Kepolisian Myanmar Mau Tangkap 6 Selebriti yang Dukung Protes Kudeta Militer

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 17 Februari 2021.[REUTERS/Stringer]

    Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 17 Februari 2021.[REUTERS/Stringer]

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Myanmar melayangkan surat penangkapan enam selebriti yang mendukung dan mengajak orang-orang untuk berdemo memprotes kudeta militer 1 Februari.

    Setelah berusaha untuk memadamkan perlawanan terhadap kudeta 1 Februari dengan penangkapan malam hari terhadap serikat pekerja, aktivis, dan pegawai pemerintah yang mogok, rezim tersebut kini mengalihkan pandangannya pada seniman dan selebriti.

    Mereka adalah sutradara Wayne, Lu Min, Ko Pauk, dan Na Gyi, aktor Pyay Ti Oo, dan penyanyi Anagga. Keenam orang tersebut diincar berdasarkan pasal 505a KUHP karena mendorong pegawai negeri untuk bergabung dalam mogok kerja, menurut Myanmar Now, 18 Februari 2021.

    Mereka termasuk di antara sekelompok artis dan penghibur yang bergabung dengan protes anti-kudeta di Yangon selama seminggu terakhir. Lu Min bergabung dalam protes pada hari Selasa di depan kantor Bank Sentral Myanmar di Yangon, meminta staf di sana untuk bergabung dalam aksi.

    Dewan Administrasi Negara baru-baru ini mengubah pasal 505a untuk menghukum tindakan yang mendorong "pembangkangan" di antara pegawai pemerintah hingga tiga tahun penjara.

    Sejak berita ini ditayangkan belum ada dari enam orang seniman itu yang ditangkap. Dalam pernyataannya, rezim mengimbau publik untuk melaporkan keberadaan mereka ke polisi dan mengatakan siapapun yang melindungi mereka juga akan dihukum.

    Mereka bukan orang pertama di industri hiburan yang menjadi sasaran sejak militer merebut kekuasaan.

    Sutradara film Min Htin Ko Ko Gyi, seorang kritikus militer yang terkenal, bahkan sudah ditangkap pada 1 Februari dini hari, pada saat yang sama ketika pejabat tinggi pemerintah sipil ditangkap.

    Dia menjalani satu tahun penjara atas tuduhan pencemaran nama baik setelah mengkritik militer di Facebook pada 2019.

    Rezim juga mengajukan kasus terhadap penyanyi Htwe Lin Ko, yang juga dikenal sebagai Lin Lin, berdasarkan pasal 505b hukum pidana.

    Lebih dari 400 orang, termasuk Aung San Suu Kyi dan presiden yang digulingkan Win Myint, telah ditahan sejak militer Myanmar mengambil alih.

    Meskipun ada tindakan keras, protes nasional terhadap pemerintahan militer terus berlanjut pada Rabu dengan protes besar digelar di Yangon dan di seluruh negeri. Pengamat memperkirakan bahwa ratusan ribu, atau bahkan jutaan, telah turun ke jalan.

    Tentara berdiri di luar Bank Sentral Myanmar selama protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

    Rabu kemarin ratusan ribu orang ikut dalam unjuk rasa di Myanmar untuk menolak pernyataan militer bahwa publik mendukung penggulingan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, Reuters melaporkan.

    Protes di kota-kota di seluruh Myanmar adalah yang terbesar sejak demonstrasi harian dimulai pada 6 Februari untuk mengecam kudeta yang menghentikan transisi menuju demokrasi dari setengah abad cengkeraman pemerintahan militer dan isolasi.

    Baca juga: Retno Marsudi Bertemu Menlu Brunei Darussalam Bahas Myanmar

    Juru bicara Junta Brigjen Zaw Min Tun mengatakan pada konferensi pers hari Selasa bahwa tentara tidak akan lama berkuasa dan bahwa 40 juta dari 53 juta penduduk Myanmar mendukung kudeta tersebut.

    Sithu Maung, anggota terpilih dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, mengolok-olok klaim militer, mengatakan "Kami menunjukkan di sini bahwa kami bukan bagian dari 40 juta orang itu."

    Selain demonstrasi di seluruh Maynmar yang memiliki beragam etnis, gerakan pembangkangan sipil telah menyebabkan mogok kerja yang melumpuhkan banyak fungsi pemerintahan Myanmar.

    MYANMAR NOW | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.