Digunakan Aktivis Anti-Pemerintah, Thailand Awasi Penggunaan Clubhouse

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aplikasi Clubhouse. Kredit: YouTube/CNET

    Aplikasi Clubhouse. Kredit: YouTube/CNET

    TEMPO.CO, Jakarta - Popularitas aplikasi diskusi Clubhouse di antara para aktivis anti-pemerintah mendorong pemerintah Thailand untuk memantau penggunaannya. Pemerintah Thailand bahkan meminta para pengguna Clubhouse untuk tidak melanggar hukum, mengorganisir informasi dan gerakan yang bertentangan dengan pemerintah maupun monarki.

    "Kami mengawasi para pengguna dan kelompok politik yang menggunakan Clubhouse untuk mendistorsi informasi (soal pemerintah dan monarki) serta pelanggaran hukum," ujar Menteri Digital Thailand, Puttipong Punnkanta, dikutip dari kantor berita Reuters, Rabu, 17 Februari 2021.

    Di Thailand, kepopuleran Clubhouse di antara aktivis anti-pemerintah bermulai dari masuknya kritikus asal Jepang, Pavin Chachavalpongpun, di sana. Sebagai sesama kritikus yang menentang junta dan monarki, ia menggunakan Clubhouse untuk menggelar diskusi soal isu-isu sensitif terkait Thailand. 

    Tidak Pavin sangka, inisiatif dia membuka ruang diskusi disambut baik oleh sesama aktivis. Mereka berbondong-bondong ikut menginstall Clubhouse dan saling mengundang satu sama lain. Sebagaimana diketahui, akses ke Clubhouse hanya bisa diberikan oleh mereka yang sudah menggunakannya.

    "Apa yang perlu disampaikan akan disampaikan (di Clubhouse). Ini memang langkah beresiko, namun kami harus berani. Semakin sering kami berbicara soal isu di Thailand, maka diskusi menjadi sesuatu yang normal," ujar Pavin yang menerima 70 ribu follower usai menggunakan Clubhouse selama lima hari.

    Tidak hanya menerima 70 ribu follower, jumlah pendengar diskusi Pavin soal Thailand pun konsisten naik. Dari 300 pendengar pada Jumat pekan lalu, Selasa kemarin ia menerima 12 ribu pendengar diskusinya. Kala itu, ia mendiskusikan kuasa Raja Maha Vajiralongkorn.

    Pengunjuk rasa menunjukkan gestur tiga jari selama demonstrasi menuntut reformasi, membatasi kekuasaan raja, dan pengunduran diri perdana menteri, di depan barak militer Resimen Infantri ke-11 di Bangkok, Thailand, November 2020.[REUTERS/Athit Perawongmetha]

    Sejauh ini, Pemerintah Thailand belum melakukan tindakan apapun terhadap pengguna Clubhouse. Namun, jika berkaca pada pengalaman sebelumnya, Thailand bisa menggunakan alasan keamanan nasional untuk memberangus percakapan anti-pemerintah di Clubhouse.

    Di Thailand, unjuk rasa anti-pemerintahan PM Prayuth Chan-o-cha sudah berlangsung sejak Juli lalu. Secara umum, para pengunjuk rasa menuntut tiga hal yaitu pencopotan Prayuth Chan-o-cha sebagai PM Thailand, konstitusi baru, serta perubahan wewenang Kerajaan Thailand yang dipimpin Raja Maha Vajiralongkorn.

    Pemicu unjuk rasa itu sendiri adalah dibubarkannya Future Forward Party (FFP) . Partai tersebut dijagokan oleh banyak warga Thailand karena pandangannya yang progresif dan anti-koruptif. Ketika partai tersebut dibubarkan menjelang pemilu legislatif, warga curiga ada pertimbangan politik di baliknya mengingat FFP sangat kritis terhadap Junta Thailand.

    Monarki Thailand ikut terseret dalam gelombang protes yang ada. Hal itu tak lepas dari berbagai aksi Maha Vajiralongkorn yang dianggap tidak pro rakyat dan lebih untuk kepentingan diri sendiri. Beberapa di antaranya adalah amandemen Konstitusi Thailand serta perubahan status kepemilikan aset-aset kerajaan yang sebelumnya berstatus milik publik. Hal tersebut kemudian menjadi bahan diskusi Pavin di Clubhouse. 

    Baca juga: Elon Musk Ajak Vladimir Putin Ngobrol di Clubhouse

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.