TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pelobi Israel-Kanada yang disewa oleh junta militer Myanmar mengatakan pada hari Sabtu bahwa para jenderal ingin meninggalkan politik setelah kudeta dan berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dan menjauhkan diri dari Cina.
Ari Ben-Menashe, mantan pejabat intelijen militer Israel yang sebelumnya mewakili Robert Mugabe dari Zimbabwe dan penguasa militer Sudan, mengatakan para jenderal Myanmar juga ingin memulangkan Muslim Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan lebih dari 50 demonstran telah tewas sejak kudeta 1 Februari ketika militer menggulingkan dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan pemilihan pada November dengan telak.
Pada hari Jumat, seorang utusan khusus PBB mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan terhadap junta atas pembunuhan para pengunjuk rasa.
Dikutip dari Reuters, 7 Maret 2021, dalam wawancara telepon Ben-Menashe mengatakan dia dan perusahaannya Dickens & Madson Canada telah disewa oleh jenderal Myanmar untuk membantu berkomunikasi dengan Amerika Serikat dan negara lain yang dia katakan "salah paham" dengan mereka.
Dia mengatakan Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar sejak 2016, telah tumbuh terlalu dekat dengan Cina yang tidak disukai oleh para jenderal.
"Ada dorongan nyata untuk bergerak ke Barat dan Amerika Serikat daripada mencoba lebih dekat dengan Cina," kata Ben-Menashe. "Mereka tidak ingin menjadi boneka Cina."
Pemerintahan Presiden Joe Biden mengecam kudeta militer dan menjatuhkan sanksi pada tentara dan bisnis yang dikendalikan militer Myanmar. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar.
Ben-Menashe mengatakan dia berbicara dari Korea Selatan setelah kunjungan ke ibu kota Myanmar, Naypyidaw, di mana dia menandatangani perjanjian dengan menteri pertahanan junta Myanmar, Jenderal Mya Tun Oo. Ia mengatakan dirinya akan dibayar dengan biaya yang dirahasiakan jika sanksi terhadap militer dicabut.
Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar tidak berkomentar.
Tangkapan layar dari siaran televisi pemerintah Myanmar mulai 3 Februari 2021 menunjukkan Jenderal Min Aung Hlaing berbicara selama pertemuan. [MRTV / Handout melalui REUTERS]
Ben-Menashe mengatakan dia juga telah ditugaskan junta untuk menghubungi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk mencari dukungan atas rencana pemulangan Rohingya, minoritas Muslim. Ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri dari serangan militer pada 2016 dan 2017, di mana tentara membunuh, memperkosa perempuan dan membakar rumah, menurut misi pencari fakta PBB.
"Pada dasarnya mereka mencoba memberi mereka dana untuk memulangkan apa yang mereka sebut Bengali," kata Ben-Menashe, menggunakan istilah yang digunakan beberapa orang di Myanmar untuk Rohingya untuk menyiratkan bahwa mereka bukan dari negara tersebut.
Ratusan ribu orang telah melakukan protes di hampir setiap kota dan kota di Myanmar selama berminggu-minggu menuntut pembebasan Suu Kyi dan pengakuan atas hasil pemilu 8 November, yang menurut militer diwarnai kecurangan.
Ben-Menashe mengatakan junta militer dapat membuktikan pemungutan suara itu dicurangi, dan bahwa etnis minoritas telah dihalangi mencoblos, tetapi tidak memberikan bukti. Pengamat pemilu mengatakan tidak ada penyimpangan besar dalam pemilu.
Dia mengatakan bahwa dalam dua kunjungannya ke Myanmar sejak kudeta, gangguan tidak meluas dan gerakan protes tidak didukung oleh kebanyakan orang Myanmar.
Angel atau yang dikenal Kyal Sin, 19 tahun, berlindung sebelum ditembak di kepalanya saat pasukan Myanmar melepaskan tembakan untuk membubarkan demonstrasi anti-kudeta di Mandalay, Myanmar, 3 Maret 2021. Setidaknya enam orang tewas ketika pasukan keamanan Myanmar menembaki pengunjuk rasa pro-demokrasi. REUTERS/Stringer
Ben-Menashe juga mengatakan bahwa aparat kepolisian yang menangani protes, bukan militer, meskipun ada foto dan rekaman video tentara bersenjata di demonstrasi tersebut.
Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan melihat adanya perintah agar polisi dan tentara militer menembak mati pengunjuk rasa.
"Mereka menggunakan shotgun 12-gauge, mereka menggunakan senapan 38 mm, mereka menggunakan senapan semi-otomatis melawan pengunjuk rasa damai yang tidak menimbulkan ancaman bagi mereka," katanya, dikutip dari CNN.
Baca juga: Tentara Myanmar Menggeledah Rumah Warga di Yangon
Luka mematikan dan lubang peluru yang mengenai tubuh demonstran Myanmar, seperti yang terlihat dalam foto dan rincian percakapan dengan anggota keluarga korban, adalah sebagian bukti yang menunjukkan bahwa pasukan keamanan junta militer menembak untuk membunuh, kata Amnesty International.
"Semuanya menunjuk pada pasukan yang mengadopsi taktik tembak-menembak untuk menekan protes, dan dengan diamnya pemerintahan militer, ada konsensus yang berkembang bahwa ini telah disahkan oleh pemerintah," kata Deputi Direktur Regional untuk Riset Amnesty International, Emerlynne Gil, mengatakan pada Kamis.
Namun, Ben-Menashe berargumen bahwa junta militer adalah pihak yang paling tepat untuk mengawasi kembalinya demokrasi Myanmar setelah kudeta militer yang dilancarkannya, mengatakan para jenderal ingin sepenuhnya keluar dari politik, tetapi membutuhkan proses.
REUTERS
