Kudeta Militer Myanmar, Retno Marsudi Minta Keselamatan Warga Prioritas

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto di Jakarta, 16 Februari 2021. (Foto: Dok. Kemlu RI)

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto di Jakarta, 16 Februari 2021. (Foto: Dok. Kemlu RI)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Selasa, 16 Februari 2021 menyerukan agar keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama. Pernyataan Retno itu terkait kondisi politik di Myanmar saat ini pasca-kudeta militer pada 1 Februari 2021 lalu dan penahanan Aung San Suu Kyi, pemimpin de factor Myanmar.

    Dalam seruannya, Menlu Retno juga menegaskan upaya untuk mengamankan berlanjutnya transisi inklusif menuju demokrasi, perlu terus dikedepankan.

    “Mekanisme kawasan harus dapat bekerja lebih baik, untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini. Dari sejak awal, Indonesia secara konsisten terus menyampaikan kesediaan untuk berkontribusim” kata Retno dalam jumpa pers kunjungan Menteri Luar Negeri Hungaria Péter Szijjártó ke Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta pada Selasa, 16 Februari 2021.

    Baca juga: Kepolisian Myanmar Kembali Tetapkan Aung San Suu Kyi Sebagai Tersangka

    Tentara berdiri di luar Bank Sentral Myanmar selama protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

    Para pucuk pimpinan berkuasa di Myanmar menyerukan pada ratusan ribu PNS, dokter, pemulung, teknisi listrik, agar mengesampingkan emosi mereka. Mereka di minta meninggalkan aksi unjuk rasa ini dan kembali bekerja seperti biasa.

    Pada Senin, 15 Februari 2021, Angkatan Darat Myanmar mengerahkan kendaraan-kendaraan lapis baja di jalan-jalan untuk menunjukkan kekuatan mereka pada malam hari. Namun banyak pekerja memperlihatkan sedikit minat untuk kembali bekerja seperti seruan pemerintah Myanmar berkuasa.

    Mogok kerja, yang tampaknya semakin banyak, telah merusak upaya pemerintah berkuasa Myanmar untuk menegaskan otoritas mereka terhadap masyarakat, setelah merebut kekuasaan dua pekan lalu. Pengunduran diri terjadi di kalangan PNS, termasuk di Kementerian yang menyediakan energi di Myanmar, pegawai pajak dan PNS di Badan Adminstrasi Negara yang bertugas memberikan layanan publik serta fungsi-fungsi negara.

    Sumber: Kementerian Luar Negeri RI | nytimes.com


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kenali Tanda Masker Medis yang Asli atau Palsu

    Saat pandemi Covid-19 seperti sekarang, masker adalah salah satu benda yang wajib kita pakai kemanapun kita beraktivitas. Kenali masker medis asli.