PBB: 50 Orang Tewas Sejak Kudeta Myanmar Dimulai

Para pengunjuk rasa berlindung saat mereka bentrok dengan petugas polisi anti huru hara selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

TEMPO.CO, - Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengatakan 38 orang tewas pada Rabu kemarin. Hal ini menjadikannya sebagai hari paling berdarah sejak kudeta ketika militer berusaha memadamkan protes rakyat Myanmar.

Burgener menggambarkan jumlah korban tewas pada Rabu kemarin sebagai sesuatu yang mengejutkan. "Sekarang lebih dari 50 orang (tewas) sejak kudeta dimulai dan banyak yang terluka," katanya dikutip dari Aljazeera, Kamis, 4 Maret 2021.

Schraner Burgener mengatakan dia yakin militer terkejut dengan besarnya aksi protes terhadap kudeta tersebut. “Saat ini kami memiliki anak muda yang hidup dalam kebebasan selama 10 tahun, mereka memiliki media sosial, dan mereka terorganisir dengan baik dan sangat bertekad. Mereka tidak ingin kembali dalam kediktatoran dan isolasi," ucap dia.

Tentara Myanmar berjalan di sepanjang jalan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

Utusan itu mengatakan sekitar 1.200 orang telah ditahan di Myanmar sejak kudeta bulan lalu dan banyak keluarga tidak mengetahui kondisi kesehatan atau keberadaan mereka.

“Bagaimana kami bisa melihat situasi ini lebih lama? Setiap alat yang tersedia sekarang dibutuhkan untuk menghentikan situasi ini. Kami sekarang membutuhkan persatuan komunitas internasional, jadi terserah negara-negara anggota untuk mengambil tindakan yang tepat," ujar Burgener.

Namun, kata Burgener, militer Myanmar justru seolah menantang dunia internasional untuk menjatuhkan sanksi pada mereka. Burgener mengatakan ia telah bicara dengan wakil panglima militer Myanmar Soe Win dan memperingatkannya bahwa akan ada tindakan keras dari beberapa negara serta isolasi sebagai tanggapan atas kudeta tersebut.

"Jawabannya adalah: 'Kami terbiasa dengan sanksi, dan kami selamat'," katanya dikutip dari Reuters.

Schraner Burgener terakhir berbicara dengannya pada 15 Februari dan sekarang berkomunikasi dengan militer Myanmar secara tertulis. “Ketika saya juga memperingatkan mereka akan pergi dalam isolasi, jawabannya adalah: 'Kami harus belajar berjalan hanya dengan beberapa teman'," ucap Burgener.

Baca juga: Menteri Luar Negeri ASEAN Cari Solusi Krisis Myanmar Tanpa Harus Mengintervensi

Sumber: ALJAZEERA | REUTERS






Kementerian Luar Negeri Belum Akui Pemerintah Bayangan di Myanmar

2 jam lalu

Kementerian Luar Negeri Belum Akui Pemerintah Bayangan di Myanmar

Kementerian Luar Negeri masih akan menunggu KTT ASEAN pada November 2022 dalam memberi pengakuan ke Pemerintah sementara Myanmar


RI Tolak Bahas Uyghur di PBB, Kemlu Sebut Tak Mau Ada Politisasi

6 jam lalu

RI Tolak Bahas Uyghur di PBB, Kemlu Sebut Tak Mau Ada Politisasi

Kemlu RI menjelaskan alasan Indonesia menolak proposal pembahasan yang diajukan negara-negara Barat dalam Dewan HAM PBB tentang Uyghur.


Anggota Dewan HAM PBB Tolak Bahas Kasus Muslim Uyghur, termasuk Indonesia

13 jam lalu

Anggota Dewan HAM PBB Tolak Bahas Kasus Muslim Uyghur, termasuk Indonesia

"Kami tidak akan pernah menyerah tetapi kami sangat kecewa dengan reaksi negara-negara Muslim," kata presiden Kongres Uyghur Dunia.


Myanmar Hukum Sutradara Jepang 10 Tahun Penjara

1 hari lalu

Myanmar Hukum Sutradara Jepang 10 Tahun Penjara

Pengadilan Myanmar yang dikuasai junta militer, telah memenjarakan seorang pembuat film dokumenter Jepang.


68 Tahun Bob Geldof, Penggagas Konser Live AId Ini Pernah Kecam Aung San Suu Kyi

1 hari lalu

68 Tahun Bob Geldof, Penggagas Konser Live AId Ini Pernah Kecam Aung San Suu Kyi

Bob Geldof penyanyi, penulis lagu, aktor dan aktivis sosial-politik. Ia pernah mengecam Aung San Suu Kyi. Apa alasannya?


Pertama Kali Digunakan dalam Perang Dunia I, Begini Sejarah Penemuan Gas Air Mata

3 hari lalu

Pertama Kali Digunakan dalam Perang Dunia I, Begini Sejarah Penemuan Gas Air Mata

Gas air mata pertama kali digunakan dalam Perang Dunia I. Meski kini dilarang dalam peperangan, mengapa aparat kepolisian menembakkannya ke warga sipil?


PBB: Swiss Miliki Masalah Rasisme Sistemik

3 hari lalu

PBB: Swiss Miliki Masalah Rasisme Sistemik

Laporan komite PBB dalam rapat Dewan HAM menunjukkan Swiss memiliki masalah rasisme sistemik yang serius terhadap orang-orang keturunan Afrika


Kapal Pesiar Diduga Milik Miliarder Asal Rusia yang Kena Sanksi Bakal Dilelang

3 hari lalu

Kapal Pesiar Diduga Milik Miliarder Asal Rusia yang Kena Sanksi Bakal Dilelang

Kapal pesiar mewah diduga milik miliarder asal Rusia, Igor Kasaev, dilelang. Kasaev dikenai sanksi dampak invasi Rusia ke Ukraina.


Tindak Keras Demonstran Kematian Mahsa Amini, Iran Bakal Dijatuhi Sanksi oleh 6 Negara Uni Eropa

4 hari lalu

Tindak Keras Demonstran Kematian Mahsa Amini, Iran Bakal Dijatuhi Sanksi oleh 6 Negara Uni Eropa

Jerman, Prancis, Denmark, Spanyol, Italia, dan Republik Ceko mengajukan usulan sanksi Uni Eropa terhadap Iran karena menekan unjuk rasa Mahsa Amini


Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

5 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.