Distribusi Vaksin COVID-19 yang Tak Rata Jadi Fokus KTT G7

Petugas medis menunjukan vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech COVID-19. Badan Obat Norwegia (NMA) mengatakan hasil otopsi terhadap 13 jenazah menunjukkan bahwa efek samping umum vaksin covid-19 REUTERS/Andreas Gebert

TEMPO.CO, Jakarta - Masih berlangsungnya pandemi COVID-19, setahun lebih sejak wabahnya meledak, menjadi fokus pertemuan KTT G7 pekan ini. Negara-negara anggotanya menggarisbawahi soal distribusi vaksin COVID-19 yang masih belum mulus dan merata, terutama ke negara-negara miskin.

PM Inggris Boris Johnson, yang menjadi kepala pertemuan G7 tahun ini, menyarankan perlu ada skema khusus untuk menyisihkan surplus vaksin COVID-19. Dengan begitu, walaupun distribusi vaksin COVID-19 masih didominiasi negara kaya, tetap ada suplai yang bisa dibawa ke negara miskin.

"Kita harus menjamin seluruh dunia tervaksinasi karena ini pandemi global, bukan lokal. Percuma jika satu negara tervaksinasi tetapi yang lain tidak. Kita harus maju bersama," ujar Boris Johnson dalam pembukaan G7, Jumat 19 Februari 2021.

Presiden Amerika Joe Biden, dalam debutnya di G7, setuju dengan Johnson. Menurutnya, perlu ada perhatian ke distribusi vaksin COVID-19 yang belum merata.

Menurut keterangan Gedung Putih, Joe Biden siap menganggarkan bantuan US$4 miliar untuk pengadaan vaksin COVID-19 bagi negara miskin. Adapun bantuan itu akan disalurkan lewat COVAX, program vaksin COVID-19 WHO. Belum lama ini, WHO mengeluh COVAX dikesampingkan negara anggotanya yang lebih memilih menyalurkan bantuan vaksin sendiri-sendiri.

Seorang wanita hamil menerima vaksin Covid-19 di Schwenksville, Pennsylvania, AS, 11 Februari 2021. Para wanita hamil tersebut disuntik vaksin Covid-19 produksi Pfizer-BioNTech. REUTERS/Hannah Beier

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menginginkan langkah yang besar. Pada pernyataan pra pertemuan G7, ia meminta semua negara besar menyisihkan 5 persen dari suplai vaksinnya. Nah, vaksin yang disisihkan itu yang kemudian dikirim ke negara-negara miskin.

Menurut laporan PBB, 75 persen suplai vaksin COVID-19 di dunia dikuasai 10 negara. Sementara itu, jumlah negara yang belum memiliki satupun vaksin COVID-19 ada 130.

"Tidak meratanya distribusi vaksin COVID-19 adalah percepatan terhadap kesenjangan global. Secara politis juga tidak sehat karena membuka jalan menuju perang pengaruh via vaksin," ujar Macron, menyinggung langkah agresif Cina dan Rusia memberikan vaksin COVID-19 ke berbagai negara.

Selain soal distribusi vaksin COVID-19 yang belum merata, pengembangan varian baru vaksin juga jadi materi pertemuan G7. Negara anggota ingin mendorong WHO dan para peneliti untuk mempercepat pengembangan varian baru vaksin untuk merespon varian baru COVID-19. Targetnya, dari estimasi 300 hari menjadi 100 hari.

Menurut anggota G7, vaksin COVID-19 menjadi kunci penting untuk pemulihan ekonomi yang lumpuh akibat lockdown di berbagai negara.

"Presiden Joe Biden mendiskusikan pentingnya investasi untuk meningkatkan daya saing kolektif serta pembaharuan regulasi global untuk menghadapi tantangan ekonomi yang salah satunya dari Cina," ujar keterangan pers soal KTT G7.

Baca juga: WHO Imbau Negara Anggota Sumbangkan Vaksin COVID-19 via COVAX

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA






Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

3 jam lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Scotland Yard, Kepolisian yang Teruji Tangani Kasus Kriminal Gelap di Inggris

8 jam lalu

Scotland Yard, Kepolisian yang Teruji Tangani Kasus Kriminal Gelap di Inggris

Scotland Yard memiliki reputasi khusus dalam kasus-kasus kriminal gelap di Inggris. Bagaimana sepak terjangnya?


Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

13 jam lalu

Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

Pemerintah Prancis mengumumkan akan menutup masjid karena menganggap imamnya radikal,


Krisis Inggris: Ekonomi Bergejolak setelah Liz Truss Memotong Pajak

17 jam lalu

Krisis Inggris: Ekonomi Bergejolak setelah Liz Truss Memotong Pajak

Kebijakan Liz Truss memotong pajak dinilai memicu krisis Inggris


Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

19 jam lalu

Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

Kementerian Kesehatan Malaysia mengeluarkan kebijakan baru tidak lagi mewajibkan penumpang menggunakan masker dalam pesawat terbang.


Sri Mulyani: Luka yang Disebabkan Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Sangat Dalam

22 jam lalu

Sri Mulyani: Luka yang Disebabkan Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Sangat Dalam

Sri Mulyani menjelaskan, masalah utama pandemi Covid-19 adalah terancamnya jiwa manusia.


Selalu Waspada Covid-19, Perhatikan Beda Gejala Batuk dan Flu Biasa

1 hari lalu

Selalu Waspada Covid-19, Perhatikan Beda Gejala Batuk dan Flu Biasa

Covid-19 dan flu memiliki gejala yang serupa, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Perlu memperhatikan perbedaannya.


Krisis Ekonomi Parah di Inggris, Anak Sekolah Pura-pura Makan dari Kotak Kosong

1 hari lalu

Krisis Ekonomi Parah di Inggris, Anak Sekolah Pura-pura Makan dari Kotak Kosong

Krisis ekonomi Inggris menyebabkan anak-anak kekurangan makan. Ada yang memakan karet karena lapar.


Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

1 hari lalu

Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

Luhut Binsar Panjaitan menceritakan beberapa pakar ekonomi di Amerika Serikat memuji kondisi perekonomian Indonesia.


Ancaman Resesi Global 2023, Luhut: Kita Harus Kompak Hadapi Keadaan

2 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Luhut: Kita Harus Kompak Hadapi Keadaan

Luhut Binsar Panjaitan meminta Indonesia harus kompak menghadapi ancaman resesi global 2023.