TEMPO.CO, - Junta baru Myanmar yang berkuasa membebaskan 23.314 tahanan pada Jumat di tengah demonstrasi menolak kudeta militer masuk hari ketujuh. Namun tahanan politik seperti Aung San Suu Kyi dan pejabat lain tetap ditahan.
Jenderal Min Aung Hlaing dalam sebuah pernyataan mengatakan pembebasan ini dalam rangka memperingati Hari Serikat. Namun tidak jelas tahanan dengan pelanggaran hukum apa yang dibebaskan.
"(Amnesti ini) Bagian dari upaya membangun negara demokratis dengan disiplin," kata Min Aung Hlaing dikutip dari CNN, Sabtu, 13 Februari 2021.
Selain pembebasan, narapidana yang menjalani hukuman atas kejahatan yang dilakukan sebelum 31 Januari 2021, untuk pelanggaran apa pun juga akan dikurangi hukumannya, menurut pernyataan militer.
Sebelumnya, militer Myanmar mengkudeta pemerintahan sipil dengan menangkap dan menahan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi, dan pejabat penting lain pada 1 Februari. Militer berdalih pemilu 2020 yang memberi Suu Kyi dan partainya, NLD, kemenangan telak sarat akan kecurangan.
Menanggapi kudeta militer ini, ribuan warga Myanmar dari berbagai kalangan turun ke jalan untuk berunjuk rasa dan mendesak pembebasan Suu Kyi sejak Sabtu pekan lalu. Protes terjadi di kota-kota di seluruh negeri. Video dan siaran langsung yang diposting online menunjukkan beberapa kelompok berbaris di kota terbesar Yangon, termasuk pekerja medis dan penggemar sepak bola.
Demonstrasi besar juga terjadi di kedutaan besar Amerika Serikat, Cina, dan Inggris di Yangon.
Demonstrasi di Myanmar sejauh ini sebagian besar berlangsung damai. Namun polisi beberapa kali menggunakan meriam air untuk melawan pengunjuk rasa. Polisi juga menghadapi tuduhan bahwa mereka telah menggunakan peluru tajam.
Baca juga: Kudeta Myanmar Mempersatukan Kelompok Etnis yang Bertentangan
Sumber:
