Parlemen Ingin Perkarakan Presiden Iran Atas Kesepakatan dengan Badan Nuklir PBB

Gambar satelit pembangkit nuklir Natanz. Foto Google (sebelum) dan Iran International (setelah).[Sky News]

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Pemerintah Iran untuk kembali memperbolehkan Badan Pengawas Nuklir PBB (IAEA) melakukan inspeksi ditanggapi keras oleh Parlemen. Sejumlah anggota Parlemen Iran garis keras menyebut kesepakatan tersebut ilegal dan Presiden Hassan Rouhani harus dihukum untuk itu.

Mereka menyampaikan kritik tersebut pada rapat di Parlemen Iran pada hari Senin kemarin, 22 Februari 2021. Bahkan, melalui voting, mayoritas anggota Parlemen Iran sepakat bahwa kesepakatan yang dibuat pemerintah dan IAEA harus dibatalkan atau paling tidak diujimaterikan.

"Kesepakatan antara IAEA dan Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) adalah pelanggaran besar terhadap regulasi yang disahkan Parlemen pada Desember lalu," ujar keterangan pers Parlemen Iran, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Selasa, 23 Februari 2021.

Salah satu kritikan paling keras datang dari Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Mantan kompetitor Hassan Rouhani di Pilpres Iran 2017 itu menyatakan bahwa kesepakatan IAEA dan AEOI harus dihentikan sesegera mungkin. Ghalibaf bahkan menyatakan tak akan berhenti menentang sampai kesepakatan itu ditunda.

Anggota Parlemen Iran dari Tehran, Motjaba Rezakhah, menyatakan hal senada. Ia pun mendukung keras mosi membawa Presiden Hassan Rouhani ke pengadilan untuk mengusut masalah kesepakatan inspeksi situs nuklir Iran itu. "Presiden (Hassan Rouhani) dalam perjalanan ke pengadilan!" ujar Rezakhah

Menanggapi desakan yang ada, AEOI memutuskan untuk menghentikan dulu implementasi kesepakatan dengan IAEA. Dengan kata lain, tidak bakal ada akses untuk inspektur IAEA ke situs nuklir Iran. Walau begitu, pihak AEOI menyakini mereka masih diperbolehkan menyerahkan data pengayaan nuklir Iran untuk membuktikan bahwa tidak ada penciptaan senjata nuklir.

Presiden Iran Hassan Rouhani berbicara selama konferensi pers di Teheran, Iran 14 Desember 2020. [Situs web resmi Kepresidenan Iran/REUTERS]

Diberitakan sebelumnya, AEOI dan IAEA sepakat untuk melanjutkan inspeksi ke situs pengayaan nuklir Iran pada Ahad kemarin. Mereka memutuskan hal itu untuk menunjukkan kepada dunia tidak ada pengembangan senjata nuklir di Iran.

Salah satu hal yang mereka sepakati adalah IAEA tidak boleh melakukan inspeksi mendadak lagi. Selain itu, akses ke fasilitas nuklir juga akan dibatasi. Walau begitu, jumlah inspektor disepakati tidak akan dikurangi.

Apabila mengacu pada regulasi yang disahkan Parlemen Iran pada Desember lalu, kesepakatan IAEA dan AEOI memang bisa ditafsirkan melanggar. Sebab, regulasi tersebut mewajibkan Pemerintah Iran menutup akses IAEA ke situs pengayaan nuklir dan meminta AEOI untuk meningkatkan pengayaan nuklir.

Iran, pada awalnya, mengikuti isi Perjanjian Nuklir 2015 alias JCPOA dalam menjalankan pengayaan nuklir. Dalam Perjanjian Nuklir Iran itu, disepakati pengayaan tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk pembangkit energi. Namun, ketika Amerika memutuskan keluar dari perjanjian itu, Iran memberontak dan menggenjot pengayaan nuklirnya. 

Hingga berita ini ditulis, baik PBB maupun IAEA belum mengomentari perkembangan terbaru soal inspeksi nuklir Iran ini.

