Larangan Menyanyi Siswi Sekolah Mengancam Hak Perempuan Afganistan

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah gadis Afganistan berseragam pulang sekolah di tahun 1960. Pada masa itu, baik perempuan dan lelaki diperbolehkan menempuh pendidikan hingga ke bangku kuliah. Dailymail.co.uk/Dr Bill Podlich

    Sejumlah gadis Afganistan berseragam pulang sekolah di tahun 1960. Pada masa itu, baik perempuan dan lelaki diperbolehkan menempuh pendidikan hingga ke bangku kuliah. Dailymail.co.uk/Dr Bill Podlich

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Inggris dan Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afganistan (AIHRC) mengecam keputusan kementerian pendidikan Afganistan yang melarang siswi sekolah usia 12 tahun ke atas menyanyi di depan umum.

    Dekrit Kementerian Pendidikan Afganistan ini tertera dalam sebuah surat yang bocor ke media pada hari Rabu, menurut laporan Al Jazeera, yang berisi siswa perempuan di atas usia 12 tahun tidak akan lagi diizinkan untuk bernyanyi dalam upacara publik kecuali jika acara tersebut semuanya dihadiri perempuan. Kementerian juga memutuskan siswa perempuan tidak akan diajar oleh guru musik laki-laki.

    Najiba Arian, juru bicara Kementerian Pendidikan Afganistan, membenarkan larangan kepada media Afganistan, TOLONews, dengan mengatakan keputusan itu berlaku untuk semua 34 provinsi Afganistan.

    "Keputusan tersebut diambil setelah adanya keluhan dari keluarga atas beban belajar yang tinggi di pundak para siswa di sekolah menengah dan sekolah menengah atas," kata Arian.

    Namun, kementerian tidak menjelaskan mengapa larangan tersebut hanya berlaku untuk anak perempuan atau mengapa acara yang semua perempuan dikecualikan.

    "Semua anak laki-laki dan perempuan dapat menggunakan hak mereka secara setara dan bebas di dalam hukum," kata AIHRC dalam pernyataan hari Rabu, dikutip dari TOLONews, 12 Maret 2021.

    Baca juga: Afghanistan Larang Siswi Berusia di Atas 12 Tahun Menyanyi di Acara Publik

    AIHRC mengatakan setiap pembatasan pada hak dan kebebasan anak bertentangan dengan prinsip umum hak asasi manusia, konvensi tentang hak-hak anak dan hukum nasional Afganistan, khususnya konstitusi dan hukum tentang perlindungan hak-hak anak.

    "Diharapkan setiap keputusan Kementerian Pendidikan yang menolak mengizinkan anak untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan program publik, untuk merayakan dan menyambut dalam rangka mendukung prinsip kebebasan, kesetaraan dan perlindungan untuk kepentingan tertinggi anak dan tidak mempromosikan diskriminasi gender," tegas AIHRC.

    Sementara pemerintah Inggris mengatakan sedang menyelidiki apakah pemerintah Afganistan telah melarang anak perempuan bernyanyi di sekolah yang didanai oleh yayasan dan badan amal Inggris.

    Inggris telah menggelontorkan puluhan juta poundsterling untuk pendidikan dan gaji pegawai pemerintah Afganistan dalam dua puluh tahun terakhir, dan telah membantu 300.000 anak perempuan agar bisa bersekolah dalam enam tahun terakhir.

    "Kami segera mencari klarifikasi dari Kementerian Pendidikan Afganistan mengenai laporan ini, dan implikasi potensial untuk pekerjaan pendidikan yang didanai Inggris," kata juru bicara Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri, dilaporkan The Telegraph.

    Larangan bernyanyi datang di tengah ketakutan di antara banyak perempuan Afganistan yang takut kebebasan mereka bisa hilang dalam penyelesaian damai dengan Taliban.

    Reuters melaporkan hak-hak perempuan telah meningkat secara dramatis di Afganistan sejak Taliban digulingkan pada 2001, dengan miliaran dolar AS dikucurkan ke negara itu untuk membantu menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan setara.

    Langkah Kementerian Pendidikan Afganistan telah memicu kekhawatiran bahwa dengan upaya Taliban untuk kembali ke kekuasaan formal, elemen masyarakat konservatif akan berani menuntut agar perempuan tetap di rumah.

    TOLO NEWS | AL JAZEERA | THE TELEGRAPH | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.