga?
    Militer Myanmar mengaku tidak menduga perlawanan dari warga kian keras. Oleh karenanya, mereka mengklaim terpaksa bertindak keras terhadap mereka.

    Awalnya Militer Myanmar hanya menertibkan perlawanan warga dengan menembakkan water canon, gas air mata, serta bom asap. Belakangan, Militer Myanmar mulai menggunakan senapan untuk memukul mundur perlawanan warga. Per berita ini ditulis, jumlah korban jiwa selama kudeta Myanmar mencapai 149 orang menurut data PBB.

    Selain membunuh ratusan warga, Militer Myanmar juga melakukan penangkapan besar-besaran. Total sudah lebih dari 2000 orang yang ditangkap. Mereka terdiri atas aktivis, jurnalis, petugas medis, politisi, hingga pejabat negara. Anehnya, Militer Myanmar mengklaim mereka menggunakan pendekatan yang relatif halus dibandingkan negara lain.

    Tentara Myanmar berjalan di sepanjang jalan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]


    4. Di Mana Aung San Suu Kyi?

    Keberadaan Aung San Suu Kyi, sejak ditangkap/ diculik pada 1 Februari lalu, belum diketahui. Beredar kabar ia ditahan di rumahnya walaupun hal tersebut sulit dikonfirmasi karena pengacaranya pun dilarang menemuinya oleh Militer Myanmar.

    Adapun Militer Myanmar memperkarakan Aung San Suu Kyi dengan empat hal yang bisa berujung pada waktu penjara yang begitu lama. Keempatnya berkaitan dengan impor ilegal, pelanggaran hukum bencana alam, penyebaran informasi menyesatkan, serta korupsi.

    Kasus korupsi merupakan jeratan yang terbaru. Militer Myanmar menyebut Aung San Suu Kyi telah menerima suap senilai US$600 ribu dan emas untuk kepentingan pribadinya. Pengacara Aung San Suu Kyi membantah hal tersebut, menyebutnya sebagai karangan Militer Myanmar.



    5. Apa Respon Komunitas Internasional?
    Komunitas internasional mengecam kudeta Myanmar. Namun, tidak semuanya melanjutkan kecaman tersebut dengan tindakan tegas. ASEAN, misalnya, terjebak pada langkah diplomasi karena Piagam ASEAN mengatur negara-negara anggotanya tidak boleh mengintervensi situasi atau krisis negara lain.

    Di PBB, 15 negara anggotanya secara tegas mendorong adanya sanksi multilateral terhadap Militer Myanmar karena telah menggunakan kekerasan untuk merespon demonstrasi damai warga. Namun, upaya itu ditentang oleh Cina, Rusia, dan Vietnam yang menyebutnya sebagai langkah intervensi. Mereka bahkan ogah menyebut situasi di Myanmar sebagai "Kudeta".

    Sementara itu, Amerika, Inggris, dan Uni Eropa bergantian memberikan sanksi ke Myanmar. Awalnya, mereka hanya memberikan sanksi ekonomi dan personal ke pejabat-pejabat Militer Myanmar. Sekarang, mereka meningkatkannya dengan ikut menyasar bisnis-binis yang menjadi kantong uang Militer Myanmar.

    Myanmar berharap komunitas internasional tidak berhenti pada kata-kata, tetapi langkah aktif untuk mengakhiri kudeta. Mereka bahkan menyindir PBB yang seharusnya menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan. "Respon DK PBB tidak memenuhi ekspektasi kami," ujar Dubes Myanmar Kyaw Moe Tun.

    Baca juga: Kepentingan jadi Taruhan, Cina Dalam Posisi Sulit Terkait Myanmar

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.