Antisipasi Kudeta, PM Armenia Usulkan Pemilu Cepat Dengan Syarat

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah roket pertempuran Armenia dan Azerbaijan nemancap di jalanan di wilayah Nagorno-Karabakh di Stepanakert 5 Oktober 2020. David Ghahramanyan/NKR InfoCenter/PAN Photo/Handout via REUTERS

    Sebuah roket pertempuran Armenia dan Azerbaijan nemancap di jalanan di wilayah Nagorno-Karabakh di Stepanakert 5 Oktober 2020. David Ghahramanyan/NKR InfoCenter/PAN Photo/Handout via REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Nikol Pashinyan mendukung penyelenggaraan Pemilu Cepat (Snap Election) untuk menuntaskan krisis politik di pemerintahan Armenia. Namun, ia hanya akan mengikutinya apabila sejumlah prasyarat dipenuhi kelompok oposisi. Salah satunya adalah Parlemen tidak menunjuk PM baru hingga Snap Election benar-benar usai.

    "Mari kita gelar pemilu dan kita lihat siapa pejabat yang diinginkan warga untuk mundur," ujar Pashinyan, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 2 Maret 2021.

    Pashinyan, yang telah memimpin Armenia sejak 2018, dalam tekanan sejak menyetujui kesepakatan damai dengan Azerbaijan soal Nagorno-Karabakh tahun lalu. Berbagai pihak menganggap Pashinyan mengambil keputusan yang merugikan Armenia dalam kesepakatan damai itu. Sebab, secara isi, kesepakatan soal Nagorno-Karabakh lebih menguntungkan Azerbaijan.

    Salah satu hal yang membuat warga marah adalah bagaimana Pashinyan menyetujui Azerbaijan untuk mengambil alih wilayah yang berhasil mereka duduki di Nagorno-Karabakh. Beberapa wilayah tersebut termasuk kawasan padat penduduk Armenia dan strategis seperti Susha. Pashinyan berdalih keputusan itu ia ambil berdasarkan masukan dari pejabat-pejabatnya.

    Sejak penandatanganan kesepakatan itu, demonstrasi demi demonstrasi menyasar Pashinyan. Banyak warga menyebutnya pengkhianat dan memintanya mundur. Sejumlah pejabat Militer Armenia ikut dalam gelombang protes itu.

    Oleh Pashinyan, keterlibatan Militer ia anggap sebagai sinyal kudeta akan datang dan ia pun mulai memecat sejumlah pejabat militernya. Berbagai pihak memandang Pashinyan melakukan langkah gegabah karena pemecatan tanpa persetujuan Presiden Armenia, Armen Sarkisian, adalah hal yang inkonstitutisional.

    "Presiden republik, berdasarkan kewenangan yang diberikan konstitusi, mengembalikan rancangan perintah pemakzulan dengan penolakan... Krisis politik saat ini tidak bisa ditanggulangi lewat pergantian jabatan secara terus menerus," ujar Kantor Kepresidenan Armenia kemarin.

    Khawatir kisruh akan terus berlanjut, Snap Election menjadi upaya Pashinyan selanjutnya. Selain itu, ia juga mengajukan referendum konstitusi Armenia di bulan Oktober.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan apakah usulan-usulan itu akan diterima atau tidak. Fraksi oposisi di Parlemen Armenia pun gagal mengumpulkan jumlah kehadiran sesuai quorum untuk memakzulkan Pashinyan. Jika pemilu disetujui, salah satu figur yang diprediksi bakal berhadapan dengan Pashinyan adalah mantan PM Vazgen Manukyan.


    Baca juga: Buntut Kalah Perang, Krisis Politik Memuncak di Armenia

    ISTMAN MP | REUTERS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pertanyaan Ganjil dalam TWK yang Mesti Dijawab Pegawai KPK

    Sejumlah pertanyaan yang harus dijawab pegawai KPK dalam TWK dinilai nyeleneh, mulai dari hasrat seksual hingga membaca doa qunut dalam salat.