Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ikuti Amerika, Inggris Tetapkan Sanksi untuk Pelaku Kudeta Myanmar

image-gnews
Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 17 Februari 2021.[REUTERS/Stringer]
Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 17 Februari 2021.[REUTERS/Stringer]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inggris menjadi negara berikutnya yang menerapkan sanksi kepada pelaku kudeta Myanmar. Dikutip dari kantor berita Reuters, Inggris menerapkan sanksi kepada tiga jenderal militer Myanmar, menyebut mereka melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

"Kami, bersama sekutu internasional kami, akan mengejar keadilan untuk masyarakat Myanmar dan meminta pertanggungjawaban junta militer atas pelanggaran hak asasi manusia," ujar Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, Kamis, 18 Februari 2021.

Raab melanjutkan, sanksi yang diberikan inggris berupa sanksi finansial dan personal. Dengan itu, maka ketiga jenderal yang menjadi subjek sanksi tidak akan bisa mengakses aset mereka di Inggris maupun berkunjung ke sana.

Menurut laporan Reuters, ketiga jenderal yang dikenai sanksi oleh Inggris adalah Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut, dan Deputi Menteri Dalam Negeri Than Hlaing. Dengan tiga sanksi itu, maka total Inggris sudah menjatuhkan sanksi kepada 19 individu di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.[Sky News]

Selain sanksi, Raab menambahkan bahwa pengawasan ketat juga akan dilakukan terhadap segala bantuan yang dikirim ke Myanmar. Harapannya, jangan sampai ada bantuan yang malah tersasar ke junta militer Myanmar.

"Militer dan polisi Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara berat. Hal itu mulai dari mengingkari hak untuk hidup, hak untuk berkumpul, hak untuk tidak ditahan secara semena-mena, dan hak untuk berpendapat," ujar Raab menegaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Per berita ini ditulis, kudeta di Myanmar sudah berjalan selama hampir tiga pekan. Selama itu, berbagai peristiwa telah terjadi mulai dari penangkapan Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, penerapan status darurat nasional, hingga unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota.

Hampir tiap hari ada unjuk rasa di Myanmar walaupun junta militer sudah memperingatkan mereka yang mengatasnamakan Gerakan Pemberontakan Sipil. Alhasil, berbagai penangkapan terhadap aktivis dilakukan. Total, menurut data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, ada 500 orang yang telah ditangkap dan ditahan militer Myanmar.

Kudeta Myanmar sendiri dipicu kekalahan partai afiliasi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pengembangan (USDP), pada pemilu tahun lalu. Mereka kalah dari partai bentukan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). USDP menganggap ada kecurangan di pemilu itu sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah dan berhak dikudeta.

Baca juga: Ditekan Demonstran dan Amerika, Militer Myanmar Melawan

ISTMAN MP | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

1 jam lalu

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares. ANTARA/HO-KBRI Moskow.
Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN ke Indonesia


Israel Wajib Patuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB Soal Gaza, Ini Sanksi Bila Melanggar

1 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Israel Wajib Patuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB Soal Gaza, Ini Sanksi Bila Melanggar

Resolusi Dewan Keamanan PBB mengikat semua negara anggota PBB, termasuk Israel


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Pengadilan Inggris Tunda Ekstradisi Julian Assange ke Amerika Serikat

2 hari lalu

Julian Assange. AP/Sang Tan
Pengadilan Inggris Tunda Ekstradisi Julian Assange ke Amerika Serikat

Ekstradisi Julian Assange ke Amerika Serikat ditunda karena Assange tidak berhak mengandalkan hak kebebasan berpendapat dalam Amandemen Amerika


Pertama Kalinya, Inggris Kirim 10 Ton Makanan ke Gaza Lewat Udara

2 hari lalu

Militer Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bantuan dari udara, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza, 2 Maret 2024. Amerika Serikat pada Sabtu (2/3) mengatakan pihaknya telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat udara untuk pertama kalinya dengan menerjunkan lebih dari 38.000 makanan menggunakan pesawat militer. REUTERS/Kosay Al Nemer
Pertama Kalinya, Inggris Kirim 10 Ton Makanan ke Gaza Lewat Udara

Angkatan Udara Inggris mengirimkan 10 ton bantuan makanan ke Gaza dengan menggunakan helikopter.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

2 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Pertamina Tindak Tegas SPBU Gunakan Alat Tidak Standar

5 hari lalu

Pertamina Tindak Tegas SPBU Gunakan Alat Tidak Standar

Sanksi yang diberikan oleh Pertamina kepada SPBU sesuai dengan yang tertera dalam kontrak perjanjian antara Pertamina dengan SPBU


Akhiri Spekulasi, Kate Middleton Ungkap Tengah Jalani Kemoterapi Melawan Kanker

6 hari lalu

Kate Middleton muncul dalam video yang mengatakan dirinya tengah menjalani perawatan kemoterapi. Foto: Instagram.
Akhiri Spekulasi, Kate Middleton Ungkap Tengah Jalani Kemoterapi Melawan Kanker

Kate Middleton menjelaskan, saat menjalani operasi pada Januari lalu, ditemukan sel kanker di tubuhnya dan kini tengah menjalani kemoterapi.


Resmi Terpilih Jadi Presiden RI, Inggris Ucapkan Selamat ke Prabowo Subianto

6 hari lalu

Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron bertemu dengan Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati (tidak terlihat) di Beirut, Lebanon 1 Februari 2024. REUTERS/Mohamed Azakir
Resmi Terpilih Jadi Presiden RI, Inggris Ucapkan Selamat ke Prabowo Subianto

David Cameron dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto yang terpilih jadi Presiden RI