Korea Selatan Tahan Kerjasama Pertahanan Dengan Myanmar

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang perempuan menunjukkan salam tiga jari selama protes menentang kudeta militer di Naypyitaw, Myanmar, 8 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

    Seorang perempuan menunjukkan salam tiga jari selama protes menentang kudeta militer di Naypyitaw, Myanmar, 8 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Korea Selatan menahan kerjasama pertahanan dengan Myanmar untuk merespon kudeta yang berlangsung di sana. Hal tersebut meliputi penundaan pertukaran pertahanan hingga pemblokiran ekspor persenjataan ke Myanmar.

    Langkah Korea Selatan tersebut menjadi langkah tegas terbaru dari negara-negara di Asia. Selama ini, negara-negara di Asia relatif diplomatis dalam mengecam kudeta yang berlangsung di Myanmar. Adapun Pemerintah Korea Selatan menyatakan pihaknya juga akan memberikan hukuman di luar sektor pertahanan.

    "Kami juga akan membatasi ekspor produk-produk strategis ke Myanmar, menimbang kembali pemberian dana bantuan pembangunan, serta memberikan perlindungan terhadap warga Myanmar di Korea Selatan hingga situasi di kampung halaman mereka mereda," ujar Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 12 Maret 2021.

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menjelaskan, langkah tegas akhirnya mereka ambil karena junta Militer Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan aksinya. Meski berbagai ancaman dan tekanan dari berbagai negara sudah diberikan, kata mereka, Militer Myanmar membandel.

    Situasi tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan terus menerus, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan khawatir akan makin banyak warga tewas atau ditangkap di sana.

    Menurut data investigasi terbaru dari PBB, kurang lebih ada 70 orang yang tewas sepanjang kudeta Myanmar. Selain itu, ada 2000 orang yang sudah tiangkap, terdiri atas aktivis, demonstran, politisi, hingga pejabat negara. Beberapa di antaranya adalah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

    "Meski ada desakan dari komunitas internasional, termasuk Korea Selatan, jumlah korban jiwa di Myanmar terus bertambah akibat aksi kekerasan Militer Myanmar," ujar Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

    Sebagai catatan, terakhir kali Korea Selatan melakukan ekspor pertahanan ke Myanmar terjadi di tahun 2019. Meski sudah setahun lebih tidak melakukan ekspor, Korea Selatan memiliki banyak proyek pembangunan di Myanmar menurut data dari International Aid Transparency Initiative.

    Proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan hajat hidup warga Myanmar kemungkinan besar akan dipertahankan, begitu pula dengan bantuan kemanusiaan. Walau begitu, Pemerintah Korea Selatan belum memberikan detil lengkap soal proyek-proyek pembangunan mana saja yang berpotensi dikaji ulang.

    Baca juga: PBB: Korban Meninggal Selama Kudeta Myanmar Capai 70 Orang

    ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.