Massa pro Junta Militer Serang Pengunjuk Rasa Antikudeta Myanmar dengan Sajam

TEMPO.CO, Jakarta - Massa pendukung junta militer Myanmar, beberapa bersenjatakan pisau dan pentungan, yang lain menembakkan ketapel dan melempar batu, menyerang masa antikudeta 1 Februari pada hari Kamis, ketika protes terhadap junta militer berlanjut di kota terbesar di Myanmar.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan banyak pemimpin partainya setelah militer mengeluh ada kecurangan dalam pemilu 8 November.

Protes dan mogok kerja telah berlangsung setiap hari selama sekitar tiga minggu, dan mahasiswa berunjuk rasa lagi di pusat komersial Yangon pada hari Kamis.

Tetapi sebelum massa penentang kudeta berkumpul, sekitar 1.000 pendukung militer muncul untuk unjuk rasa di pusat kota.

Beberapa fotografer berita diancam, kata pekerja media dan saksi, dan bentrokan segera meningkat menjadi kekerasan parah di beberapa bagian kota, dilaporkan Reuters, 26 Februari 2021.

Beberapa orang diserang dan dipukuli oleh sekelompok pria, beberapa bersenjata pisau, yang lainnya menembakkan ketapel dan melemparkan batu, kata saksi mata. Setidaknya dua orang ditikam, rekaman video menunjukkan.

Rekaman CCTV yang diambil di dekat Sule Shangri-La Hotel menunjukkan kerumunan orang, termasuk anak-anak, melarikan diri ketika seorang penyerang berjalan di belakang mereka sambil mengarahkan pisau panjang ke arah mereka, Myanmar Now melaporkan.

Dalam satu insiden, beberapa pria, salah satunya memegang pisau besar, menyerang seorang pria di luar hotel di pusat kota. Petugas darurat membantu pria yang berlumuran darah itu setelah penyerangnya pergi tetapi kondisinya tidak diketahui.

"Peristiwa hari ini menunjukkan siapa teroris itu. Mereka takut dengan tindakan rakyat untuk demokrasi," kata aktivis Thin Zar Shun Lei Yi kepada Reuters.

Seorang pendukung militer menunjuk benda tajam saat dia menghadapi pengunjuk rasa anti-kudeta selama unjuk rasa dukungan militer di Yangon, Myanmar, 25 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

Saat sore, puluhan polisi anti huru hara menembakkan gas air mata ke lingkungan di kota untuk membubarkan kerumunan yang berkumpul di kantor administrasi untuk memprotes penunjukan pejabat lokal oleh junta, menurut seorang saksi mata dan video yang disiarkan langsung.

Kekerasan itu akan menambah kekhawatiran tentang negara yang sebagian besar dilumpuhkan oleh protes dan kampanye pembangkangan sipil terhadap militer.

Sebelumnya, polisi memblokir gerbang kampus universitas utama Yangon, menghentikan ratusan mahasiswa yang keluar untuk berdemonstrasi.

Facebook melarang militer Myanmar menggunakan platform Facebook dan Instagram-nya karena risiko kekerasan mematikan dari tindakan represif militer.

Juru bicara dewan militer yang berkuasa tidak berkomentar.

Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pihak berwenang menggunakan kekuatan minimal. Namun demikian, tiga pengunjuk rasa dan satu polisi tewas dalam kekerasan.

Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya telah menyerukan pembebasan Suu Kyi dan pemulihan demokrasi, serta telah memberlakukan sanksi terbatas yang ditujukan kepada anggota junta dan jaringan bisnisnya.

Kementerian Luar Negeri Inggris pada Kamis mengatakan akan memberikan sanksi kepada enam tokoh militer lainnya, menambah 19 yang terdaftar sebelumnya dan termasuk Min Aung Hlaing. Kementerian Perdagangan Inggris juga akan melarang perusahaan Inggris tidak berurusan dengan perusahaan milik militer Myanmar.

"Sanksi hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban, dan pihak berwenang harus menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab.

Pekerja pabrik memegang plakat dan meneriakkan slogan-slogan saat mereka melakukan unjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, 25 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

Sebuah kelompok hak asasi mengatakan hingga Rabu, 728 orang telah ditangkap, dituntut atau dijatuhi hukuman sehubungan dengan protes pro-demokrasi.

Militer mengatakan penggulingan pemerintah sesuai dalam konstitusi setelah keluhan kecurangan dalam pemilu 8 November, yang dilakukan oleh partai Suu Kyi, telah diabaikan. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.

Militer telah menjanjikan pemilihan baru setelah meninjau daftar pemilih. Junta militer belum memberikan tanggal tetapi memberlakukan status darurat nasional selama satu tahun ketika merebut kekuasaan.

Aung San Suu Kyi telah ditahan tanpa komunikasi di rumahnya di ibu kota Naypyitaw, tetapi partainya mengatakan kemenangan November harus dihormati militer.

Aktivis demokrasi veteran Min Ko Naing mengatakan upaya militer untuk mengatur pemilihan ulang, termasuk komisi pemilihan baru, harus dihentikan dan semua pihak yang terlibat di dalamnya adalah "pendukung".

"Kami harus menolak tindakan pemerintah junta militer untuk mencoba melegitimasi dirinya sendiri," katanya di Facebook.

Baca juga: Gerilya Retno Marsudi Bantu Penyelesaian Konflik Myanmar

Masalah pemilihan baru merupakan inti dari upaya diplomatik oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di mana Myanmar adalah salah satu anggotanya, yang bertujuan untuk meredakan krisis.

Indonesia telah memimpin upaya tersebut dan menteri luar negeri RI, Retno Marsudi, bertemu dengan perwakilan dari Myanmar yang ditunjuk militer, Wunna Maung Lwin, untuk melakukan pembicaraan di Thailand pada hari Rabu.

Namun, intervensi Indonesia telah menimbulkan kecurigaan di antara penentang kudeta yang khawatir kudeta akan memberikan legitimasi pada junta, dan upayanya untuk membatalkan pemungutan suara November dan mengatur pemilihan ulang.

Retno Marsudi tidak menyebut pemilu dalam komentar kepada wartawan setelah ceramahnya tetapi menekankan "proses transisi demokrasi yang inklusif".

Dukungan RI untuk pemilu baru Myanmar yang adil dilaporkan Reuters minggu ini, mengutip sumber-sumber yang mengatakan bahwa Indonesia mengusulkan agar anggota ASEAN mengirim pengawas untuk memastikan para jenderal menepati janji mereka atas pemilu yang adil, yang akan menyiratkan bahwa hasil pemilu 8 November batal.

Para pengunjuk rasa Myanmar berkumpul di luar kedutaan Thailand di Yangon pada hari Kamis agar negara-negara ASEAN menghormati hasil pemilu Myanmar 8 November.

REUTERS | MYANMAR NOW