TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Myanmar untuk PBB Tin Maung Naing, yang belum lama ini dilantik junta militer, memilih untuk mundur. Hal itu dipicu perebutan pos Dubes Myanmar di PBB antara junta militer dengan pemerintahan yang mereka gulingkan. Alhasil, Dubes Myanmar untuk PBB sebelumnya, Kyaw Moe Tun, kembali jadi pengisi definitif pos tersebut.
"Tin Maung Naing telah mengirimkan surat pengunduran dirinya...menyampaikan bahwa Kyaw Moe Tun akan kembali menjadi representasi Myanmar di PBB," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 5 Maret 2021.
Diberitakan sebelumnya, Militer Myanmar dan administrasi peninggalan Aung San Suu Kyi saling klaim soal pengisi pos di PBB. Militer Myanmar lebih dulu melangkah dengan mengklaim telah memecat Kyaw Moe Tun dari posnya pekan lalu. Gara-garanya, Kyaw Moe Tun meminta PBB untuk mengintervensi kudeta Myanmar. Nah, Militer Myanmar kemudian memilih Tin Maung Naing untuk mengisi pos bekas Kyaw Moe Tun.
Senin kemarin, Kyaw Moe Tun dan administrasi peninggalan Aung San Suu Kyi membalas langkah Militer Myanmar. Via surat, Kyaw Moe Tun mengklaim masih menjadi Dubes Myanmar yang sah karena PBB hanya menerima representasi dari pemerintahan yang legal. Saat itu, menurut Moe Tun, junta militer belum mengakui pemerintahannya sebagai yang sah ke PBB.
Sehari sesudahnya, PBB mengumumkan bahwa mereka telah menerima dua surat dari "Pemerintah Myanmar" yang saling bertentangan satu sama lain. Untuk mendapatkan kejelasan, PBB kemudian meminta kedua surat itu dikaji oleh Komite Akreditasi dan Protokol. Jika dirasa keduanya sama-sama sah, maka langkah yang bisa diambil menurut PBB adalah voting pada Sidang Umum.
Voting pada sidang umum itu tidak pernah terjadi. Tin Maung Naing lebih dulu mundur. Adapun Kyaw Moe Tun, sejak Selasa kemarin, bekerja seperti biasa tanpa merasa bakal ada gangguan terhadap posisinya di PBB. Representasi dari Uni Eropa dan Amerika pun mengakuinya sebagai Dubes Myanmar yang sah.
Apa penyebab menyerahnya figur pilihan Militer Myanmar belum diketahui per berita ini ditulis. Adapun Militer Myanmar kembali disorot saat ini karena PBB melaporkan mereka telah membunuh 54 orang dan menangkap lebih dari 1700 orang sepanjang kudeta.
Baca juga: Junta Myanmar dan Pemerintahan Aung San Suu Kyi Berebut Pos Dubes di PBB
ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA