Respon Kudeta, Jepang Bakal Tahan Bantuan Pembangunan ke Myanmar


TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jepang bakal menjadi negara berikutnya yang memberikan hukuman terhadap Myanmar terkait kudeta di sana. Dikutip dari Channel News Asia, Pemerintah Jepang tengah memfinalisasi rencana untuk menahan dana bantuan pembangunan ke Myanmar. Walau begitu, belum diketahui apakah penahanan dana bantuan tersebut akan dianggap sebagai sanksi atau tidak.

Beberapa pejabat pemerintah di Jepang, yang enggan disebutkan namanya, mengkonfirmasi rencana tersebut. Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato membantah kabar tersebut namun tidak menutup kemungkinannya terjadi.

"Terkait bantuan ekonomi terhadap Myanmar, kami akan terus memantau situasi di sana dengan melihat segala opsi yang ada dan tidak melibatkan prasangka," ujar Katsunobu Kato, Kamis, 25 Februari 2021.

Jepang, seperti kebanyakan negara Asia sejauh ini, relatif kalem dalam merespon situasi di Myanmar. Walau mereka mengecam apa yang terjadi di sana dan mengharapkan solusi demokratis, mereka belum memberikan sanksi tegas dalam bentuk apapun. Hal tersebut kontras dengan sikap negara-neara barat.

Selama ini, Jepang memang dekat dengan Myanmar. Selain mereka pendonor utama untuk pembangunan di Myanmar, bisnis-bisnis Jepang juga agresif berinvestasi di sana. Menurut Jepang, Myanmar adalah pasar Asia yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan.

Berbagai pihak beranggapan Jepang belum berani bertindak tegas ke Myanmar karena faktor Cina. Apabila situasi di Myanmar ditangani dengan keras, Jepang khawatir Myanmar malah akan merapat ke Cina. Jika itu terjadi, hal itu akan menjadi pukulan telak atas konflik Jepang - Cina soal Indo-Pasifik, terutama terkait status Kepulauan Senkaku dan Laut Cina Timur.

Per berita ini ditulis, kudeta Myanmar sudah berlangsung selama hampir sebulan. Warga masih terus melakukan unjuk rasa, mendesak pemerintahan junta militer pimpinan Min Aung Hlaing untuk mundur. Mereka juga mendesak tahanan politik seperti Penasehat Negara Aung San Suu Kyi dibebaskan.

Di sisi lain, berbagai sanksi telah diterima oleh junta militer Myanmar. Beberapa di antaranya berasal dari Amerika, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa. Sanksi secara spesifik menyasar pejabat-pejabat militer Myanmar. Mereka dianggap sebagai motor kudeta Myanmar.

Baca juga: Massa Pendukung dan Penentang Kudeta Myanmar Terlibat Bentrokan

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA






Jepang Akan Legalkan Ganja untuk Medis

17 jam lalu

Jepang Akan Legalkan Ganja untuk Medis

Pemerintah Jepang kemungkinan akan melegalkan ganja untuk kepentingan pengibatan.


Aung San Suu Kyi dan Penasihat asal Australia Dihukum 3 Tahun

20 jam lalu

Aung San Suu Kyi dan Penasihat asal Australia Dihukum 3 Tahun

Pengadilan Myanmar menghukum pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dan mantan penasihat ekonominya, Sean Turnell dari Australia, 3 tahun penjara


Ratu Kecantikan Myanmar Akhirnya Mendarat di Kanada, Berbulan-bulan Tinggal di Bandara Thailand

1 hari lalu

Ratu Kecantikan Myanmar Akhirnya Mendarat di Kanada, Berbulan-bulan Tinggal di Bandara Thailand

Ratu Kecantikan Myanmar menuai perhatian publik atas komentar pedasnya terhadap junta militer. Dia akhirnya mendapat suaka dari Kanada.


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

1 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Indonesia - Jepang Sepakati Kontrak Dagang Cangkang Kernel Kelapa Sawit Senilai USD 138,2 Dolar

1 hari lalu

Indonesia - Jepang Sepakati Kontrak Dagang Cangkang Kernel Kelapa Sawit Senilai USD 138,2 Dolar

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditas cangkang kernel kelapa sawit.


Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

2 hari lalu

Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

Mantan ratu kecantikan Myanmar itu telah terlunta-lunta sejak 21 September di Thailand.


Poin Pertemuan Ma'ruf Amin - Fumio Kishida: Investasi USD 5,2 Miliar hingga Ekspor Tuna

2 hari lalu

Poin Pertemuan Ma'ruf Amin - Fumio Kishida: Investasi USD 5,2 Miliar hingga Ekspor Tuna

Ma'ruf Amin melaporkan sejumlah poin yang dibahas dalam pertemuannya dengan PM Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Senin, 26 September 2022.


Jepang Melepas Shinzo Abe dengan Bunga dan Kontroversi

2 hari lalu

Jepang Melepas Shinzo Abe dengan Bunga dan Kontroversi

Ribuan pelayat Shinzo Abe membanjiri tempat pemakaman sejak dini hari, memaksa penyelenggara untuk membuka aula setengah jam lebih awal.


Wapres Ma'ruf Amin dan Pemimpin Dunia Hari Ini Ikuti Pemakaman Shinzo Abe

2 hari lalu

Wapres Ma'ruf Amin dan Pemimpin Dunia Hari Ini Ikuti Pemakaman Shinzo Abe

Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini akan mengikuti pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang tewas dibunuh.


Diplomatnya Diusir Rusia, Jepang Protes Keras dan Siapkan Pembalasan

2 hari lalu

Diplomatnya Diusir Rusia, Jepang Protes Keras dan Siapkan Pembalasan

Tokyo mengajukan protes keras dan akan melakukan pembalasan karena diplomatnya diusir Rusia karena dianggap mata-mata