Ikuti Amerika, Inggris Tetapkan Sanksi untuk Pelaku Kudeta Myanmar

Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 17 Februari 2021.[REUTERS/Stringer]

TEMPO.CO, Jakarta - Inggris menjadi negara berikutnya yang menerapkan sanksi kepada pelaku kudeta Myanmar. Dikutip dari kantor berita Reuters, Inggris menerapkan sanksi kepada tiga jenderal militer Myanmar, menyebut mereka melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

"Kami, bersama sekutu internasional kami, akan mengejar keadilan untuk masyarakat Myanmar dan meminta pertanggungjawaban junta militer atas pelanggaran hak asasi manusia," ujar Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, Kamis, 18 Februari 2021.

Raab melanjutkan, sanksi yang diberikan inggris berupa sanksi finansial dan personal. Dengan itu, maka ketiga jenderal yang menjadi subjek sanksi tidak akan bisa mengakses aset mereka di Inggris maupun berkunjung ke sana.

Menurut laporan Reuters, ketiga jenderal yang dikenai sanksi oleh Inggris adalah Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut, dan Deputi Menteri Dalam Negeri Than Hlaing. Dengan tiga sanksi itu, maka total Inggris sudah menjatuhkan sanksi kepada 19 individu di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.[Sky News]

Selain sanksi, Raab menambahkan bahwa pengawasan ketat juga akan dilakukan terhadap segala bantuan yang dikirim ke Myanmar. Harapannya, jangan sampai ada bantuan yang malah tersasar ke junta militer Myanmar.

"Militer dan polisi Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara berat. Hal itu mulai dari mengingkari hak untuk hidup, hak untuk berkumpul, hak untuk tidak ditahan secara semena-mena, dan hak untuk berpendapat," ujar Raab menegaskan.

Per berita ini ditulis, kudeta di Myanmar sudah berjalan selama hampir tiga pekan. Selama itu, berbagai peristiwa telah terjadi mulai dari penangkapan Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, penerapan status darurat nasional, hingga unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota.

Hampir tiap hari ada unjuk rasa di Myanmar walaupun junta militer sudah memperingatkan mereka yang mengatasnamakan Gerakan Pemberontakan Sipil. Alhasil, berbagai penangkapan terhadap aktivis dilakukan. Total, menurut data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, ada 500 orang yang telah ditangkap dan ditahan militer Myanmar.

Kudeta Myanmar sendiri dipicu kekalahan partai afiliasi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pengembangan (USDP), pada pemilu tahun lalu. Mereka kalah dari partai bentukan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). USDP menganggap ada kecurangan di pemilu itu sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah dan berhak dikudeta.

Baca juga: Ditekan Demonstran dan Amerika, Militer Myanmar Melawan

ISTMAN MP | REUTERS






Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

31 menit lalu

Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

Mantan ratu kecantikan Myanmar itu telah terlunta-lunta sejak 21 September di Thailand.


TKI Pemetik Buah di Inggris Masih Merana Tanpa Pekerjaan

2 jam lalu

TKI Pemetik Buah di Inggris Masih Merana Tanpa Pekerjaan

Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI), yang dijanjikan untuk ditempatkan di perkebunan Inggris masih tidak jelas.


Minyak Rusia Diprediksi Beralih ke Asia dan Timur Tengah

9 jam lalu

Minyak Rusia Diprediksi Beralih ke Asia dan Timur Tengah

Perang Rusia-Ukraina telah membuat keamanan energi menjadi masalah utama bagi pemerintah saat mereka bergulat dengan inflasi serta larangan minyak Rusia ke Eropa.


Inggris Akan Menaikkan Anggaran Pertahanan

1 hari lalu

Inggris Akan Menaikkan Anggaran Pertahanan

Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengungkap pihaknya akan meningkatkan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun ke depan.


Protes Kematian Mahsa Amini, Iran Panggil Dubes Inggris dan Norwegia

1 hari lalu

Protes Kematian Mahsa Amini, Iran Panggil Dubes Inggris dan Norwegia

Iran memanggil duta besar Inggris dan Norwegia karena dinilai campur tangan dalam demo menggugat kematian Mahsa Amini


Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

2 hari lalu

Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

Untuk menjadi hakim agung terdapat dua jalur yang dapat diikuti, yaitu karier dan nonkarier. Berikut adalah persyaratannya.


Raja Charles Berfoto dengan Kotak Merah, Tempat Dokumen dari Pemerintah

3 hari lalu

Raja Charles Berfoto dengan Kotak Merah, Tempat Dokumen dari Pemerintah

Raja Charles terlihat berada di balik meja kerja dengan sebuah kotak merah tempat dokumen dari pemerintah Inggris.


Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

3 hari lalu

Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

Total bantuan AS dalam menanggapi Krisis Pengungsi Rohingya telah mencapai hampir US$1,9 miliar (Rp 28 triliun) sejak Agustus 2017.


Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

4 hari lalu

Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

Akibat eksekusi junta militer terhadap aktivis pro-demokrasi, Jepang menghentikan pemberian latihan militer untuk Myanmar.


Inggris Disebut-sebut Akan Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem, Palestina Shock

4 hari lalu

Inggris Disebut-sebut Akan Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem, Palestina Shock

Palestina terkejut ketika PM Israel mengatakan Inggris akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.