Respon Pembantaian, Amerika Blokir Aktivitas Dagang Myanmar

Berdiri di depan potret mantan Presiden Abraham Lincoln, Presiden AS Joe Biden berbicara tentang respons pandemi penyakit virus corona (COVID-19) pemerintahan Biden di State Dining Room di Gedung Putih di Washington, AS, 2 Maret 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika memperkuat sanksinya terhadap Myanmar. Sebagai respon atas laporan PBB soal pembantaian dan penangkapan selama kudeta, Amerika memblokir aktivitas dagang Myanmar. Namun, pemblokiran dibatasi pada lembaga dan aktivitas dagang tertentu saja.

"Pemerintah Amerika akan terus menuntut pertanggungjawaban dari pelaku kudeta Myanmar," ujar pernyataan pers Kementerian Perdagangan Amerika, dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis waktu setempat, 4 Maret 2021.

Menurut laporan Reuters, blokir aktivitas dagang secara spesifik ditujukan kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan dua konglomerasi militer. Keduanya adalah Myanmar Economic Cooperation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL). Adapun pemblokiran aktivitas dagang mereka efektif per 8 Maret 2021 nanti.

Khususu MEC dan MEHL, selama ini keduanya digunakan Militer Myanmar sebagai sumber uang mereka. Via keduanya, Militer Myanmar mengendalikan industri-industri yang menguntungkan mulai dari bir, rokok, telekomunikasi, ban, pertambangan, serta real estate. Dengan kata lain, hampir semua sektor strategis di Myanmar.

Dengan pemblokiran aktivitas dagang tersebut, plus sanksi-sanksi sebelumnya, Amerika berniat memiskinkan Militer Myanmar untuk memaksa mereka menghentikan kudeta. Namun, sejauh ini, Militer Myanmar bergeming. Dalam pernyataan mereka kepada PBB, Militer Myanmar mengaku sudah terbiasa dengan sanksi dan optimistis bakal bertahan dengan sekutu-sekutunya.

"Kami tengah mengkaji langkah-langkah potensial berikutnya," ujar Kementerian Perdagangan Amerika.

Tentara Myanmar berjalan di sepanjang jalan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

Organisasi advokat Myanmar, Justice for Myanmar, mengapresiasi langkah Amerika. Mereka berharap Amerika tidak berhenti di situ, menambah lagi jumlah hukuman untuk Militer Myanmar. Yadanar Maung, juru bicara Justice for Myanmar, menganjurkan Amerika untuk berikutnya menyasar Kementerian Transportasi dan Komunikasi.

"Kementerian tersebut kerap dipakai Militer Myanmar untuk belanja teknologi pengawasan dan penindasan. Langkah komprehensif, termasuk embargo perangkat militer, penting untuk mencegah pembelian teknologi dan persenjataan yang bisa dipakai Militer Myanmar untuk menindas warga," ujar Maung menegaskan.

Mantan pejabat Kementerian Perdagangan, William Reinsch, menyatakan hal senada. Menurutnya, Amerika harus terus meningkatkan tekanan ke Myanmar. Sanksi atau hukuman yang ada sekarang, kata ia, baru berdampak kecil saja.

Sebagai catatan, jika Amerika berniat menghukum total Militer Myanmar, maka sanksi terberat yang bisa mereka jatuhkan adalah memblokir semua transaksi dari Myanmar dan mendepak perusahaan-perusahaan terkait dari sistem perbankan Amerika.

"Langkah yang juga akan berdampak besar adalah menyasar segala aset yang dimiliki oleh pemimpin kudeta," ujar Reinsch. Sebagaimana diketahui, pemimpin kudeta Myanmar adalah Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing.

Diberitakan sebelumnya, Kantor HAM PBB melaporkan situasi di Myanmar kian ganas. Mereka menyatakan, Militer Myanmar telah membunuh 54 orang serta menangkap 1700 orang selama kudeta berlangsung.

Baca juga: 54 Orang Terbunuh dan 1700 Tertangkap Selama Kudeta Myanmar

ISTMAN MP | REUTERS






Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

14 jam lalu

Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

Pemerintah Prancis mengumumkan akan menutup masjid karena menganggap imamnya radikal,


Aung San Suu Kyi dan Penasihat asal Australia Dihukum 3 Tahun

20 jam lalu

Aung San Suu Kyi dan Penasihat asal Australia Dihukum 3 Tahun

Pengadilan Myanmar menghukum pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dan mantan penasihat ekonominya, Sean Turnell dari Australia, 3 tahun penjara


Ratu Kecantikan Myanmar Akhirnya Mendarat di Kanada, Berbulan-bulan Tinggal di Bandara Thailand

23 jam lalu

Ratu Kecantikan Myanmar Akhirnya Mendarat di Kanada, Berbulan-bulan Tinggal di Bandara Thailand

Ratu Kecantikan Myanmar menuai perhatian publik atas komentar pedasnya terhadap junta militer. Dia akhirnya mendapat suaka dari Kanada.


Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

1 hari lalu

Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

Luhut Binsar Panjaitan menceritakan beberapa pakar ekonomi di Amerika Serikat memuji kondisi perekonomian Indonesia.


Ancaman Resesi Global 2023, Luhut: Kita Harus Kompak Hadapi Keadaan

2 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Luhut: Kita Harus Kompak Hadapi Keadaan

Luhut Binsar Panjaitan meminta Indonesia harus kompak menghadapi ancaman resesi global 2023.


Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

2 hari lalu

Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

Mantan ratu kecantikan Myanmar itu telah terlunta-lunta sejak 21 September di Thailand.


Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

5 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

6 hari lalu

PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

Komisi PBB urusan Ukraina mengaku telah mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan kejahatan perang di area-area yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.


Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

6 hari lalu

Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

Total bantuan AS dalam menanggapi Krisis Pengungsi Rohingya telah mencapai hampir US$1,9 miliar (Rp 28 triliun) sejak Agustus 2017.


Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

6 hari lalu

Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

Akibat eksekusi junta militer terhadap aktivis pro-demokrasi, Jepang menghentikan pemberian latihan militer untuk Myanmar.