TEMPO.CO, Jakarta - Junta militer Myanmar pada Selasa menjamin bahwa mereka akan mengadakan pemilihan umum dan menyerahkan kekuasaan, menyangkal telah melakukan kudeta, serta menuduh pengunjuk rasa melakukan kekerasan dan intimidasi.
Pembenaran junta atas perebutan kekuasaan pada 1 Februari dan penangkapan pemimpin pemerintah Aung San Suu Kyi dan yang lainnya datang ketika pengunjuk rasa kembali turun ke jalan, dan setelah utusan PBB memperingatkan tentara Myanmar akan konsekuensi untuk setiap tanggapan keras terhadap demonstrasi.
"Tujuan kami adalah untuk mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang," Brigjen Zaw Min Tun, juru bicara dewan yang berkuasa, mengatakan pada konferensi pers pertama junta sejak menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, dikutip Reuters, 16 Februari 2021.
Sejumlah pengunjuk rasa berdiri dekat kendaraan militer lapis baja sambil memegang poster bertuliskan "Bergabung di CDM" saat protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. Pengerahan kendaraan militer ini merupakan peluncuran skala besar pertama kendaraan semacam itu di seluruh negeri sejak kudeta. REUTERS/Stringer
Militer belum memberikan tanggal untuk pemilihan baru tetapi telah memberlakukan status darurat nasional selama satu tahun. Zaw Min Tun mengatakan militer tidak akan lama memegang kekuasaan.
"Kami menjamin...bahwa pemilihan akan diadakan," katanya dalam konferensi pers yang berlangsung hampir dua jam, yang disiarkan langsung oleh militer dari ibu kota, Naypyitaw, melalui Facebook.
Baca juga: Berhasil Kontak Militer Myanmar, PBB Sampaikan Peringatan
Ditanya tentang penahanan pemenang hadiah Nobel Suu Kyi dan presiden, Zaw Min Tun menepis dugaan bahwa mereka ditahan, dengan mengatakan mereka berada di rumah untuk keamanan mereka sementara proses peradilan berlangsung.
Dia juga mengatakan kebijakan luar negeri Myanmar tidak akan berubah, tetap terbuka untuk bisnis dan kesepakatan akan ditegakkan.
Militer Myanmar berharap janji pemilu akan meredam demonstrasi harian terhadap pemerintahan junta dan penggulingan Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya.
REUTERS