Baca juga: Iran Izinkan Badan Pengawas PBB Kembali Inspeksi Situs Pengayaan Nuklirnya

ISTMAN MP | AL JAZEERA






Korea Utara Uji Coba Rudal yang Ditembak ke Arah Jepang

3 jam lalu

Korea Utara Uji Coba Rudal yang Ditembak ke Arah Jepang

Pemerintah Jepang memperingatkan warganya untuk berlindung usai rudal Korea Utara terbang melewati wilayah udara negara itu pada 4 Oktober 2022.


Unjuk Rasa Dampak Kematian Mahsa Amini Berlarut-larut, Siapa Dalang Dibaliknya?

12 jam lalu

Unjuk Rasa Dampak Kematian Mahsa Amini Berlarut-larut, Siapa Dalang Dibaliknya?

Unjuk rasa di Iran buntut kematian Mahsa Amini, 22 tahun, sudah masuk pekan ketiga. Mengapa demonstrasi ini berlarut-larut?


Pemimpin Iran Tertinggi Pertama Kali Komentari Kematian Mahsa Amini

12 jam lalu

Pemimpin Iran Tertinggi Pertama Kali Komentari Kematian Mahsa Amini

Pemimpin Iran tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pada Senin, 3 Oktober 2022, mengutarakan kesedihan atas kematian Mahsa Amini.


Tindak Keras Demonstran Kematian Mahsa Amini, Iran Bakal Dijatuhi Sanksi oleh 6 Negara Uni Eropa

1 hari lalu

Tindak Keras Demonstran Kematian Mahsa Amini, Iran Bakal Dijatuhi Sanksi oleh 6 Negara Uni Eropa

Jerman, Prancis, Denmark, Spanyol, Italia, dan Republik Ceko mengajukan usulan sanksi Uni Eropa terhadap Iran karena menekan unjuk rasa Mahsa Amini


Ada Ancaman Bom di Pesawat Iran, India Kerahkan Jet Tempur

1 hari lalu

Ada Ancaman Bom di Pesawat Iran, India Kerahkan Jet Tempur

Jet-jet tempur India dikerahkan pada Senin 3 Oktober 2022 setelah adanya laporan bom di atas sebuah pesawat maskapai Iran yang tengah melintasi negara


Kematian Mahsa Amini, Aparat Keamanan Iran Bentrok dengan Mahasiswa

1 hari lalu

Kematian Mahsa Amini, Aparat Keamanan Iran Bentrok dengan Mahasiswa

Aparat keamanan Iran bentrok dengan mahasiswa dari sebuah universitas favorit di Tehran pada Minggu, 2 Oktober 2022 buntut dari kematian Mahsa Amini.


Kian Panas, Korban Tewas Akibat Demo Iran Tembus 92 Orang

1 hari lalu

Kian Panas, Korban Tewas Akibat Demo Iran Tembus 92 Orang

Demo Iran makin mencekam, korban tewas telah mencapai 92 orang. Pemerintah Iran menuding Barat mendalangi demo yang berujung rusuh itu.


Aksi Protes Buntut Kematian Mahsa Amini di Iran Masuk Pekan Ketiga

2 hari lalu

Aksi Protes Buntut Kematian Mahsa Amini di Iran Masuk Pekan Ketiga

Unjuk rasa di Iran buntut kematian Mahsa Amini memasuki pekan ketiga dan terjadi di penjuru wilayah Iran.


Iran Bebaskan Tahanan AS selama Sepekan

2 hari lalu

Iran Bebaskan Tahanan AS selama Sepekan

Siamak Namazi, seorang warga negara Amerika Serikat (AS) yang ditahan di Iran, telah dibebaskan selama sepekan dari penjara Evin


Kedubes Iran Pastikan Kematian Mahsa Amini akan Diusut Tuntas

4 hari lalu

Kedubes Iran Pastikan Kematian Mahsa Amini akan Diusut Tuntas

Kedutaan Besar Iran di Jakarta menyatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini merupakan hal yang membuat pemerintah dan masyarakat negaranya bersedih.