TEMPO.CO, Jakarta - Unjuk rasa di Myanmar pada Sabtu, 13 Februari 2021, sudah memasuki hari ke delapan. Aksi protes itu dipicu kemarahan atas penahanan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.
Dalam unjuk rasa pada Sabtu, 13 Februari 2021, demonstran berkumpul di pusat bisnis di Kota Yangon. Unjuk rasa juga terjadi di jalan-jalan di Ibu Kota Naypyitaw, Kota Mandalay dan kota-kota lainnya di Myanmar.
“Berhenti menculik,” demikian bunyi salah satu tulisan protes yang dibawa demonstran di Kota Yangon untuk menyoroti penahanan lewat penggeledahan, yang terjadi beberapa hari terakhir.
Polisi menembakkan meriam air ke arah pengunjuk rasa yang melakukan unjuk rasa menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Naypyitaw, Myanmar, 9 Februari 2021.[REUTERS / Stringer]
HAM PBB pada Jumat kemarin menyebut sudah ada lebih dari 350 orang, yang ditahan di Myanmar sejak kudeta terjadi pada 1 Februari 2021. Diantara yang ditahan itu adalah pejabat negara, aktivis dan biksu.
Kemarahan demonstran semakin memuncak dengan beredarnya video-video yang memperlihatkan penahanan terhadap mereka yang mengkritik pemerintahan. Ada seorang dokter, yang ditahan karena ikut dalam gerakan pembangkangan sipil. Beberapa lainnya di tahan pada malam hari.
Pemerintah Myamar yang berkuasa saat ini tidak mau berkomentar atas penahanan yang dilakukan.
Sebuah LSM, Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik, menyuarakan kekhawatiran mereka atas kondisi yang terjadi di Myanmar.
“Anggota keluarga ditinggal dalam ketidak-tahuan atas dakwaan, lokasi atau kondisi orang – orang yang mereka cintai di lapangan. Ini bukan insiden yang terisolasi. Penggerebekan yang dilakukan pada malam hari menargetkan mereka yang berbeda pendapat. Ini terjadi di seluruh negara,” demikian keterangan Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik.
Militer Myanmar mengklaim merebut kekuasaan karena adanya tuduhan kecurangan dalam pemilu November 2020 lalu. Pemilu tersebut dimenangkan oleh Partai Liga Nasional Demokrasi. Dugaan kecurangan pemilu yang diarahkan oleh militer Myanmar tidak digubris oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar. Kudeta militer Myanmar telah mengarah unjuk rasa.
Sumber: Reuters
