Joe Biden Berselisih dengan Sesama Demokrat Soal Penghapusan Pinjaman Mahasiswa

Presiden AS Joe Biden berbicara tentang rencana pemerintahannya untuk memperkuat manufaktur Amerika selama penampilan singkat di South Court Auditorium di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Januari 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden akan menanyakan Departemen Kehakiman AS sejauh mana kewenangannya untuk menghapus utang pinjaman mahasiswa, kata Gedung Putih pada Rabu.

Gedung Putih juga mengatakan Presiden Biden tidak mendukung penghapusan pinjaman mahasiswa sebesar US$ 50.000 (Rp 701 juta) per peminjam tanpa batasan.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Biden lebih menyukai penghapusan utang di atas US$ 10.000 (Rp 140,3 juta) harus ditargetkan berdasarkan pendapatan peminjam dan jenis utang yang dipermasalahkan.

"Dia tidak menyukai bantuan pinjaman mahasiswa sebesar US$ 50.000 tanpa batasan," kata Psaki, dikutip dari Reuters, 18 Februari 2021.

"Setelah timnya ditempatkan di Departemen Kehakiman...dia akan meminta mereka untuk melakukan tinjauan hukum atas kewenangannya untuk bertindak melalui perintah eksekutif, sehubungan dengan tinjauan kebijakan dari Dewan Kebijakan Domestiknya tentang bagaimana tindakan eksekutif penghapusan utang, dan jika bisa dilakukan, bagaimana harus ditargetkan," katanya.

Tokoh Demokrat utama tampaknya tidak senang dengan penolakan Joe Biden untuk menghapus utang pinjaman mahasiswa dengan besaran US$ 50.000 (Rp 701 juta).

Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer dan Senator Elizabeth Warren, keduanya dari Partai Demokrat, pada hari Rabu meminta Biden untuk membatalkan pinjaman mahasiswa federal sebesar dengan besaran utang US$ 50.000 (Rp 701 juta), menambahkan bahwa pemerintah memiliki otoritas luas untuk memberikan keringanan.

“Lautan utang pinjaman mahasiswa menekan 43 juta peminjam dan secara tidak proporsional membebani orang Amerika Hitam dan Cokelat. Membatalkan US$ 50.000 dalam utang pinjaman mahasiswa federal akan membantu menutup kesenjangan kekayaan rasial, menguntungkan 40% peminjam yang tidak memiliki gelar sarjana, dan membantu merangsang ekonomi," kata keduanya dalam pernyataan bersama.

Baca juga: Beda dengan Obama dan Trump, Apa Saja Rutinitas Joe Biden di Gedung Putih?

Komentar kedua Demokrat itu merupakan teguran bagi Biden dan cara untuk menekan pemerintahan setelah Joe Biden tampil di CNN town hall pada Selasa, menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan anggota partainya yang lain yang ingin membatalkan US$ 50.000 (Rp 701 juta) dari utang mahasiswa per peminjam.

"Saya tidak akan mewujudkannya," kata Biden setelah salah satu hadirin mengatakan proposalnya untuk membatalkan US$ 10.000 per peminjam tidak cukup efektif, CNN melaporkan.

"Kami membutuhkan penghapusan pinjaman mahasiswa melebihi potensi US$ 10.000 yang telah diusulkan pemerintahan Anda. Kami membutuhkan setidaknya US$ 50.000 minimum. Apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkannya?" tanya hadirin.

Joe Biden telah menjanjikan untuk menghapus pinjaman mahasiswa selama kampanye Pilpres 2020, tetapi besaran utang dan siapa yang berhak mendapat penghapusan utang belum dibicarakan secara rinci.

Masalah ini menimbulkan perselisihan pertama di antara Demokrat di bawah pemerintahan baru atas proposal kebijakan liberal. Dengan Demokrat mengendalikan Kongres dan Gedung Putih, Schumer dan Biden sama-sama menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan tuntutan yang mereka hadapi dari anggota liberal dan moderat partai mereka.

Anggota DPR Demokrat yang progresif dari New York, Alexandria Ocasio-Cortez, secara terbuka mengkritik Presiden Biden pada hari Rabu atas komentarnya.

"1. Siapa yang peduli dengan sekolah mana seseorang bersekolah? Seluruh generasi anak-anak kelas pekerja didorong untuk berhutang lebih banyak dengan kedok elitisme. Ini salah," katanya di Twitter. "2. Tidak ada yang mengatakan kita harus menukar pendidikan anak usia dini dengan penghapusan pinjaman mahasiswa. Kita bisa memiliki keduanya."

Ocasio-Cortez mengatakan dalam ceuitan kedua, bahwa "Kasus amnesti pinjaman mahasiswa terlihat semakin goyah dari hari ke hari. Kami memiliki *Pemimpin Mayoritas Senat* untuk menghapus US$ 50k. Biden menahan, tetapi banyak argumen yang menentang sangat tidak logis jika diperiksa dengan cermat. Kita bisa dan harus melakukannya. Teruslah berusaha!"

Jubir Gedung Putih Psaki mengatakan Joe Biden bersedia menandatangani paket proposal yang dikirim Kongres jika memberikan keringanan untuk pinjaman mahasiswa sebesar US$ 10.000 (sekitar Rp 140 juta).

Joe Biden berargumen bahwa pemerintah seharusnya tidak menghapus utang bagi orang-orang yang kuliah di Harvard dan Yale dan Penn. Joe Biden juga mengindikasikan bahwa dia yakin Kongres AS harus membuat perubahan melalui undang-undang, yang akan membuatnya lebih sulit untuk dibatalkan.

REUTERS | CNN






Rusia Tuding Biden di Balik Sabotase Nord Stream

16 jam lalu

Rusia Tuding Biden di Balik Sabotase Nord Stream

Juru bicara kementerian luar negeri Rusia memposting video Biden yang mengatakan "kami akan mengakhiri" Nord Stream 2 jika tank Rusia ke Ukraina


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

20 jam lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

23 jam lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.


Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

1 hari lalu

Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

Utang pemerintah hingga posisi akhir Agustus 2022 telah sebesar Rp 7.236,61 triliun. Angka itu naik sekitar 1,01 persen atau Rp 73,49 triliun dari posisi Juli 2022 sebesar Rp 7.163,12 triliun.


Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

1 hari lalu

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

PKS, NasDem dan Demokrat disebut bisa sepakat soal Anies Baswedan sebagai capres, tetapi alot dalam menentukan siapa pendampingnya.


Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

1 hari lalu

Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

PKS tak membantah soal nama Anies Baswedan yang akan mereka usung sebagai calon presiden bersama NasDem dan Demokrat.


NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

1 hari lalu

NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

Anies Baswedan disebut sebagai calon presiden yang paling berpeluang untuk diusung oleh koalisi NasDem, Demokrat dan PKS.


Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

1 hari lalu

Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari pernyataan Menteri Luhut soal sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang harus masuk lima besar dunia.


Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

1 hari lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

2 hari lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.