Amerika Kenakan Sanksi ke Dua Anak Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sosok Min Aung Hlaing kembali disorot bersamaan dengan dugaan penindasan yang dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya pada 2017. Penyelidik PBB mengatakan operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas dan dilakukan dengan niat genosida. REUTERS/Ann Wang

    Sosok Min Aung Hlaing kembali disorot bersamaan dengan dugaan penindasan yang dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya pada 2017. Penyelidik PBB mengatakan operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas dan dilakukan dengan niat genosida. REUTERS/Ann Wang

    TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat pada Rabu menjatuhkan sanksi kepada dua anak pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing dan enam perusahaan yang mereka kuasai sebagai respons kudeta 1 Februari dan pembunuhan para demonstran.

    Departemen Keuangan AS memasukkan Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon ke daftar hitam sanksi. Keduanya adalah putra dari panglima tertinggi Myanmar yang memimpin kudeta dan mengangkat dirinya sebagai kepala Dewan Administrasi Negara yang berkuasa.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan akan lebih banyak tindakan hukuman menyusul. Blinken mengutuk penahanan 1.700 orang lebih dan serangan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap pengunjuk rasa tak bersenjata, yang sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 53 orang.

    "Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang memicu kekerasan dan menekan keinginan rakyat," kata Blinken, dikutip dari Reuters, 11 Maret 2021.

    Junta militer telah menepis kecaman atas tindakannya, seperti yang terjadi pada periode pemerintahan militer sebelumnya ketika protes sipil ditekan paksa.

    Sanksi hari Rabu, yang terbaru dari serangkaian tindakan hukuman yang diambil oleh pemerintahan Joe Biden terhadap junta Myanmar atas kudeta militer, pada dasarnya membekukan semua aset AS dari mereka yang masuk daftar hitam dan umumnya melarang orang Amerika untuk berbisnis dengan mereka.

    Pengunjuk rasa lari dari polisi saat protes menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, 8 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

    Kelompok hak asasi manusia Justice for Myanmar mengatakan pada bulan Januari bahwa Min Aung Hlaing, yang telah menjadi panglima tertinggi sejak 2011, telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarganya, yang mendapat keuntungan dari akses mereka ke sumber daya negara dan impunitas total militer.

    Enam perusahaan Myanmar yang masuk daftar hitam AS termasuk A&M Mahar, yang dikendalikan oleh Aung Pyae Sone, putra sang jenderal. Justice for Myanmar mengatakan A&M menawarkan perusahaan farmasi asing akses ke pasar Myanmar dengan mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan Myanmar.

    Baca juga: Militer Myanmar Bayar Pelobi Rp 28 Miliar untuk Jelaskan Situasi yang Sebenarnya

    John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch, memuji langkah Departemen Keuangan AS yang secara langsung membekukan kekayaan Min Aung Hlaing, tetapi juga menyerukan tindakan yang lebih tegas.

    "Ini bukanlah tindakan hukuman yang kami yakini akan membawa perubahan perilaku. Kami merekomendasikan mereka untuk fokus pada aliran pendapatan yang sedang berlangsung yang jauh lebih besar, dan jika dipotong akan jauh lebih menyakitkan bagi militer sebagai sebuah institusi," kata Sifton, mengacu pada pendapatan minyak dan gas yang dihasilkan oleh proyek-proyek yang melibatkan perusahaan internasional.

    Amerika Serikat sejauh ini menahan diri dari menjatuhkan sanksi terhadap konglomerat militer Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), dua perusahaan yang digunakan oleh militer Myanmar untuk mengontrol sebagian besar ekonomi negara.

    REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.