Kudeta Militer, Perusahaan Asal Singapura Hentikan Jual Beli dengan Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah perusahaan asal Singapura memutuskan kesepakatan jual-beli dengan Bandara Internasional Yangon. Pemutusan kontrak terjadi menyusul adanya kudeta militer di negara yang dulu bernama Burma itu.

Perusahaan itu diketahui adalah TRD Consulting yang menjual produk-produk anti-drone. Selain TRD Consulting, ada puluhan perusahaan lainnya asal Singapura yang juga melakukan pemutusan hubungan kerja sama bisnis dengan Myanmar. Singapura adalah sumber investasi terbesar Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami belum punya rencana untuk mensuplai produk-produk anti-drone ke Myanmar sampai sebuah masyarakat hukum ditegakkan kembali. Kami akna mengevaluasi penjualan kami ke depan secepatnya,” kata Managing Director TRD Consulting, Sam Ong dalam sebuah e-mail.

Baca juga: Penentang Kudeta Myanmar Senang Inggris dan Kanada Beri Sanksi ke Militer

Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 17 Februari 2021.[REUTERS/Stringer]

Menurut Ong, pihaknya sebelumnya telah melakukan proses jual-beli produk-produk anti-drone ke Bandara Internasional Yangon. Namun kesepakatan jual-beli itu sudah dibatalkan. Dia juga memastikan perusahaannya tidak akan menjual produk-produknya ke militer Myanmar.

TRD sebelumnya telah menjual ke Kepolisian Myanmar drone pengganggu sinyal Orion-7, yang bisa mengganggu sinyal komunikasi drone sehingga memaksanya mendarat. Ong mengatakan drone pengganggu ini tidak ada efek sampingnya ke manusia.

Militer Myanmar merebut kekuasaan Pemerintah pada 1 Februari 2021 dan menahan ratusan orang, salah satunya adalah pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Tindakan militer Myanmar ini memancing sanksi internasional dan gelombang unjuk rasa besar-besaran.

Sejumlah demonstran menyerukan pada Singapura agar mengambil tindakan tegas terhadap militer Junta. Demonstran bahkan sampai mengancam akan memboikot merek-merek terkenal asal Singapura yang ada Myanmar seperti bir Tiger dan café Ya Kun Kaya Toast.      

Sebelumnya pada Selasa, 16 Februari 2021, Menteri Luar Negeri Singapura mengatakan Singapura menentang penjatuhan sanksi secara luas kepada Myanmar. Namun tidak akan mengintervensi keputusan bisnis-bisnis perusahaan terkait dengan Myanmar.

Sumber: Reuters